Visi kepemimpinan Walikota Palembang di era otonomi

SULASTRI, Sri, Prof.Dr. Miftah Thoha

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Semakin kompleknya urusan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Palembang pada Era Otonomi Daerah sekarang ini memerlukan visi kepemimpinan pemerintah yang tidak sekedar motto dan bersifat “top down”, akan tetapi visi yang dibuat dituntut mampu mengakomodasikan kepentingan masyarakat sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah. Atas dasar hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian antara Visi Kepemimpinan Walikota Palembang dengan pelaksanaan pembangunan serta sej auhmana faktor-faktor komunikasi, sumber daya rnanusia: sikap pelaksana dan struktur kelembagaan Pemda mempengaruhi pelaksanaan visi tersebut dengan menggunakan metode penelitian bersifat riset deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa Visi Walikota Palembang Visi pada dasarnya adalah ingin merubah Kota Palembang menunju pa& kondisi yang kundusif, aman, nyaman dan sejahtera lahir bath. Visi tersebut disesuaikan dengan potensi andalan dari sektor jasa, perdagangan, pariwisata dan industri yang secara eksplisit tercantum dalam Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2001 - 2005 dan Renstra tahun 2001-2005. Peranan Walikota Palembang dalam memunculkan visinya tidak terlepas juga dari latar belakang pendidikan; sikap dan tingkah lakunya selama bekerja di pemerintahan; latar belakang keluarga serta pengalaman yang dimilikinya di bidang pemerintahan daerah selama 39 tahun yang dapat mendukung pelaksanaan tugasnya. Namun demikian permasalahan pokok yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Palembang pada dasarnya terdiri dari lima ha1 yang hingga kini relatif belum berhasil dilaksanakan, yaitu : besarnya angka kemiskinan dan pemukiman kumuh; besamya angka usia produktif yang putus sekolah dan menjadi pengangguran; rendahnya kualitas SDM sehingga banyak masyarakat yang kurang memperoleh pekerjaan layak; kurang memadainya sarana dan prasarana perkotaan seperti pemukiman, prasarana air bersih, tempat pembangan sampah akhir (TPA), saluran pembuangan air limbah rumah tangga serta pengaturan lalu lintas kendaraan yang sering mengahbatkan kemacetan. Oleh karena itu dalam penelitian ini dibuat beberapa rekomendasi yang perlu kiranya diperhatikan oleh Walikota Palembang sebagai berikut : a. Prioritas pembangunan masalah kemiskinan dan pemukiman kumuh perkotaan di sepanjang alur Sungai Musi melalui program Reklamasi dan Relokasi pemukiman dan penyediaan prasarana air bersi h; peningkatan kualitas SDM penduduk melalui program wajib belajar 9 tahun dan pemberian bea siswa (GNOT); b. Prioritas pertumbuhan dan perkembangan sektor ekonomi pedesaan berupa pemberian bantuan modal usaha kecil dan menengah (UKM) serta Program Bapak Angkat melalui kerja sama kemitraan dengan sektor swasta; c. Setiap pelaksanaan progradproyek pembangunan harus dlakukan dengan cara membuat jejaring kolaborasikerja sama (net working) dan koordinasi secara berkesinambungan (sustainable) antar DindnstansiKantorBadan dalam organisasi Pemda serta dengan seluruh lapisan masyarakat. d. Dalam rangka meningkatkan keterampilan dan keahlian SDM penduduk Kota Palembang, perlu kiranya Pemerintah Kota Palembang membuka dan mengadakan program-program pelatihan keterampilan teknis seperti perbengkelan; menjahit; memasak dan sebagainya bagi penduduk usia produktif sebagai bekal untuk mencari pekerjaan yang layak. e. Penataan kelembagaan Pemerintah Daerah perlu memperhatikan secara tegas pola pengaturan dan pembagian uraian tugas dan fungsi dari setiap bagadstruktur organisasi, sehingga strukturhagan organisasi yang dibentuk dalam suatu unit kerja benar-benar bersifat fungsional/professional.

The increasingly complex administration in Palembang city in today local autonomy era needs governmental leadership vision that not only a motto and topdown, but the vision is also demanded to be able to accommodate thought of regional development based on local potential and capability with high determination level on people participation. Based on the above condition, ~s study aimed to analyze conform$ between leadership vision of Palembang Mayor with development implementation and to investigate influence of factors such as communication, human resources, executor, and institutional structure of local administration on the vision implementation. It was a descriptive qualitative research. Based on data analysis, Palembang Mayor 's vision is to change Palembang toward conducive, secure, convenient and prosperous condition. The vision was adjusted with prominent potencies of service, trading, tourism, and industrial sectors that explicitly written in Local Development Program (PROPEDA) of 200 1-2005 and Renstra of 2001-2005. The role of Palembang Mayor in appearing the vision relates to educational background, attitude and behaviour during working in local administration; family background and 39- year experience in administration area that support task implementation. However, the main problems faced by Palembang administration consisted of five matters, namely the high level of poverty and slums; high level of drop out and unemployment; low human resource quality so mush people get less suitable job; lack of city infrastructure such as housing, water supply, end garbage dumb, liquid domestic waste channel and traffic management. So, the study offered some recommendations that Palembang Mayor necessary to consider, as follow: Development priority on urban poverty and slum along Musi River trough Reclamation and housing relocation, and water supply programs; human resource quality improvement through nine-year compulsory education and scholarship (for example GNOTA); Priority on rural economic sectoral growth in form of providing capital loan for small and middle enterprise and Bapak Angkat program through partnership with private sector; Each developmental projects/program should be implemented using net working and sustainable coordination among officehstitutiordagent in local administration organization and involve all society elements. Palembang city administration should establish technical skill training programs such as repairing, sewing, cooking and such programs for productive-age people Institutional improvement of local administration need consider management pattern and job and function description of each organization structure so it to be functional/professional structure

Kata Kunci : Aparatur Pemerintah Daerah,Walikota,Kepemimpinan,Otonomi Daerah