Kebijakan Relokasi PKL di Kabupaten Banjarnegara (Studi tentang Proses Relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner Kabupaten Banjarnegara)

SENDY NOVIKO, S.SOS., Dr. Nunuk Dwi Retnandari, MS

2014 | Tesis | S2 Manajemen dan Kebijakan Publik

PKL merupakan entitas kehidupan daerah perkotaan yang kehadirannya tidak dapat ditolak. Oleh karenanya, keberadaan PKL juga harus ditata dan dikelola. Salah satu upaya yang paling populer adalah dengan melakukan kebijakan relokasi PKL. Akan tetapi pada prakteknya, kebijakan tersebut sering menuai penolakan dari PKL itu sendiri. Hal yang sama terjadi di Kab. Banjarnegara. Rencana Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk merelokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner mendapat penolakan dari PKL Jalan Dipayuda sebagai kelompok sasaran utama kebijakan. Atas dasar inilah penelitian dengan judul Kebijakan Relokasi PKL di Kabupaten Banjarnegara (Studi tentang Proses Kebijakan Relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner Kabupaten Banjarnegara) dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner Kab. Banjarnegara dalam 3 sub fokus penelitian, pertama, latar belakang munculnya kebijakan relokasi, kedua, partisipasi PKL kelompok sasaran kebijakan, dan ketiga, keterkaitan situasi politik yang melatar-belakangi proses kebijakan relokasi terhadap penolakan PKL kelompok sasaran. Dengan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif Peneliti dapat menggali informasi secara mendalam (terkait sub fokus penelitian), tidak hanya yang manifest tapi juga latent. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner masih kurang baik. Kebijakan Relokasi tersebut ternyata tidak bertujuan untuk memecahkan permasalahan PKL, akan tetapi lebih merupakan proyek pemanfaatan bangunan mangkrak (eks-Terminal Lama), membangun pencitraan di akhir masa jabatan, dan mencairkan anggaran dari pusat. Partisipasi PKL kelompok sasaran dalam proses kebijakan pun baru pada taraf Therapy dan ini masuk dalam kelompok non partisipasi. Selain itu, Peneliti menangkap adanya indikasi bahwa kebijakan relokasi tersebut telah menjadi komoditas politik pemerintah baru terkait pemenuhan janji-janji politiknya saat kampanye. Jika ini dikaitkan dengan teori institusional, Pemerintah Kab. Banjarnegara selaku organisasi publik telah gagal menerapkan konsepkonsep yang ada dalam teori tersebut pada proses kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner (perilakunya belum proper dan adequate manner). Hal ini mengakibatkan kebijakan yang dihasilkan tidak mendapat legitimasi eksternal (terutama dari PKL kelompok sasaran), terlebih di tengah situasi politik yang terjadi saat itu (pilkada). Wajar jika kebijakan relokasi PKL tersebut mendapat penolakan

Street Vendor is an entity of life in rural areas whose existence cannot be avoided. Therefore, the existence of street vendors must also be administered and managed. One of the most popular efforts is to implement the street vendor relocation policy. However, in practice the policy was often rejected by the street vendors themselves. The same occurred in Banjarnegara Regency. The plan of the Local Government of Banjarnegara Regency to relocate the street vendors at Dipayuda Street and M.T Haryono Street to the Culinary Center was rejected by street vendors at Dipayuda targeted by the policy. From the basis, this study of The Street Vendor Relocation Policy in Banjarnegara Regency (A Study on Policy Process in the Relocation of Street Vendors at Dipayuda Street dan M.T Haryono Street to the Culinary Center in Banjarnegara Regency) was conducted. The aim of this study is to describe the policy process in the relocation of street vendors at Dipayuda Street dan M.T Haryono Street to the Culinary Center in Banjarnegara Regency in three sub-focuses of the study: first, the background of the relocation policy. Second, the participation of targeted street vendors in the relocation policy process. Third, the relationship of political situation underlying the process of relocation policy and the rejection of targeted street vendors. By using a descriptive qualitative methode, the researcher can explore information in a deeper manner (related to the sub-focus of the study), both manifest and latent. From the results of the study, it can be concluded that the policy process in the relocation of street vendors at Dipayuda Street and M.T Haryono Street to the Culinary Center is still less good. The relocation policy is actually not to solve the problems encountered by street vendors, but more to utilize the idle building (ex-Old Station), to build the image at the end of official position, and to allocate the budget from the Central Government. The participation of targeted street vendors in the policy process was just at the therapy level and this was included into a non-participatory group. In addition, the researcher found indication that the relocation policy was the political commodity of new government related to the meeting of political promise during campaign. If it was associated to the institutional theory, the Local Government of Banjarnegara as public organization failed to apply the existing concepts in the institutional theory in the policy process in the relocation of street vendors at Dipayuda Street and M.T Haryono Street to the Culinary Center (the behavior was not proper dan adequate yet). This made the resultant policy did not get external legitimacy (particularly from the targeted street vendors), moreover in political situation at the time (Local Election). It is normal if the street vendor relocation policy was rejected

Kata Kunci : PKL merupakan entitas kehidupan daerah perkotaan yang kehadirannya tidak dapat ditolak. Oleh karenanya, keberadaan PKL juga harus ditata dan dikelola. Salah satu upaya yang paling populer adalah dengan melakukan kebijakan relokasi PKL. Akan tetapi pada pr