IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU SEBAGAI SOLUSI PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KOTA YOGYAKARTA

HARI WAHYUDI,SE., Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo

2015 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Tesis ini melihat sebuah Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) sebagai solusi pemberdayaan perekonomian masyarakat di Kota Yogyakarta. Penduduk miskin di Indonesia lebih dari seratus juta jiwa. \Peningkatan jumlah tersebut disebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Pada Pelita IV Pemerintah telah menyusun Program Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT), yaitu program pengentasan kemiskinan yang tidak mengenal batas administratif daerah dan egoisme sektoral. Program ini fleksibel sesuai kondisi, potensi dan permasalahan di tiap daerah. Dasar pelaksanaan program ini adalah Inmendagri Nomor 14 Tahun 1990 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Wilayah Terpadu dalam rangka Pembangunan Daerah tertanggal 7 Mei 1990, yang ditindaklanjuti dengan Panduan Operasional nomor 050/1402/Bangda tertanggal 5 Juni 1993. Menurut Cook dan Scioli (Dolbeare, 1975) keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tersedianya sumber daya bagi aktivitas program, karakteristik pelaksana program, karakteristik lokasi, karakteristik administrasi dan organisasi serta aspek-aspek temporal. Empat Variabel utama yang mempengaruhi proses suatu implementasi kebijakan publik adalah komunikasi, sumber daya, watak dan struktur birokrasi. Dengan metode analisis deskriptif terlihat bahwa proses implementasi PPWT telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, sekalipun masih ada kelemahan seperti materi yang kurang jelas dan penentuan penduduk miskin yang kurang akurat. Kinerja implementasi menunjukkan bahwa PPWT telah mencapai hasil sebagai berikut: (1). Penentuan lokasi sudah sesuai dengan panduan operasionalnya, (2). Keluarga miskin rata-rata telah memenuhi kriteria, walaupun ada yang ‘tidak miskin’, (3). Penentuan kegiatan dilakukan dari bawah, walaupun ada juga ‘kegiatan titipan’, (4). Adanya peningkatan penghasilan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, walaupun ada yang tidak berubah. Kurang jelasnya materi yang diberikan menyebabkan banyak kepala keluarga miskin yang takut untuk ikut berpartisipasi. Rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan menjadikan penerima manfaat sulit melakukan terobosan baru untuk mengembangkan kegiatan usahanya. Kebijakan PPWT telah memberikan dampak positif pada penerima manfaat, seperti adanya penambahan pendapatan rumah tangga serta berubahnya sikap anggota masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga. Keadaan ini dalam jangka panjang diharapkan dapat memberikan implikasi pada pemberdayaan keluarga miskin. Tahap selanjutnya haruslah ada langkah kebijakan: (1). Adanya persamaan persepsi para implementator dalam melihat dan memahami kebijakan PPWT, (2). Aktifnya instansi sektoral dalam mendukung kebijakan PPWT, (3). Adanya Usaha Bersama dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan kegotongroyongan.

This thesis looks at the implementation of integrated area development program (PPWT) policy as a solution for economic empowerment society in Yogyakarta city: The number of people under poverty in Indonesia have grown to more than a hundred million. This increasing number was due to the prolonged economic crisis in Indonesia. in PELITA IV the government had arranged the Integrated Area Development Program (namely PPWT in Indonesian), i.e. the poverty relieving program that had known no boundaries of regency administration and not sectional egoism. This program is flexible in nature in accordance with the condition, potency and characteristic of the each area. This program was based upon Inmendagri No. 14 1990 about the Guidance of Implementation of PPWT in the Local Development framework, date May 7th 1990, followed up by the Operational Guidance No.050/1402/Bangda date in June 5th 1993. According to Cook and Scioli (Dolbare, 1975) the success of policy implementation was determined by the availability of resources for the program activities, program conductor character, location character, administration character, organization and temporal aspect. Four major variable that affect the process of any policy implementation are: communication, resources, the character and structure of its bureaucracy. Using the descriptive analysis method it can be viewed that the implementation process of PPWT had been carried out according to the guidance, even thought there were weaknesses such as the vogue of the material and inaccuracy in depicting the people under poverty. The implementatyion performance showed up that PPWT has reach to such points as: (1) Location determining was accurate as per the operational guidance, (2) the under poverty families at average has matched to the criteria, (3) Activities determining had been bottom-up, althought several ‘entrusted’ activities can still be found, and (4) The income to the families were increasing, althought to some it still remained. The vogue of the material had caused many families in doubt to participate the program. The low educational background and skill had disabled the participators to make any breakthrough to develop their business. The PPWT policy had given positive affection for the participators, such as their increasing income and the change of attitude in keeping the community wealth. Such condition in the long term framework were hoped to implicate upon the empowerment of the under poverty families. The next stage should be the policies such as: (1) Parallel perception among the implementers in viewing and understanding the PPWT policy, (2) Sectional institution must became active in supporting the PPWT policy, (3) Effort to actualize the integrity and cooperation.

Kata Kunci : PPWT, Kota Yogyakarta, Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat