PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OMBUDSMAN DIY DALAM MENDORONG TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ISKANDAR SUKAMANA, S.H, Prof. Dr. Muchsan, S.H.

2015 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian yang berjudul Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Ombudsman DIY dalam Mendorong Terwujudnya Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Di DIY ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang dilakukan guna mendorong terwujudnya perlindungan hukum bagi masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian empiris normatif. Penelitian empiris normatif ini termasuk dalam penelitian terhadap penerapan ketentuanketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, di mana bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan LOD DIY. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya dilapangan dengan metode wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam menganalisis data yang diperoleh sesuai dengan jenis penelitian yang telah dipilih, maka analisis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini ialah: Pertama, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh LOD DIY belum sepenuhnya dilakukan secara optimal, disebabkan oleh faktor kurangnya kesadaran dan kepedulian Pemerintah untuk secara sukarela mengikuti dan melaksanakan rekomendasi LOD DIY, lemahnya fungsi pengawasan politik oleh DPRD dan pengawasan sosiologis oleh masyarakat, demikian juga pengawasan independen oleh LSM, NGO, Ormas dan media massa/pers. Kedua, kepercayaan publik terhadap peranan dan fungsi LOD DIY masih relatif rendah, karena belum sepenuhnya tumbuh pemahaman terhadap prinsip-prinsip negara hukum demokratis dan AAUPB, serta peraturan perundang-undangan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan LOD DIY. Ketiga, diperlukan pemahaman mengenai prinsip-prinsip negara hukum demokratis dan AAUPB. Diperlukan langkah-langkah reformasi birokrasi seperti: penataan kelembagaan, penerapan sistem pengawasan yang efektif, kerangka hukum (legal framework) yang memadai. Diperlukan anggota Komisioner LOD DIY yang memiliki integritas personal, kapabilitas dan profesionalitas dalam melaksanakan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya Pemerintah yang bersih dan berwibawa, sekaligus perlindungan hukum bagi masyarakat. Kata Kunci: Ombudsman, Pengawasan, Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa

The research titled Implementation of Controlling Function of Ombudsman Yogyakarta in Enhancing Manifestation of Legal Protection for the Society of Yogyakarta is purposed to explore the implementation of controlling function of Ombudsman Yogyakarta, what are the obstacles that might come in executing the function, and also what are actions that need to be taken to enhance the materialization of legal protection for the citizens of Yogyakarta. The research is an empirical-normative research. This kind of research included in a research and exploration of the implementation of provisions in legislative acts. The goals of the exploration are actually to detect the effectiveness of controlling function manifestation by Ombudsman Yogyakarta (LOD DIY). Data in this research are primary and secondary. Primary data were obtained directly from the field using the interview method, while secondary data are acquired by literature research. Secondary data in the research are primary and secondary law materials. In accordance with the type of the research, researcher opted qualitative method in analyzing data. The results of the research showed that: First, the implementation of controlling function by Regional Ombudsman of Yogyakarta is not optimal yet, due to several factors such as; less of consciousness and attention of the Government to obey and implement recommendations of Regional Ombudsman of Yogyakarta, weak of political controlling function by Regional House of Representative (DPRD), sociological control by the society, and also independent control by NGO, mass organization and mass media/press. Second, public trust toward role and function of Regional Ombudsman of Yogyakarta is relatively low because of understandings on Principles of democratic rule of law and General Principles of Good Governance is not fully growth, moreover recent legislation is not fully supportive on implementation of controlling function of Regional Ombudsman of Yogyakarta. Third, it is very necessary to understand Principles of democratic rule of law and General Principles of Good Governance. Bureaucracy reform is needed through acts; institutional arrangement, implementation of effective controlling system, and provide a sufficient, comprehensive and coherent legal framework. Regional Ombudsman needs commissioner with a high personal integrity, capability and responsible professionalism to perform controlling function in order to encourage and promote a clean and strong government and at all once, materialize legal protection for society. Keyword: Ombudsman, controlling, clean and strong government

Kata Kunci : Ombudsman, Pengawasan, Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa; Ombudsman, controlling, clean and strong government