Perbandingan sistem pemerintahan negara bagian Sabah Malaysia dengan Provinsi Sulawesi Tenggara Indonesia

AZHARI, Dr. Agus Dwiyanto

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Studi perbandingan khususnya dalam bidang administrasi publik telah lama dilaksanakan demikianpda halnya dengan studi perbandingan sistem polibk, dan hukum tata negara. Bahkan Almond dalam Mas'ud (1997) mengatakan bahwa studi perbandingan pohtik telah setuah ilmu politik itu sendiri. Tujuan umum dari studi perbandingan admnistrasi negara menurut Raphaeli (1987) antara lain &ah untuk mempelajari ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh suatu negara yang dapat diterapkan pa& negara Jainnya. Demikian pula halnya dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengadadcan perbandingan sistem pemerintahan daerah antara Pemerintah Negara Bagan Sabah Malaysia dengan Propinsi Sulawesi Tenggara Indonesia. Studi ini didasan oleh suatu alasan antara lain, pada saat terjadinya perubahan UU pemerintahan daerah dai UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah menjadi UU No.22.Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang kini berlangsung, banyak prokontra menyangkut wacana negara federal, juga muatan kewenangan yang dimiliki oleh daerah. Selain itu sebagai pegawai negeri sipil di Sulawesi Tenggara, peneliti merasakan kebimbangan daerah dalam mengatur dan memenej organisasi pemerintahan daerahnya. Padahal manajemen organisasi pemerintahan daerah sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang bersangkutan. Penelitian ini menggundm metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatX Sedangkan dalam melakukan perbandingan peneliti menggunakan pendekatan induktif-deduktif. Pendekatan induktif dalam pelaksanaannya mengutamakan penggunaan fakta-fasrta kongknt untuk kemudian mengambl kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan fakta-fakta tersebut. Selanjutnya untuk memperkuat penjelasan berdasarkan analisa metode induktif tersebut, maka peneliti menggunakan pendekatan deduktif yaitu memperkuat analisis yang ada beradasarkan dalil - dalil dan anggapan dasar yang kebenarannya &pat dipertanggungjawabkan. Melalui penelitian ini, peneliti menemukan bahwa dilihat dari aspek kewenangan baik ditinjau dari sudut jumlah dan jenis kewemgan maupun dari muatan kewenangan yang dimiliki oleh kedua daerah, krnyata kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah di Indonesia khususnya Sulawesi Tenggara lebih jauh lebih besar dibandingkan kewenangan pemerintah Negara Bagian yang ada di Malaysia khususnya Sabah, yang justeru berada dalam sistem federalisme. Sedangkan dari segi organisasi pemerintahan, peneliti menemukan kalau pemerintah daerah Sulawesi Tenggara memiliki organisasi yang lebih besar, dengan pegawai yang juga lebih besar jumlahnya. Kelemahan utama pemerintah daerah yang ada di Indonesia khususnya Sulawesi Tenggara bila dibandingkan dengan Negara Bagian Sabah terletak pada sistem pemerintahan daerahnya yang bernuansa binirkispaternalistik. Perbedaan sistem pemerintahan tersebut disamping diciptakan oleh penjajah juga disebabkan oleh keberadaan budaya pemerintahan daerah sebelumnya yang mas& dominan dan dilangengkan oleh penjajah lchususnya Belanda di Indonesia. Untuk mengatasi problem pemerintahan daerah di Indonesia, peneliti menyarankan kepada pemerintah Pusat agar mengadakan reforms sistern pemerintahan daerah, sedangkan kepada pemerintah Sulawesi Tenggara peneliti menyarankan beberapa langkah perubahan terutama perubahan d a h maflajemen pegawai negeri sipil dan perombakan struktur organisasi kearah organisasi yang miskin struktur dan kaya fungsi, dan bersifat heterarkis - fungsional, dan b&an hirarkis-patemdistik seperti keadaan s e h g .

Comparative studies, particularly in the field of public administration as well as in political systems, and state administration, have been practicing for a long term. Almond in Mas’ud (1997) expresses that political comparative study is as old as politic science itself. According to Raphaeli (1987), one of the general aims of the comparative study in state administration is to find out the particular characteristics owning by a certain state that can be applied in other states. In this research, the writer is interested to make comparison on local government system between the State of Sabah, Malaysia dan the Province of South- East Sulawesi. One of the reasons on which this study is getting its basic is the disputes on federal state discourses and local government’s authority as a result of the changing of laws that regulate the running of local government, i.e. Law Number 5 Year 1974 (on the Principles of the Local Government) to Law Number 22 Year 1999. Beside, as an official in the Local Government of the Province of South-East Sulawesi, the writer shares the same restlessness of his local government in setting and managing the local government’s organization; whereas the local government’s organization plays a very significant role in determining how good the performance of the organization. This research applies descriptive method with both qualitative and quantitative approaches. In making the comparison, the writer uses inductivedeductive approaches. An inductive approach emphasizes the using of concrete facts to make general conclusions. In order to support the findings, the writer here then applies a deductive approach where approved and accepted principles and basic assumptions are taken into use. From this research, the writer finds that the authority of the Indonesian Province of South-Ebt Sulawesi whether seen from the quantity or the type is much bigger compared with of the Malaysian State of Sabah whose political system is federal. Seen fiom the aspect of governmental organization, the local government of the Province of South-East Sulawesi is bigger in size and having more officials than that of the local government of the State of Sabah. The main flaw of the Indonesian’s system of local government as shown by the local government of the Province of South-East Sulawesi when being compared with Malaysian’s system of states is its strong hierarchic-paternalistic nature. These differences were made up by the colonialists as well as by the still predominant previous local government’s culture that is continued by the Dutch colonialists in Indonesia. Regarding these issues, the writer suggests that Indonesian Government to reform its local governance system. Whereas to the local government of the Province of South-East Sulawesi, the writer suggests that they make some steps of official management and reformation of its structure so that it becomes slim in form but rich in function apparatus. This will enable the creating of heterarchic-functional local government - not a hierarchic-paternalistic one as we have now.

Kata Kunci : Pemerintahan Daerah,Sabah dan Propinsi Sulawesi Tenggara