RESTRUKTURISASI PERJANJIAN KREDIT PASCA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI BANK BRI CABANG BANTUL

IKHA WULANDARI, S.H, Ninik Darmini, S.H, M.Hum

2015 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit akibat bencana alam gempa bumi di BRI Cabang Bantul dipandang dari aspek hukum perjanjian dan hukum perbankan di Indonesia dan akibat hukum penurunan nilai jaminan dalam perjanjian kredit akibat bencana alam gempa bumi di BRI Cabang Bantul. Penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris, bertujuan untuk mendalami penerapan hukum positif dalam praktek. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan dengan metode deskriptif dalam satu laporan. Berdasar hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa pelaksanaan restrukturisasi kredit pasca bencana alam gempa bumi di Bank BRI Cabang Bantul terdapat beberapa perlakuan khusus diantaranya menyangkut pada tahapan evaluasi debitur sebelum dilakukan restrukturisasi dan penetapan kolektibilitas kredit. Adapun penyimpangan yang dilakukan adalah pemberlakuan grace periode dalam restrukturisasi kredit dilakukan tanpa adendum perjanjian pokok, monitoring pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit dilakukan tanpa ada kewajiban nasabah debitur untuk menyampaikan laporan keuangan dan pembuatan adendum perjanjian pada restrukturisasi kredit yang berupa penambahan fasilitas kredit maupun kombinasi penambahan fasilitas kredit dengan perpanjangan jangka waktu atau pengurangan bunga kredit. Hal tersebut seharusnya dilakukan melalui novasi perjanjian kredit karena kompleksitas perubahan dalam perjanjian kredit, adanya perubahan agunan dan kemungkinan berubahnya causa dalam perjanjian kredit. Akibat hukum dari penurunan nilai jaminan pasca bencana alam gempa bumi adalah kredit yang dijamin nilainya menjadi tidak tercover sehingga menimbulkan risiko yang cukup besar bagi Bank apabila suatu saat nasabah debitur melakukan wanprestasi dan bagi nasabah debitur adalah debitur dapat dianggap melakukan wanprestasi karena debitur tidak dapat memberikan jaminan tambahan sehingga kredit tidak bisa dilakukan restrukturisasi.

This thesis aims to investigate the implementation of the restructuring of the credit agreement as a result of the 2006 earthquake in BRI branch of Bantul from the contract law and legal aspects of banking in Indonesia and the legal consequences of impairment as a result of collateral in credit agreements. This thesis is a juridical empirical research, aims to explore the application of positive law in practice. The used in this research are primary and secondary data, the primary data obtained from field research and the secondary data obtained from the literature review. The data obtained were analyzed qualitatively and presented with descriptive methods in a report. Based on the results of research it shows that the implementation of the debt restructuring after the earthquake in Bantul BRI branch of which there are some special treatment regarding the evaluation stage of the debtor prior to the restructuring and the determination of collectability of loans. The deviation done is the implementation of a grace period in loan restructuring without amendment of the basic agreement, the implementation of the restructuring of the credit monitoring held without any obligation of the debtor to submit financial statements and manufacture amended agreement on debt restructuring in the form of additional credit facilities or a combination of the addition of credit facility with for extension or reduction of mortgage interest. It should be done through a novation loan agreement because of the complexity of changes in the credit agreement, a change of collateral and the possibility of changing causa in the credit agreement. The legal consequences of the decline in the value of collateral post-earthquake is guaranteed credit value becomes uncovered causing considerable risk to the Bank if a current debtor in default and the debtor is in default of the debtor can be regarded as the debtor cannot provide assurance additional so that the credit cannot be restructured.

Kata Kunci : restrukturisasi, perjanjian kredit, gempa bumi