Resolusi Konflik Aceh Dipandang dengan Perspektif Teori Kritis

IGNATIUS GUNTUR PRASETYO, S.TP., Drs. Muhadi Sugihono, MA

2015 | Tesis | S2 Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik

Selama menjadi bagian dari NKRI, pemuka-pemuka daerah di Aceh memandang adanya ketidakadilan, ketidakseimbangan, dan diskriminasi dengan dan dari Pemerintah Pusat Jakarta. Dan pandangan tersebut mengarah pada konflik dan munculnya pemberontakan kepada Pemerintah Pusat Jakarta yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif ini berusaha mendeskripsikan resolusi konflik untuk menyelesaikan permasalahan Pemerintah Indonesia dengan GAM termasuk keterkaitan masyarakat internasional dalam upaya penyelesaian konflik tersebut, serta mendeskripsikan bagaimana memandang penyelesaian konflik antara RI-GAM menggunakan perspektif Teori Kritis. Dari rezim ke rezim, upaya penyelesaian konflik antara GAM dan RI telah dilakukan. Baik penyelesaian dengan jalan kekerasan seperti pada masa Orde Baru, perundingan damai seperti pada masa pemerintahan B.J. Habibie dan SBY, maupun kombinasi antara keduanya seperti pada pemerintahan Gus Dur dan Megawati. Penyelesaian konflik yang berhasil yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disebabkan adanya perundingan damai yang didasari oleh rasio komunikatif, berupa pembangunan kepercayaan dan kesejajaran yang diantaranya secara informal.

Since become a part of Indonesia, Aceh local leaders have looked there are injustice, imbalance and discrimination matters from Indonesia Central Government. That is why this objective directed to the conflict and rebellion to the Indonesia Central Government that be done by Free Aceh Movement (GAM). This qualitative research has described conflict resolution to solve Indonesian Government and GAM problem, including the participation of international community in this conflict settlement effort and the view of conflict resolution between RI and GAM with Critical Theory. From a regime to another regime, the conflict resolution attempt between RI and GAM has been done. In New Order, RI used violence to solve it. In B. J. Habibie and Susilo Bambang Yudhoyono era, RI used peace settlement. In Gus Dur and Megawati era, RI used both of them. The successful conflict resolution in Susilo Bambang Yudhoyono was caused by peace negotiation, which based on communicative ratio, such as believing development and informal alignment.

Kata Kunci : Konflik GAM, Teori Kritis, perundingan damai secara informal, rasio komunikatif