Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap PDRB Per Kapita Dan Indeks Pembangunan Manusia

JURNI HAYATI, Prof. Dr. Samsubar Saleh, M.Soc., Sc.

2015 | Tesis | S2 SAINS ILMU EKONOMI

Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia telah diimplementasikan sejak tahun 2000. Tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal karena pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan daerahnya. Provinsi-provinsi di Indonesia memiliki sumber daya alam dan manusia yang berbeda-beda, oleh sebab itu pemerintah daerah diharapkan dapat menentukan kebijakkan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi daerahnya sehingga daerah tersebut dapat berkembang dengan cepat dan tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Penelitian ini mengunakan analisis deskriptif dengan mengelolah data kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa PDRB per kapita, IPM, PAD, DBH SDA, PMDN, tenaga kerja terdidik, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan koefisien gini provinsi-provinsi di Indonesia periode 2000-2012 yang diperoleh dari BPS Provinsi DI Yogyakarta. Alat analisis mengunakan metode scatter graph dan GLS FEM. Hasil dari analisis metode scatter graph menunjukkan bahwa provinsi yang tergolong PDRB per kapita tinggi dan rasio PAD tinggi adalah provinsi DKI Jakarta, PDRB per kapita tinggi dan rasio BHS tinggi adalah provinsi Kalimantan Timur dan Riau, PDRB per kapita tinggi dan IPM tinggi adalah provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Riau. Hasil dari regresi dampak desentralisasi fiskal terhadap PDRB per kapita dilihat dari sisi rasio PAD menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan dan dari sisi rasio DBH SDA menunjukkan pengaruh yang negatif dan tidak signifikan. Hasil dari regresi dampak desentralisasi fiskal terhadap IPM yang di proksi dengan PDRB per kapita yang telah diestimasi pada model 1 (YPDRBPK) menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan. Hasil regresi ini relatif robust karena cenderung tidak jauh berbeda setelah ditambah variabel independen yang baru.

Fiscal decentralization policy in Indonesia has been implemented since 2000. The purpose of fiscal decentralization is to improve the welfare of local communities because local governments know the needs of their region. Provinces in Indonesia has different resources, therefore local government must determine some policies to use their potentials optimally so that the region can be developed quickly and does not depend on the central government. This study uses descriptive analysis with quantitative data. The data used in this study are secondary data from GDP per capita, HDI, PAD, DBH SDA, domestic invesment, well-educated labor force, unemployment, poverty, and gini coefficient of the provinces in Indonesia period 2000-2012 were obtained from the BPS DI Yogyakarta. The tools of analysis use a scatter graph and the GLS FEM method. The analysis results of scatter graph method show that the provinces are classified as high GDP per capita and high PAD ratio is DKI Jakarta province, high GDP per capita and high DBH SDA ratio is East Kalimantan and Riau province, high GDP per capita and high HDI is DKI Jakarta, East Kalimantan, and Riau province. The regression results of fiscal decentralization impact to the GDP per capita in terms of PAD ratio show positive and significant effect and in terms of DBH SDA ratio show negative effect but not significantly. The regression results of fiscal decentralization impact to the IPM which proxied by GDP per capita was estimated in model 1 (YPDRBPK) show positive and significant effect. The regression results are relatively robust because it tends not much different after the addition of a new independent variable.

Kata Kunci : fiscal decentralization, GDP per capita, HDI, regional typology, GLS FEM.