KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN KASUS PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS

SRI HARTANTO, SH, Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.S.

2015 | Tesis | S2 Kenotariatan

Tujuan dari penelitian ini ingin mengungkap tentang kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menguji keabsahan hukum atas Penerbitan Surat Keputusan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang diterbitkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI). PTUN dalam menguji legalitas Surat Keputusan obyek sengketa, dengan menggunakan peraturan perundang- undangan yang berlaku yang bersifat kewenangan, substansial maupun prosedural penerbitan objek sengketa, serta menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai alat uji. Hal ini dapat dilihat dari gugatan beberapa pihak terhadap Pihak- Pihak yang tidak puas dengan penerbitan Surat Keputusan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Pihak yang merasa dirugikan kepentingannya melakukan gugatan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia lewat PTUN. PTUN merupakan lembaga yang berkompeten untuk melakukan peradilan terhadap sengketa dalam keputusan tata usaha Negara (KTUN) yang dilaksanakan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara. Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi lapangan dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, guna memperoleh salinan putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas gugatan terhadap Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan penerbitan Surat Keputusan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Dengan alasan instansi ini merupakan instansi yang berperan memeriksa dan memutus atau mengadili perkara-perkara tata usaha negara tingkat pertama, Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, namun apabila proses penerbitannya dari segi prosedural maupun substansial bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, upaya hukum yang dilakukan mereka yang dirugikan dapat menggugat Keputusan TUN tersebut ke pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara.

The purpose of this study is to reveal the authority of the State Administrative Court (PTUN) to test the validity of the law on the Issuance of Decision Approval of Amendment of Articles of Association of the Company Limited issued by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia (RI Menkumham). Administrative Court in examining the legality of the disputed Decree, by using the applicable laws and regulations that are the authority, substantial and procedural object publishing dispute, as well as using the general principles of good governance as a means test. It can be seen from some of the lawsuit against the Parties that are not satisfied by the issuance of Decree Amendment of Articles of Association of the Company Limited, the aggrieved party interests sued the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia through the Administrative Court. Administrative Court is competent institutions to do justice to dispute the decision of the State administration (KTUN) conducted by the Board / Administrative Officer. The research was conducted by means of literature studies and field studies. Field studies conducted in Jakarta State Administrative Court, in order to obtain a copy of the decisions that have acquired legal force remained on the lawsuit against the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in connection with the issuance of the Decree of Approval of Amendment of Articles of Association of the Company Limited. By reason of this institution is an institution whose role is to examine and decide or adjudicate those cases the first level of the state administration. From the results of this study found that the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia has the authority to issue a Decree of Approval of Amendment of Articles of Association of the Company Limited, but if the publication process in terms of procedural and substantial conflict with the Laws and Regulations in force or violate principles Good Governance, their legal efforts undertaken aggrieved can sue TUN's decision to the court, in this case the State Administrative Court.

Kata Kunci : Perserosan Terbatas, PTUN dan Menkumham RI