ANALISIS PENGARUH DANA OTONOMI KHUSUS, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN BELANJA MODAL, TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN

IRA ZUHRIA P., Irwan Taufiq Ritonga, S.E., M.Bus., Ph.D.

2015 | Tesis | S2 Sains Akuntansi

Efektivitas penyaluran Dana Otonomi Khusus (DOK) perlu dikaji, apakah telah mewujudkan tujuan dari penyelenggaraan wilayah otonomi khusus atau hanya memiliki peran politik saja, mengingat jumlahnya yang besar. DOK merupakan salah satu bentuk dana yang berasal dari pemerintah pusat, sedangkan kapasitas daerah dalam mendanai pengeluaran sering disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia. Hal penting lain adalah banyaknya investasi (belanja modal) dalam rangka membangun kembali Aceh, Papua, dan Papua Barat setelah konflik yang terjadi, terutama Aceh setelah terjadinya bencana tsunami yang banyak sekali merusak infrastruktur dan barang publik. Sebagai upaya untuk menjelaskan pengaruh DOK, PAD, dan belanja modal terhadap kemiskinan secara mendalam, maka penelitian ini dilakukan menggunakan teori kemiskinan yang dikembangkan oleh Ravallion (1994) dengan pendekatan nonkemakmuran. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat, ketiga wilayah tersebut ditunjuk untuk menjalankan otonomi khusus. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah pengambilan sampel nonprobabilitas bertujuan khusus. Ada tiga tahap yang dilalui dalam penelitian ini, tahap-tahap tersebut yaitu spesifikasi model, uji asumsi Classical Linear Regression Model dengan data panel, dan analisis regresi data panel. Semua hipotesis yang diajukan ditemukan tidak terdukung. Hasil analisis dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai saran bagi pemerintah pusat terkait penyusunan regulasi tentang ketentuan alokasi, penggunaan, penyaluran, dan pertanggungjawaban dana otonomi khusus. Saran lain bagi penyusun anggaran dan realisasi anggaran adalah memisahkan antara belanja yang digunakan untuk kepentingan aparatur dan untuk belanja publik. Saran bagi pemerintah daerah di Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat terkait perencanaan, pengelolaan, dan penggunaan APBD khususnya dana otonomi khusus, PAD, dan belanja modal agar lebih efektif untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Kata kunci: dana otonomi khusus; pendapatan asli daerah; belanja modal; kemiskinan; teori kemiskinan.

Special Autonomy Fund (SAF) distribution effectiveness needs to be studied, whether it has to realize the purpose of special autonomous region or just have a political role, given the large numbers of money. SAF is one form of funds from the central government, while regional capacity in fund expenditures is often referred to Local-Owned Revenue (LOR) in Indonesia. Another important thing is the amount of investment (capital expenditure) in order to rebuild Aceh, Papua, and West Papua after the conflict, especially in Aceh after the tsunami disaster that a lot of damage infrastructure and public goods. In an effort to explain the influence of SAF, LOR, and capital expenditure on poverty in depth, this research was conducted using the poverty theory developed by Ravallion (1994) with non-welfarist approach. The secondary data used in this study from all districts/cities in Aceh, Papua, and West Papua, because this three regions designated to run the special autonomy. The sampling method used is nonprobability with purposive sampling. There are three stages in this study, these stages are specification models, assumptions test classical linear regression model with panel data and panel data regression analysis. All the proposed hypothesis is found not supported. The results of the analysis in this study can be used as suggestions for the preparation of a central government regulation of the provision of the allocation, use, distribution, and accountability of special autonomy funds. Other suggestions for budget formulator is split between the apparatus and for public interest. Another suggestions for local governments in the province of Aceh, Papua, and West Papua related to the planning, management, and use of special autonomy fund budget in particular, LOR, and capital expenditure to be more effective to raise the level of welfare. Keywords: special autonomy fund; local-owned revenue; capital expenditure; welfare; poverty theory

Kata Kunci : dana otonomi khusus; pendapatan asli daerah; belanja modal; kemiskinan; teori kemiskinan; special autonomy fund; local-owned revenue; capital expenditure; welfare; poverty theory