Laporkan Masalah

DINAMIKA PROTES DAN PERLAWANAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN IRIGASI MBAY KIRI DI KELURAHAN MBAY II KECAMATAN AESESA KABUPATEN NAGEKEO NTT

ELIAS CIMA, Prof.Dr. Susetiawan

2015 | Tesis | S2 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN

INTISARI Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Mbay II Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo NTT, di mana masyarakat lokal melakukan protes dan perlawanan menghadang dan menghentikan pelaksanaan mega proyek pembangunan Saluran irigasi Mbay Kiri. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kelurahan Mbay II, Tokoh Masyarakat, dan Pemerintah Daerah. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui motif dibalik menguatnya sikap protes dan perlawanan masyarakat dalam pembangunan irigasi Mbay Kiri. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan intepretatif. Intepretasi hasil penelitian menggunakan teori Konflik Dahrendrorf. Motif dibalik menguatnya aksi protes dan perlawanan masyarakat dalam pembangunan saluran irigasi Mbay Kiri adalah adanya konflik kepentingan antara pemerintah sebagai pemegang otoritas kekuasaan pemerintahan Daerah dan masyarakat lokal sebagai pemegang otoritas ulayat. Pemerintah daerah dengan otoritas dan kekuasaan yang dimiliki telah merumuskan kebijakan dan program tentang distribusi, pemanfaatan dan penguasaan lahan irigasi yang sarat dengan kepentingan ekonomi dan politik. Kepentingan ekonomi politik pemerintah daerah tercermin dalam tiga program dan kebijakan yakni pertama optimalisasi lahan irigasi Mbay Kanan, kedua program Transmigrasi Lokal serta ketiga pengembangan program non irigasi di lahan irigasi yang mengabaikan eksistensi masyarakat lokal. Subjektifitas pemerintah daerah dalam program optimalisasi lahan irigasi Mbay Kanan tercermin dalam penggunaan indikator kedekatan dengan pejabat daerah serta kemampuan petani mengelola lahan sebagai dasar dalam kebijakan distribusi, pemanfaatan dan penguasaan lahan irigasi. Akibatnya kebanyakan masyarakat lokal memperoleh pembagian lahan dalam luas yang sangat terbatas dibanding dengan masyarakat luar yang didatangkan pemerintah daerah. Kesenjangan dan ketidakadilan juga ditemukan dalam penetapan kuota peserta transmigran antara penduduk lokal dan penduduk dari luar. Pembagian lahan bagi warga transmigran tidak sebanding dengan kepemilikan lahan pada masyarakat lokal yang sudah sejak lama menempati wilayah tersebut. Kesan peminggiran dan penggusuran eksistensi masyarakat lokal juga ditemukan dalam proses alih fungsi lahan irigasi Mbay Kiri. Pemerintah daerah lebih mengutamakan kepentingan investor ketimbang kepentingan irigasi bagi masyarakat lokal. Lahan untuk irigasi semakin devisit karena hadirnya industri dan proyek non irigasi. Kepentingan sosial ekonomi masyarakat lokal tidak terakomodir dalam kebijakan dan program dimaksud. Persoalan ini memicu aksi protes dan perlawanan dari masyarakat lokal dengan menghadang dan menghentikan pembangunan irigasi. Protes dan perlawanan semakin menguat ketika iklim politik dalam pemilukada dan pemilu legislatif ikut berperan dalam dinamika konflik tersebut. Selain karena alasan kepentingan sosial ekonomi, faktor kepentingan ekonomi politik sangat mempengaruhi konflik dimaksud. Rekonsiliasi sosial budaya maupun politik merupakan rekomendasi penting penelitian ini.

ABSTRACT This research discusses about local communities protest and resistance in order to stop the implementation of mega development projects of Mbay Kiri irrigation channels in Mbay II Village, Aesesa Sub-district, Nagekeo District. Informants in this research are local community in Mbay II Village Community, local leaders, and local government officers. The purpose of this study is to determine the motivation behind the public protest and resistance to the irrigation construction process in Mbay Kiri. The research utilizes qualitative-interpretative methodological approach using Dahrendrorf Conflict theory. The people protest and resistance are caused by the conflict of interest between the local government and local communities. The local government has formulated policies and programs for the distribution, use and control of the irrigation. However, government intervention is designated to political and economic interests. The economic and political interests of local governments are reflected in the three programs and policies namely: (1) optimization Mbay Kanan irrigated lands, (2) the Local Transmigration program, and (3) non-irrigation program development in irrigated lands which ignores the existence of local community participation. Subjectivity of local government in the optimization programs of Mbay Kanan irrigated lands is reflected in the land distribution process, land use and irrigation control that involves illicit practices of nepotism based on the relation to government officers and the ability of farmers to manage the land. Therefore, the indigenous farmers get fewer lands compared to those migrant farmers. Inequality and injustice of land distribution are also found in transmigration participants quotas between local indigenous residents and outsiders. In this case, local indigenous famers are marginalized and displaced by above-mention government intervention in Mbay Kiri. Besides, local government prioritizes the interests of investors rather than the interests of local communities. Farming lands become limited because of the presence of industry and non-irrigation projects. Above all, socio-economic interests of local people are not accommodated within the local government policies and programs. Therefore, this has led to protests from the local communities in order to stop the irrigation construction process. The protest and resistance become stronger during the local legislative general election. As apart from the socio-economic interests, in fact, political factors greatly affect the economic interests of the conflict. Socio-cultural and political reconciliation is an important recommendation of the study in order to solve the conflict.

Kata Kunci : Kata kunci : Protes, Perlawanan, Ketidakadilan, Kepentingan, Konflik. / Keywords: Protest, Resistance, Injustice, interests, conflicts.

  1. S2-2015-356360-abstract.pdf  
  2. S2-2015-356360-bibliography.pdf  
  3. S2-2015-356360-tableofcontent.pdf