Persepsi pegawai Pemda DKI Jakarta terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Propinsi DKI Jakarta

KURNIAWATI, Lies, Prof.Dr. Miftah Thoha

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Ditengah-tengah polemik dan kontroversi otonomi daerah pihak Pemda dituntut untuk membuktikan kesungguhan untuk menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah sebaik-baiknya. Pemda DKI Jakarta sebagai salah satu pelaksana otonomi daerah juga mempunyai perhatian dan kewajiban yang sama yakni membuktikan bahwa mereka mampu bekerja lebih baik dan profesional di era otonomi daerah sekarang ini. Penelitian ini bertujuan membuat suatu kajian yang membahas lebih dalam tentang analisis faktor-faktor kesiapan Pemda DKI Jakarta dalam melaksanakan otonomi daerah. Untuk itu penulis menetapkan empat indikator yaitu, aspek kelembagaan, pembiayaan dan PAD, kepemimpinan dan aparatur yang nantinya akan dinilai berdasarkan metode Importance- Performance Analysis (John A. Martila and John C. James, 1997 : 77-79). Penelitian terhadap 100 responden yang merupakan aparatur Pemda DKI Jakarta, memberikan hasil temuan penting berikut ini : 0 Dari empat aspek yang merupakan indikator kesiapan Pemda DKI Jakarta dalam melaksanakan otonomi daerah. Semua aspek perlu mendapatkan perhatian secara proporsional demi keseimbangan pembangunan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Hal itu dibuktikan dengan posisi indikator tersebut yang berada di area Kuadran A adalah kuadran yang merupakan tempat posisi faktor-faktor kinerja otonomi daerah yang memiliki tingkat harapan aparatur yang tinggi diatas nilai Y (3:62), namun kinerja yang diberikan oleh Pemda DKI Jakarta relatif rendah dibawah nilai X (3.37) dan Kuadran B adalah kuadran yang memposisikan faktorfaktor kinerja di Pemda DKI Jakarta yang memiliki tingkat kinerja yang relatif tinggi atau sudah baik, oleh karena itu wajib dipertahankan yang berarti perlu mendapat prioritas dan dipertahankan prestasinya oleh Pemda DKI Jakarta. Sedangkan dari 23 faktor atau atribut kinerja Pemda DKI Jakarta yang diteliti, lima faktor kinerja perlu mendapat perhatian dari manajemen Pemda DKI Jakarta untuk diperbaiki. Kelima faktor tersebut yaitu : 1. Pengambilan keputusan lebih cepat dan responsif (=5) 2. Pola rekruitmen yang selektif dengan kualifikasi yang tinggi dan sesuai dengan kebutuhan organisasi (=6) 3. Perhatian terhadap kepentingan bawahan (=14) 4. Proses dan sistem pengelolaan keuangan daerah accountable dan auditable (=16) 5. Proses dan sistem pengelolaan keuangan daerah adjustable dengan perubahan waktu dan kondisi (=23)

In the middle of controversial and polemics of local autonomy, the government requested to prove their ability to conduct the local autonomy as good as they can. Local government of DKI Jakarta as one of the mandotary of the local autonomy also has the equal concern and obligation with others to work better and become more professional than ever. This research has objective to make a deeper perception about The Analysis of Factor of DKI Jakarta Government in Local Autonomy. Therefore the author put four indicator of local autonomy successfulness which are, organisation, financing, local government income and leadership and human resources that will evaluate based on Importance Performance Analysis (John A. Martilla and John C. James, 1997 : 77-79) method. This research taking up a hundred respondent which also from DKI Jakarta government staffs, these following conclusion are the results of hypothesis testing: From four aspects of DKI Jakarta government ability in local autonomy. In order to conducting the local autonomy all aspects needs a serious proportional attention for development balance itself. It proves with indicator position in A quadrant, because the A quadrant means the factor of local autonomy performance which has a expectation level above Y score (3.62), while the reality that given by DKI Government is relatively under X score (3.37) and B quadrant is a quadrant that indicating the factor of DKI Government performance has high performance level or good enough therefore need sustainable and also means need priority at DKI Government point of view. 0 While from twenty three factors which already tested, only five factors of performance need deeper attention from DKI Government. These factors are: 1. Quicker in decision making process ,and more responsive (=5) 2. The recruitment more selective with high qualification to meet business requirement (=6) 3. Pay attention with employee’s need ( 4 4 ) 4. The local accounting system was accountable and auditable (=16) 5. The local accounting system was adjustable with time and condition (=2-3)

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Persepsi Pegawai Pemda Tk II