PENGATURAN PERIZINAN OLEH BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BELITUNG DALAM RANGKA MENINGKATKAN INVESTASI DI KABUPATEN BELITUNG

NUR AINI, Dr.Enny Nurbaningsih,SH.,M.Hum

2015 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perizinan yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Belitung dan untuk mengetahui peran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Belitung dalam rangka meningkatkan investasi di Kabupaten Belitung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, metode atau cara yang dipergunakan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, yang kemudian di deskripsikan, adapun aspek yang dideskripsikan secara detil dalam penelitian ini adalah tentang proses perizinan yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, sert a upaya ataupun peran dari BPMPPT dalam meningkatkan pelayanan guna meningkatkan investasi di Kabupaten Belitung. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam rangka meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Belitung, Pemerintah Daerah telah membentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPPT) Kabupaten Belitung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung, dimana untuk sebagai amanat Pasal 26 ayat (3) Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mengamanatkan bahwa perusahaan penanaman modal wajib memperoleh izin melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu, akan tetapi dengan terbentuknya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Belitung, belum begitu membawa perubahan terhadap berkembangnya investasi di Kabupaten Belitung, hal ini disebabkan kurangnya Sumber Daya Manusia yang mumpuni dalam bidang pelayanan perizinan terpadu, masih adanya ego sektoral pada beberapa SKPD yang melayani bidang perizinan serta kurangnya promosi kepada Pihak luar daerah menyebabkan sedikitnya investasi yang masuk ke Kabupaten Belitung.

Regional autonomy based in constitution number 23/ 2004 about local government as changed with government regulation of replacement regulation number 2/ 2014 about changing of constitution number 23/ 2004 about local government, the substance have expanded the local authority, including things become sources of local income, cause local government have finance balanced with central government. Therefore be expected local government can increase development and economic control in the local government through the local income. Therefore, the local government be charged to take wisdom to encourage and set about investment in this area. The title of thesis is Judicial analytic of the implementation of regional autonomy from investment in Belitung regency, is legal research of normative judicial The purpose of this research are : 1) Find the concrete steps is conducted by local government to effort the investment in Belitung regency. 2) Find the remedies to solve the challenge and obstacles investment in Belitung regency. Data analysis in this research adopted interactive model, which covers several period of activities, that are : data collection period, data verification period, data analysis period and data presentation period. From the result of this research can be concluded are In order to improve investment climate in Belitung regency, local government have formed Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPPT) Belitung regency based on Belitung local regulation number 10/ 2013 about the second changing of Belitung local regulation number 18/ 2007 about the pattern of Belitung government organization as mandated of pasal 26 ayat (3) constitution number 25/ 2007 about investment is mandated investment company compulsory to get permition through the system if integrated service. Lack of promotion to other investment cause least investment into Belitung regency, so be required to increase local potential as characteristic to disseminated to all of national investor or international investor.

Kata Kunci : Pengaturan Perizinan, Investasi