INOVASI BUPATI DI RUANG DEMOKRASI: MENINGKATKAN TUNTUTAN PUBLIK, MENDORONG KREASI BIROKRASI

BAMBANG WIDIYAHSENO, DRS.,M.SI, Prof.Dr. Pratikno, M.Soc.Sc.; Prof. Dr. Purwo Santoso, MA

2015 | Disertasi | S3 Ilmu Politik

Desentralisasi dan pemberian otonomi yang luas kepada pemerintahpemerintah daerah, secara tidak langsung memberikan ruang bagi inovasi kebijakan. Studi ini sangat urgen mengingat tidak semua kepala daerah bisa melakukannya. Banyak inovasi yang gagal tidak bisa berlanjut bahkan dibongkar kembali oleh kepala daerah yang baru. Hal ini terjadi mengingat inovasi dipahami dari sisi kebaruannya yang bersifat teknikal administratif semata. Sehingga untuk melakukannya cukup meniru ditempat lain dengan cara copy paste. Penelitian ini ingin membuktikan bahwa inovasi menyangkut perubahan tatanan sistemik yang didalamya ada banyak pihak yang terlibat. Didalamnya ada banyak kepentingan yang harus diakomudir. Keberhasilan inovasi dipahami dari sisi penerimaan dan keberlanjutannya. Oleh karena itu dimensi ruang menjadi penting. Untuk itu inovator harus dapat memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk terlibat agar peluang keberhasilan inovasi semakin besar. Penelitian yang mengambil lokasi di Kabupaten Sragen ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan secara deskriptif-eksploratif dengan tujuan untuk menggali dan menggambarkan serta menginterpretasikan secara obyektif praktik politik relasi-kuasa menguasai dalam inovasi kebijakan. Dengan mengambil tiga kasus inovasi kebijakan yaitu: 1) inovasi kebijakan di bidang pelayanan perijinan; 2) inovasi kebijakan di bidang e-government; dan inovasi kebijakan di bidang ketenagakerjaan melalui Technopark. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Primer diambil dari hasil wawancara dengan bupati, birokrat, anggota DPRD dan tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan dengan dua metode yaitu triangulasi dan interpretatif. Hasil temuan dari penelitian ini adalah inovasi merupakan proses perubahan sistemik dengan melalui tahapan unfreeze, change dan refreeze. Inovasi di ruang demokrasi menuntut inovator mampu menciptakan ruang bagi perubahan tersebut agar proses-proses unfreeze, change dan refreeze dapat berlangsung. Kegagalan dan keberhasilan inovasi di ruang demokrasi sangat tergantung dari kemampuan inovator menciptakan ruang bagi perubahan. Keberhasilan inovasi bukan terletak pada kebaruannya namun tingkat penerimaan dan keberlanjutan inovasi. Oleh karena itu dimensi ruang menjadi penting. Luas sempitnya ruang inovasi sangat dipengaruhi oleh: 1) otoritas kewenangan yang dimiliki inovator; 2) tingkat pemahaman terhadap kewenangan yang dimilikinya; 3) kemauan dan keberanian menggunakan kewenangan; 4) kreatifitas inovator. Upaya yang dilakukan inovator untuk memperluas ruang inovasi dengan strategi mempraktekkan relasi kekuasaan dengan berbagai pihak. Titik sentral inovasi adalah merubah mental, sikap dan perilaku birokrasi. Srategi yang dilakukan untuk merubahnya adalah dengan politik pemaksaan dengan memanfaatkan tuntutan publik akan adanya perubahan. Implikasi temuannya adalah teori relasi kuasa untuk membangun inovasi kebijakan dengan strategi memanfaatkan tuntutan publik. Sebuah strategi untuk mendorong dan menginisiasi inovasi dengan mensiasati birokrasi untuk berkreasi. Membangun koalisi dengan masyarakat untuk menghadapi birokrasi yang lembam. Sebuah temuan yang memberikan peluang yang terbuka bagi demokrasi dan partisipasi untuk inovasi, yang menolak tesis demokrasi menjadi penghalang inovasi.

Decentralization and the granting of autonomy to local governments, indirectly provide space for policy innovation. This study is very urgent to remember that not all regional head can do. Many innovations that failed could not continue even dismantled again by the head of the new regions. This happened because of the novelty of innovation is understood that mere administrative technical nature. So to do quite emulate elsewhere by way of copy and paste. This study wants to prove that innovation involves systemic change in the order there are many parties involved. In it there are a lot of interests to be involved. The success of innovation understood in terms of acceptance and sustainability. Therefore, it becomes important spatial dimension. For that innovators should be able to provide space for the various parties involved so that the chances of success for greater innovation. The research took place in the regency is using qualitative descriptive method. The study is a descriptive-exploratory with the aim to explore and objectively describe and interpret political practices-power relations dominate in policy innovation. By taking three cases of innovation policies, namely: 1) innovation policies in the field of licensing services; 2) innovation policies in the field of e-government; and innovation in the field of employment policy through Technopark. Data used are primary and secondary data. Primary taken from interviews with the regents, bureaucrats, legislators and community leaders. Data analysis was performed by two methods: triangulation and interpretive. The findings of this research is the innovation is a process of systemic change through stages unfreeze, change and refreeze. Innovations in democratic space requires innovators able to create space for the change order processes unfreeze, change and refreeze can take place. Failure and success of innovation in the space of democracy depends on the ability of innovators create space for change. The success of innovation lies not in its novelty, but the level of acceptance and sustainability innovation. Therefore, it becomes important spatial dimension. Widespread lack of space innovation is strongly influenced by: 1) the authority of innovators; 2) the level of understanding of its authority; 3) the willingness and courage to use authority; 4) creative innovators. Efforts are being made to expand the innovation innovator with practice strategy of power relations with the various parties. The central point of innovation is a mental change, attitudes and behavior of the bureaucracy. Strategy, which is done to change it is by political coercion to exploit public demands for change. Implications of the findings are power relations theory to build innovation policy with strategies utilizing public demands. A strategy to encourage and initiate innovation to anticipate the bureaucracy to be creative. Build coalitions with communities to deal with inert bureaucracy. A finding that provides opportunities that are open to democracy and participation for innovation, which rejected the thesis of democracy becomes a barrier innovation.

Kata Kunci : Inovasi, Perubahan sistemik, Praktek Relasi kekuasaan