IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 52/PUU-X/2012 TERHADAP PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2014

ANDI SETYO PRANATA, SH, Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum

2015 | Tesis | S2 Hukum

Perkembangan Partai Politik pada era reformasi telah melahirkan sistem multipartai di Indonesia. Sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia memiliki beberapa kelemahan, diantaranya adalah Pemerintahan menjadi tidak stabil. Berdasarkan kelemahan dari sistem multipartai tersebut, dilakukan upaya penyederhanaan Partai Politik. Penyederhanaan Partai Politik bertujuan untuk mengurangi jumlah Partai Politik sehingga menghasilkan Partai Politik yang benar-benar berkualitas. Upaya penyederhanaan Partai Politik pada Pemilu Tahun 2014 dilakukan berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012. Pada perkembangannya Undang-Undang tersebut diajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap tidak memenuhi rasa keadilan dan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan melahirkan Putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012. Fokus penelitian ini pada implikasi Putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012 terhadap penyederhanaan Partai Politik. Penelitian ini juga menggali konsep-konsep penyederhanaan Partai Politik yang selama ini diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian membandingkan peraturan- peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan Partai Politik dan disandingkan dengan konsep-konsep penyederhanaan Partai Politik. Bahan penelitian yang digunakan berupa Buku, Undang-Undang, Makalah, Jurnal, dan bahan dari internet. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa upaya penyederhanaan Partai Politik dalam Pemilihan Umum sudah dimulai sejak Pemilu Tahun 1999. Penyederhanaan Partai Politik dilakukan dengan konsep pembatasan Partai Politik, Electoral Threshold dan Parliamentary Threshold. Penyederhanaan Partai Politik yang dilakukan dengan konsep-konsep tersebut ternyata belum maksimal hasilnya, hal ini dikarenakan konsep-konsep penyederhanaan Partai Politik tidak dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Upaya penyederhanaan Partai Politik yang dilakukan lebih cenderung mementingkan kepentingan Partai Politik dan golongan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, penulis memberikan beberapa konsep penyederhanaan Partai Politik yang menurut penulis bisa efektif untuk diterapkan. Konsep yang disampaikan penulis adalah penyempurnaan dari konsep penyederhanaan Partai Politik yang sudah ada ditambah dengan konsep penyederhanaan jumlah kursi dalam setiap Daerah Pemilihan. Konsep-konsep yang penulis kemukakan diharapkan bisa menghasilkan jumlah Partai Politik yang ideal di Indonesia berkisar 5 – 7 Partai Politik. Selain itu, konsep penyederhanaan Partai Politik tersebut diharapkan bisa digunakan secara optimal menuju sistem multipartai yang sederhana dan efisien.

The development of political party to the era of reform has been formed to multi-party system in Indonesia. Multi-party system that applied in Indonesia has several weakness, such as an unstable governance. Based on its weakness, efforts done to simplify a political party. The simplification of the political party aims to reduce the number of them so as to produce a political party who really qualified. This effort on last 2014 election based on Law No. 8 Year 2012. Its development in the act is submitted judicial review to the Constitutional Court because they are considered not meet the sense of justice and opposed to the 1945 Constitution and it gives to the award of Constitutional Court No. 52/PUU-X/2012. This research is focusing on the implication of the Constitutional Court ruling No. 52/PUU-X/2012 to the political party simplification. The study also seeks the concepts of political party simplification has been applied in Indonesia. This research uses analytical descriptive method with juridical normative approach by comparing the provisions set about the simplification of political parties and superimposed on the concepts of the simplification of political party. The material has been used in this study is in the form of books, the Acts, the journals, and some sources from the internet. This research obtained results that the simplification of the political party has been started since the 1999 election by the concept of the restriction of political party, electoral threshold, and parliamentary threshold. The simplification of the political party to do with these concepts does not reach the maximum results as these concepts was not implemented consistently and sustainable. Efforts to the simplification of political parties that performed more likely to prioritize the interests of political parties and certain groups. Based on it, the author gives some concept of the simplification of the political party according to the writer can be effective to be applied. The concept that is conveyed by the writer is a refinement of the concept of the simplification of existing political party combined with the simplification of the number of the concept of the seat within each electoral district. Concept that given by the author is expected to produce an ideal political party in Indonesia in range five to seven political parties. Besides, the concept of simplification political parties are expected to be used to be optimally toward multi-party system simple and efficient.

Kata Kunci : Penyederhanaan Partai Politik.