PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI PASCA PUTUSAN PERKARA 97/PUU-XI/2013

VIKTOR SANTOSO TANDIASA, Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

2015 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 terkait konstitusionalitas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Dalam putusan tersebut mahkamah telah melakukan pelanggaran terhadap asas Kepastian Hukum dan asas “Res Judicata Pro Veritate Habetur” dimana Mahkamah telah menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa Pilkada bertentangan dengan Konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dimana jika kita mengacu pada sifat putusan mahkamah yang bersifat final dan mengikat, serta menjadi upaya pertama dan terakhir seharusnya putusan tersebut langsung berlaku mengikat kepada Mahkamah, namun dengan dalil mengisi kekosongan hukum maka dalam point selanjutnya mahkamah menyatakan bahwa sebelum ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut, mahkmah menyatakan dirinya tetap berwenang menangani penyelesaian sengketa pilkada. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan mengggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Beberapa pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani penyelesaian sengketa pilkada bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, namun selanjutnya mahkamah menyatakan selama belum ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut, mahkamah masih berwenang menangani penyelesaian sengketa pilkada. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 telah melanggar asas Kepastian Hukum dan asas “Res Judicata Pro Veritate Habetur”. Serta menimbulkan dualism penyelesaian sengketa Pilkada. Kata kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Res Judicata Pro Veritate Habetur, Dualisme Penyelesaian Sengketa Pilkada.

The purpose of this research is to assess the verdict of Constitutional Court Number 97/PUU-XI/2013 related to constitutional authority of the Constitutional Court in handling the resolution dispute of the head of municipality election result. In the verdict, the court has made a violation against the Principle of Legal Certainty and the Principle of “Res Judicata Pro Veritate Habetur” in which the court have stated that the Constitutional Court authority in handling the regional election contradict with Constitution and does not have binding legal force, if we refer to the nature of court verdict which tends to be final and binding, also being the first and last effort, the verdict should be directly binds to the Constitution. However, with the proposition to fill-in legal void, therefore in the next point, the Court stated that as long as there are no rules that govern the issue, the Court claimed that they have the authority to handling the regional election disputes resolution. The method used is normative juridical method, using law approach, conceptual approach, and case approach. Several approaches used to analyze Constitutional Court verdict Number 97/PUU-XI/2013 which states the authority of Constitutional Court in handling the regional election contradicts with constitution and does not have legal binding force. However, in the next point the Court stated that as long as there are no rules that govern the issue, the Court still have authority regarding the regional election disputes resolution. The result of the research concludes that the verdict of Constitutional Court Number 97/PUU-XI/2013 has violated the Principle of Legal Certanty, and the Principle of “Res Judicata Pro Veritate Habetur”. Also, causing dualism in the dispute resolution. Keyword: The verdict of Constitutional Court, Res Judicata Pro Veritate Habetur, Dualism in regional election disputes resolution

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Res Judicata Pro Veritate Habetur, Dualisme Penyelesaian Sengketa Pilkada; The verdict of Constitutional Court, Res Judicata Pro Veritate Habetur, Dualism in regional election disputes resolution