Studi tentang kebijakan pembinaan pedagang kaki lima di tujuh titik Kota Bandung

SURYANA, H. Asep, Dr. Yeremias T. Keban

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Keberadaan para PKLdi 7 tit& Kota Bandung yang melanggar SK Walikota Bandung nomor 511.23/Kep.l322-HUk/2001, PKL tersebut telah menempati trotoar dan badan jalan, sehingga membuat kota Bandung menjadi semrawut dan terkesan h u h , selain itu keberadaan PKL di 7 titik tersebut memacetkan lalu lintas, penataan PKL ini menimbulkan dua pennasalahan utama, yaitu antara penyerapan tenaga kerja dan pelanggaran PKL terhadap kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan bahwa *%arm Y a w - oleh PKL adalah, pertama desakan kebutuhan hidup, kedua pendidikan yang relatif rendah dan ketiga adanya rangsangan bahwa pendapatan PKL jauh diatas rata UMR yang ditetapkan oleh pemerintah, seIain itu penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran keadaan, fakta serta fenomena-fenomena yang terjadi pada masyarakat PKL, kenapa PKL cenderung tidak mau diatur oleh pemerintah daerah, tujuannya menganalisis sebab-sebab terjadinya pelanggaran dan mencari strategi yang tepat untuk menangani pedagang kaki h a . Hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan 105 PKL di tufl titik Kota Bandung menunjukan bahwa ada 3 variabel utama, yaitu kebutuhan hidup, latar belakang pendidikan, dan pendapatan serta variabel tambahan yaitu asal daerah PKL, secara sigdikan menunjukan pengaruh yang &p h a t terhadap terjadinya pelanggaran terhadap Keputusan Walikota Bandung Nomor 511.23/ Kep.1322-HUk/2001 tentang Lokasi Bebas dari Kegiatan PKL di Kota Bandung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkap penyebab kenapa PKL cenderung tidak mematuhi kebipkan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Bandung, dengan diketahui penyebabnya maka akan dapat dicarikan alternatif jalan keluarnya, sehingga masing-masing pihak, yaitu Pemerintah Kota Bandung sebagai regulator, masyarakat sekitar lokasi kaki lima, dan PKL itu sendiri akan merasa diuntungkan. Salah satu strategi yang dipilih dari berbagai alternatif kebijakan yang ada adalah Relokasi, karena bisa diterima oleh tiga komponen yang terkait dengan kaki lima, yaitu Pemerintah, PKL masyarakat sekitar kaki lima sebagai kornponen pendukung, sc4a.h itu kebijakan relokasi tidak terlalu banyak menyebabkan terjadinya gejolak sosial, karena PKL masih tetap diperbolehkan berdagang di tempat yang baru berdasarkan hasil kesepakatan antara tiga komponen diatas.

Since early 2002 the informal sector trade/merchant has been talked wider, as in almost indonesians big cities require to solve this problem, Bandung as industrial city is affected most than other cities. Many industries which are infected by moneter crisis have to suspend the workers, so it increases the amount of unemployment. A lot of the unemployed choose a new means of subsistence as an informal sector traders to make ends meet their families to survive. Notice the anarchist protest that was lodged by the informal sector traders in March 21, 2002 in Bandung Pamong Praja Police Office and Provincial House of Representative. It has solve 20 vehicles and parts of those building because of the rock's throw, they also destroy the public services such as security office and tree pots. Still another problem is the existence of the informal sector traders in trotoar and park of the street, it makes Bandung looks like a crowded and dirty city, they cause the jammed that is why it necessary to build the efficient management and erection, however the informal sector traders not only unpleasure but also needed all at once, specially by the lower and middle class of society. So far, the descriptive research is needed to gain the illustration the facts of situation, the accurate data and also the society phenomenon why the informal sector traders increase higher and can not be put in provincial government order. The destruction protest has provoked angry reaction from public, the day after the protest, march 22, 2002 thousand of mass come to Pendopo south Bandung's front yard to declare their support to Bandung Local Administration, in taking and proceeding on the steps order, they demand the local administration to take harsh measures against the traders in 7 prohibition points. The research is done in 7 prohibition points which is forbid by the government, the writer take the sample randomly bur represent the population of the informal sector traders, hopefully this result can reveal the reason why the traders hard to willing the government law, in knowing the reason it can find the alternative solution, so the government, the society around and the informal sector traders itself can take the benefit from the research result.

Kata Kunci : Kebijakan Ekonomi,Pembinaan Pedagang Kaki Lima