Kajian implementasi kebijakan pemerintah tentang kelembagaan koperasi simpan pinjam / usaha simpan pinjam (KSP/USP)

DARADJAT, M, Prof.Dr. Sofian Effendi, MPIA

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam (KSP/USP) merupakan bentuk usaha koperasi yang paling berkembang karena maanfaatnya sangat besar bagi anggota terutama dalam meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan yang memiliki persyaratan dan prosedur yang lebih mudah. Berkembangnya KSP/USP dari tahun ke tahun tidak berarti bahwa KSP/USP bebas dari permasalahan. Lemahnya modal usaha, pengelolaan dan pengawasan menyebabkan perputaran usaha KSP/USP masih terbatas. Untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan kegiatan usaha simpan pinjam, dikeluarkan PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperas. Namun demikian setelah berjalan 7 tahun, belum dapat dibuktikan sejauhmana dampak dari pelaksanaan PP No.9/95 yang membawa perbaikan bagi kinerja KSP/USP. Untuk itu diperlukan analisa (i) apakah memberikan dampak perbaikan bagi kinerja KSP/USP, dan (ii) bagaimana motivasi pewngelola KSP/USP untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Analisa tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran efektivitas kebijakan, faktor-faktor pendukung dan penghambat serta tingkat kepatuhan KSP/USP dan aparat pembina terhadap PP No.9 /95. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerangka analisis sebelum dan sesudah diberlakukannya PP No.9/95 dengan mengacu pada faktor-faktor (i) materi kebijakan, (ii) pelaksana kebijakan dan (iii) lingkungan. Proses analisis didukung dengan (i) data primer dari hasil wawancara terhadap pengurus/pengelola KSP/USP dan aparat pembina di 10 Kab/Kota di Propinsi Jabar daan Sulsel dan (ii) data sekunder untuk mengetahui kecenderungan (trend) kinerja KSP/USP. Hasil analisa data-data sekunder dan primer menunjukkan bahwa secara umum kebijakan yang tertuang dalam PP No.9/95 memberikan manfaat bagi perkembangan kinerja KSP/USP, sebagaimana ditunjukkan oleh tingkat pertumbuhan jumlah KSP/USP dan anggota. Begitu pula untuk operasional kegiatan simpan pinjam seperti nilai modal sendiri/tetap, modal pinjaman dan kredit yang disalurkan ke anggota terus meningkat. Sementara itu, dukungan dan fasilitas dari aparat pembina dan instansi terkait terus dilakukan meskipun dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan. Kesimpulan yang sapat diabil yaitu (i) manfaat kebijakan terbukti dari perkembangan kinerja KSP/USP yang meningkat setiap tahun, (ii) kepatuhan aparat pembina dan pengurus/pengelola KSP/USP dalam melaksanakan PP No.9/95 meningkat, walaupun masih bervariasi antar lokasi dan terkesan lambat, dan (iii) pelaksanaan PP No.9/95 yaitu keterlambatan sosialisasi, kurang tegasnya aparat pembina dalam menjatuhkan sanksi terhadap penyimpangan serta seringnya penggantian pejabat pembina dan peraturan yang menyebabkan lambannya perkembangan KSP/USP. Mengingat lingkup analisa dalam penelitian ini masih terbatas diperlukan penelitian yang konprehensif oleh lembaga independen dengan mempertimbangkan kebutuhan KSP/USP. Akhirnya, pemerintah diharapkan dapat secara intensif melakukan monitoring dan evaluasi tents menerus dan memberi ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik tersebut.

Saving-Loan Cooperative/Saving-Loan Unit (KSP/USP) represents the most proliferating cooperative business because its great advantages for the members, especially in increasing members' access to financial resources with simpler terms and procedures. The growth of KSP/USP in recent years does not mean that KSP/USP is free from problems. Inadequate capital, management and control have limited KSP/USP business. To boost the growth and development of saving and loan business, a government regulation (PP) No. 9/1995 concerning the implementation of saving-loan business activities by cooperatives is enacted. However, in the course of its implementation for about 7 years, it has not been justified that the implementation of PP No. 9/1995 brings improvement to KSP/USP performance. Therefore, it is necessary to conduct an analysis on (i) the impact of the implementation of PP No. 9/1995, and (ii) the motivation of KSP/USP's manager in implementing such policy. The analysis is expected to illustrate the policy impact, the supporting and inhibiting factors, and to what extend KSP/USP and relevant government officials adhered to PP No. 9/1995. The methodology used in this study is before and after analysis based on the aspect of (i) the subject of the policy, (ii) policy implementors, and (iii) policy environment. The analytical process is supported by (i) primary data collected from an interview with KSP/USP's managers and relevant government officials at 10 sample districts in the provinces of West Java and South Sulawesi, and (ii) secondary data to examine the trend of KSP/USP performance. The results of secondary and primary data analysis show that, in general, the policies stipulated in PP No.9/1995 bring benefits to the development of KSP/USP performance, as indicated by the growing in the number of units and members. Likewise, in the operational aspects of saving-loan activities such as the value of fixed capital, on loan capital, and credit per member continue to increase. Meanwhile, government continues to provide supports and facilitation, although there remain some weaknesses in the implementation. The analysis concludes that (i) the benefit of such policy can be identified in the improvement of KSP/USP performance in recent years, (ii) the compliance of relevant government officials and KSP/USP's manager is improved, despite it is varied among locations and has slow process, and (ii) the major impeding factors in the policy implementation, among others, are the delay in socialization, the low level of law enforcement by relevant government officials, and the frequent re-organization within government institutions, which retards the KSP/USP development. Considering that the scope in this study is limited, it is necessary to have a more comprehensive study conducted by an independent institution, focusing on the need of KSP/USP related to government policy. Finally, the government is expected to be intensive in monitoring and evaluation, as well as provide sample space for public control on the implementation of such policy.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah,Koperasi Simpan Pinjam, Saving-Loan Cooperative, Saving-Loan Unit