Implementasi kebijakan penerimaan sumbangan pihak ketiga dari para pengusaha/grader tembakau di Kabupaten Temanggung

SUSANTO, Harno, Prof.Dr. Sofian Effendi, MPIA

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Setidaknya ada dua isu penting dalani pemberian otonomi luas kepada daerah di bidang keuangan, yaitu : pertama, amat kecilnya kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Kedua yang merupakan dampaknya, adalah kekhawatiran akan ketidakmampuan daerah membiayai kcegiatannya. Mengantisipasi hal tersebut, banyak daerah yang mencari terobosan peningkatan PAD tanpa berbenturan dengan peraturan yang berlaku. Dalam ha1 ini Kabupaten Temanggung telah mengimplementasikan kebijakan penerimaan sumbangan pihak ketiga dari pengusaha tembakau sebagai salah satu upaya peningkatan PAD tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kinerja implementasi lcebijakan tersebut, sekaligus mencari faktor-faktor yaug mempeiigaruhi kinerja implementasinya, yakni melalui cara kerja implementasi, peran para stakeholder yang terlibat di dalamnya, serta melalui hasil kebijakan tersebut. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, metode yang dipergunakan adalah kualitatif sebagai metode utama. Sedang data dikumpulkan dengan/dari : dokumentasi, wawancara dan pengamatan langsung. Teknik analisis utama yang digunakan adalah analisis data sekunder, yang hasilnya diungkapkan secara deskriptif-kualitatif. Secara garis besar hasil penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Kinerja kebijakan sangat buruk, ditandai dengan : personil organisasi implementor yang tidak netral terhadap kebijakan, pengawasan yang sangat lemah, implementasinya menumpang pada mekanisme perdagangan tembakau, diimplementasikan dalam lingkungan pasar tembalcau yang sangat didominasi oleh pengusaha tembakau. 2. Terjadi penyimpangan kebijakan, yakni dengan adanya pengalihan beban menyumbang, dari pengusaha tembakau kepada petani. Altibatnya petani sangat dirugiltan, dan “keuntungan” dari kebijakan ini justru dinikmati oleh pengusaha tembakau dan pejabat birokrasi yang terlibat di dalamnya. 3. Kebijakan ini hanya menghasilkan peningliatan PAD dalam jangka pendek, yakni 4 tahun, karena pada tahun kelima kebijaltan ini dilientiltan sebagai akibat protes dari para petani. 4. Apabila akan diberlakukan lagi, maka harus diformulasi ulang dan dengan perbaikan implementasinya.

There are at least two major issues in providing wide autonomy to a region in aspect of finance. First, lower contribution to the original income (PAD) than total regional income budget (APBD). Second, the impact is a fear on the region disability to finance its activities. To anticipate it, many regions look for breakthroughs to increase the PAD without crashing with the current rules. I n this case, Kabupaten Temanggung (regency) has implemented a contribution earning policy of third parties from tobacco businessmen as one of efforts to increase its PAD. This study is to understand the policy implementation performance and examine factor affecting the implementation performance through implementation procedures; role involve (stakeholders) in it, and results of the policy. To reach the goal of study, the used method was qualitative one as a main method. Whereas data were collected by//from : documentation, interview and direct observation. The used major analysis technique was secondary data analysis whose results were expressed descriptive qualitatively. Basically, the findings can be described as follows : 1. The policy performance is worse, marked by non-neu tral implementing organizational personnel, extremely weak supervision, implementation based on tobacco trade mechanism, in tobacco market environment highly dominated by tobacco businessmen. 2.Policy deviation occurrence, the presence of contributor load take-over from businessmen to farmers, as result, the farmers are seriously disadvantaged, and businessmen and bureaucratic officials, who involved in this policy, enjoy advantage of it. 3.This policy only result in increasing PAD in short term, 4 years, because in the fifth year this policy was terminated by farmer's protest. 4.If made effective again, it must be formulated and the implementation must be improved.

Kata Kunci : Kebijakan Anggaran Daerah,Sumbangan Pengusaha