Evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan pelayanan umum satu pintu terhadap peningkatan mutu pelayanan di Kantor Kecamatan Depok Sleman Propinsi DIY

WIDODO, Aryanto Wahyu, Dr. Agus Dwiyanto

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Perkembangan teknoiogi dan meningkatnya aktivitas serta mobilitas masyarakat perkotaan menuntut adanya penyederhanaan prosedur dan kecepatan waktu dalam melakukan urusan di instansi-instansi pemerintah khususnya di tingkat kecamatan. Birokrasi panjang dan berbelit-belit selama ini telah menjadi suatu budaya di setiap instansi pemerintah, sehingga menimbulkan kesan bahwa kinerja instansi pemerintah selama ini masih sangat rendah dan masih diwarnai dengan praktek-praktek KKN. Guna memperbaiki kesan tersebut, pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mengeluarkan kebijakan sehubungan dengan peningkatan mutu pelayanan di tingkat kecamatan yakni kebijakan sistem pelayanan umum satu pintu. Kebijakan ini bertujuan untuk mengefektifkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengetahui berhasil tidaknya kinerja kebijakan tersebut dalam mencapai tujuannya, maka periu dilakukan evaluasi terhadap kinerja kebijakan sistem pelayanan umum satu pintu yang diterapkan di Kantor Kecamatan Depok Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan responden penelitian terdiri dari mayarakat dan pejabat struktural di Kantor Kecamatan Depok Sleman yang ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data yang dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah yang terdiri dari pengumpulan, penyusunan, penilaian, penafsiran, dan penyimpulan data. Dari langkah-langkah tersebut diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan sistem pelayanan umum satu pintu yang terdiri dari kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan, ketepatan waktu, dan perilaku petugas. Keberhasilan kinerja kebijakan dalam mencapai tujuannya diukur atau dievaluasi dengan menggunakan kriteria efektivitas, efisiensi, 'kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan, sedangkan keberhasilan kebijakan sistem pelayanan umum satu pintu dalam meningkatkan mutu pelayanan dievaluasi dengan menggunakan indikator tampilan, reliabilitas, jaminan mutu, ketanggapan, dan empati. Dari faktor-faktor dan kriteria-kriteria tersebut diperoleh bahwa kinerja kebijakan sistem pelayanan umum satu pintu di Kantor Kecamatan Depok Sleman berhasil mencapai tujuannya yakni untuk mengefektifkan proses pelayanan yang ditunjukkan dengan sederhananya prosedur pelayanan, singkatnya waktu pelayanan, dan murahnya biaya pelayanan telah mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan dari masyarakat di sekitar wilayah Kecamatan Depok Sleman. Seiring dengan berhasilnya kinerja kebijakan sistem pelayanan umum satu pintu ternyata juga mampu mendorong peningkatan mutu pelayanan di kantor tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, maka sejumlah hal yang dapat direkomendasikan adalah menyangkut periu adanya perumusan deskripsi tugas yang jelas, peningkatan perhatian dan pengendalian secara intensif, peningkatan pemberian informasi dan sosialisasi, peningkatan usaha dalam mengurangi pemberian pelayanan khusus, peningkatan kelancaran dan kecepatan pelayanan, dan peningkatan tingkat sensitivitas, kepedulian, serta kemudahan petugas dalam berkomunikasi.

The technology advancement and the increases of people activities and mobilities demand a procedure simplification and speed increase in public service at the sub district. A long and twisted reuraucratization/red-tape bureaucracy thus far has been a culture in every civil administration authority, so that it given rise to an impression that the civil administration authority performance so far was still bad. To change this bad impressio, the government through minister of State Apparatus Efficiency given a policy in relation to the service quality improvement at the sub district level, namely the policy of one-door public service system. This policy aims to cause the public service performance to be effective. To know whether the policy performance succeeded or not in reaching the target, it needs to evaluate the policy performance of one-door public service system applied in the Depok Sleman Sub District Office. This study is an evaluation with study respondents consist of the people and structural officials in the Depok Sleman Sub District Office determined by using the purpisve sampling method. The data analysis technique implemented used several consisted of the data collection, compilation, evaluation, interuptation, and conclusion. From the steps were obtained the factors influencing the success of one-door public service system policy consisted of simplicities, economies, justices, punctualities, and officer behaviors. The policy performance succes in achieving its target was measured or evaluated by using efectivity, efficiency, adequacy, equality, responsivity, and accuracy criteria. The policy outcome of one-door public service system in improving the service quality was evaluated by using display, reliability, quality guarantee, responsivity, and emphaty indicators. At turned out that the policy performance of one-door public service system in the Depok Sleman Sub District Office has succeeded to achieve its target, namely causing the service processes to be effective indicated by service procedure simplicities, service time shortnesses, and service cost cheapnesses, has been able to meet the need and wish of the people around the Depok Sleman Sub District area. Along with the policy performance succes of one-door public service system it also proved to be able to psuh the service quality improvement in the office. Based on the study result a number of things that can be recommended were in relation to the needs of explicit task description formulation, attention enhancement, intensive control, information increase and sosialization; improvements of effort in decreasing special srvices, of smoothness and speed, and of sensitivity, concern levels, and officer eases in communicating.

Kata Kunci : Kantor Kecamatan,Kinerja Layanan Umum Satu Pintu, Public service, Sub district, One-door public service system