ANALISIS PROSES PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA PT PUPUK KALTIM

MARGARITA ELOK RATNANINGTYAS, Prof. Dr. Goedono, MBA., CMA.

2014 | Tesis | S2 Manajemen

Salah satu bentuk nyata dukungan Pemerintah terhadap penerapan good corporate governance di Indonesia adalah dikeluarkannya SK Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002, tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN. Dengan dikeluarkannya KepMen BUMN tersebut, seluruh BUMN beserta anak perusahaan wajib untuk menerapkan GCG dalam proses operasional perusahaan, tidak terkecuali untuk Pupuk Kaltim yang merupakan anak perusahaan BUMN, PT Pupuk Indonesia (Persero). Kewajiban untuk menerapkan GCG ini membuat Pupuk Kaltim harus melakukan sejumlah aktivitas-aktivitas tambahan terkait implementasi GCG. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keseluruhan proses penerapan good corporate governance pada Pupuk Kaltim, mulai proses persiapan, bentuk implementasi, perkembangan hasil assessment GCG, hambatan yang dialami, hingga pada pengaruh GCG terhadap kinerja Perseroan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarnya SK Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tidak secara langsung berpengaruh terhadap keputusan Pupuk Kaltim untuk menerapkan GCG karena Perseroan telah mulai proses persiapan sejak tahun 2001. Bentuk persiapan yang dilakukan antara lain dengan cara: membangun kesadaran para karyawan, melakukan assessment awal, serta menyusun roadmap dan mengeluarkan Pedoman GCG. Kuatnya komitmen insan Perseroan atas penerapan GCG membuat hambatan atas penerapan GCG dapat dikatakan minim. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa GCG berpengaruh langsung terhadap kinerja non-keuangan, yaitu meningkatkan citra Perseroan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan. Pada dasarnya implementasi GCG pada Pupuk Kaltim sudah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002, namun Pupuk Kaltim hendaknya dapat melakukan improvement terhadap aspek Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham yang masih mendapatkan bobot score assessment terendah, serta sebaiknya asessment GCG pada Pupuk Kaltim sebaiknya juga dilakukan oleh lembaga independen non-pemerintah untuk dapat lebih meningkatkan kepercayaan para stakeholders.

One of the real form of government support to the implementation of good corporate governance in Indonesia is the issuance of the Decree of the Minister of State No. KEP-117/M-MBU/2002, on the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs. With the issuance of the decree state enterprises, all state companies and their subsidiaries are required to implement good corporate governance in the company's operations, no exception for Pupuk Kaltim, which is a subsidiary of state-owned companies, PT Pupuk Indonesia (Persero). The obligation to implement good corporate governance makes Pupuk Kaltim perform a number of additional activities related to the implementation of GCG. This study aims to analyze the whole process of implementation of good corporate governance in Pupuk Kaltim, by the process of preparation, implementation, the development of GCG assessment results, barriers experienced, until the effect of corporate governance on the performance of the Company. This research is descriptive qualitative. The data obtained will be analyzed by using content analysis. The results showed that the release of the Decree of the Minister of State No. KEP-117/M-MBU/2002 does not directly affect the decision of Pupuk Kaltim to implement GCG as the Company has begun the process of preparation since 2001. Preparations were made, among others, by: building awareness of employees, conducting initial assessment and developing roadmap and corporate governance guidelines issued. The Company's strong commitment to the application of GCG obstacles for the GCG implementation can be said to be minimal. In addition, the results of this study also showed that corporate governance directly influences the non-financial performance, which enhances the image of the Company, which in turn can improve the financial performance of the Company. Basically Pupuk Kaltim’s GCG implementation is in accordance with the Decree of the Minister of State No. KEP-117/M-MBU/2002, but Pupuk Kaltim should be able to do the improvement of aspects of the Rights and Responsibilities of Shareholders who are still getting the lowest weighted assessment scores, as well as the GCG assessment at Pupuk Kaltim, also carried out by an independent non-governmental organizations to be further enhance the confidence of stakeholders.

Kata Kunci : persiapan implementasi GCG, implementasi good corporate governance (gcg), assessment GCG, kinerja keuangan dan non-keuangan