ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS TERHADAP ANAK SAH BERKEWARGANEGARAAN ASING (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 105 PK/TUN/2013)

DINI WAHYUNI, Agus Sudaryanto, SH.M.Si,

2014 | Tesis | S2 Kenotariatan

Tujuan penulisan tesis ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 105 PK/TUN/2013 dengan tujuan mengetahui dasar-dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan batal dan tidaknya Surat Keputusan Hak Mewaris yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta Nomor: W7.AH.06.10-36/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010. Dalam penulisan ini juga menganalisis terhadap berhak dan tidaknya anak kandung berkewarganegaraan Asing mewarisi harta warisan orang tuanya yang berkewarganegaraan Indonesia Penelitian dalam penulisan tesis ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan, yang pengolahan serta analisis data diperoleh dari bahan kepustakaan sebagai data sekunder yang kemudian disajikan sebagai suatu penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dari data sekunder yang berupa bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Kemudian analisis data penelitian dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dengan menganalisisi data putusan perkara tata usaha negara dan perdata dari pembatalan Surat Keterangan Hak Waris tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan atau pencabutan Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor: W7.AH.06.10-36/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta mengandung kelalaian yang melanggar Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adanaya ketidaksesuaian dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Kemudian untuk anak kandung berstatus Warga Negara Asing berdasarkan Pasal 852 KUHPErdata dan juga Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tetang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak menutup haknya menjadi ahli waris ibu kandung yang berkewarganegaraan Indonesia.

This thesis analyzed the The Supreme Court Decision No: 105 PK/TUN/2013 aiming to identify the legal principles used by the judge in determining whether to annul the Decree of Inheritance Rights issued by the Center for Management of Abandoned and Unclaimable Assets of Jakarta Province No: W7.AH.06.10-36/VII/2010 dated 19 July 2010. This thesis also analyzed whether a legitimate child with foreign nationality has the rights to inherit the assets of his Indonesian nationality‟s parents. This thesis took a normative juridical law research methodology and presented in the form of descriptive legal study with the support of secondary data. The data was collected through a literature review from the secondary source, covering, primary, secondary, and tertiary documents. The data was processed through a qualitative analysis. The research showed that the decision to annul or revoke the Decree of inheritance Rights No: W7.AH.06.10-36/VII/2010 dated 19 July 2010 issued by The Center for Management of Abandoned and Unclaimable assets of Jakarta Province contains negligence act and contradicts the Articles 53 (1) of Laws No. 9 of 2004 On the Amendment to Laws No. 5 of 1986 on The Administrative Court, is inconsistent with the General Principles of Good Governance (AAUPB). Specific to the biological child with foreign nationality, according to Article 852 The Indonesian Civil Code and Article 21 (3) of Law No. 5 of 1960 on Basic Provisions of Agrarian Principle, the child possess the rights to be acknowledge as heir his Indonesian nationality mother.

Kata Kunci : Surat Keterangan Hak Mewaris, Balai Harta Peninggalan