PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA SEBAGAI PEJABAT UMUM KAITANNYA DENGAN PEMBUATAN AKTA OTENTIK DI KABUPATEN PURWOREJO

EDI LISTANTO, SH, Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH., M.H.

2015 | Tesis | S2 Kenotariatan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum kaitannya dengan pembuatan akta otentik, proses penjatuhan sanksi jabatan terhadap notaris yang melanggar sumpah jabatan notaris, serta peran Ikatan Notaris Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi notaris sebagai pejabat umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengutamakan data lapangan sebagai sumber data utamanya dan guna menunjang dan melengkapi data, maka dilakukan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara studi pustaka untuk memperoleh data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: (1) Perlindungan hukum bagi notaris dalam melaksanakan jabatannya berkaitan dengan kewajiban notaris untuk merahasiakan, tidak hanya apa yang dicantumkan dalam akta tetapi juga pada semua apa yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya selaku notaris yang didasarkan pada Pasal 4 sampai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana selanjutnya pemeriksaan terhadap notaris harus ditempuh dengan prosedur yang telah ditetapkan; (2) Majelis Pengawas mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan sidang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris. Pemberian wewenang seperti itu telah memberikan wewenang yang sangat besar kepada Majelis Pengawas. Bahwa Kode Etik Notaris merupakan pengaturan yang berlaku untuk anggota organisasi notaris, jika terjadi pelanggaran atas Kode Etik Notaris tersebut, maka organisasi notaris melalui Dewan Kehormatan Notaris berkewajiban untuk memeriksa notaris dan menyelenggarakan sidang pemeriksaan atas pelanggaran tersebut. Kewenangan Dewan Kehormatan organisasi notaris, salah satunya yaitu dapat mengontrol perilaku para anggotanya sendiri dan memberikan sanksi kepada yang terbukti melanggar; dan (3) Organisasi profesi notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (INI) mempunyai kewajiban moral untuk memberikan perlindungan bagi kelompok profesi notaris termasuk segenap anggotanya. Perlindungan di sini berarti bahwa Ikatan Notaris Indonesia (INI) harus selalu terpelihara dari noda, cela dan tidak dirusak wibawanya. Dengan demikian maka kerjasama antara INI dengan penegak hukum adalah satu-satunya pilihan yang paling tepat untuk tegaknya hukum dan terwujudnya rasa keadilan dalam arti yang hakiki.

The purpose of this study is to investigate and assess legal protection for the notary in performing their duties as public officials do with the making of an authentic deed, the imposition of sanctions against the office of notary public notary who violates the oath of office, as well as the role of the Indonesian Notaries Association in providing legal protection for the notary as official general. This study is an empirical legal research, ie research that prioritizes field data as the main data sources and to support and complement the data, the research literature, the research done by means of literature study to obtain secondary data. Analysis of the data in this study is descriptive qualitative, ie data obtained from the study are presented descriptively and analyzed qualitatively. The results of this study are: (1) legal protection for the notary public in carrying out his obligations relating to the notary to keep, not only what is listed in the deed but also in all of what is told to him as a notary or delivered based on Article 4 to Article 7 of Law No. 30 of 2004 concerning Notary, where further examination of notary must be taken with established procedures; (2) The Assembly Supervisory has the authority to hold the hearing the alleged violation of the Code of Conduct Notary. Granting such authority has given enormous authority to the Supervisory Council. That the Notary Code is a regulation that applies to members of the organization notary, in the case of violation of the Code of Ethics of the Notary, then the organization through the Honor Council notary is obliged to examine and hold a hearing on the violation. Honor Council notary authority organization, one that is able to control the behavior of its own members and to sanction found to have violated; and (3) Organization of the notary profession in this case the Indonesian Notaries Association (INI) has a moral obligation to provide protection for the notary profession, including all of its members. Protection here means that the Indonesian Notaries Association (INI) must always be preserved from the stain, blemish and not undermined his authority. Thus, the cooperation between the law enforcement this is the only option that is most appropriate for the enforcement of law and the establishment of justice in the ultimate sense.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Notaris, Pejabat Umum, Akta Otentik, Majelis Pengawas