Entrepreneurial government dalam persepsi pejabat birokrasi :: Studi kasus pada Pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis

SUMARHADI, Dr. Agus Dwiyanto

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Dimasa depan pemerintah sudah terlalu besar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kecil tetapi terlalu kecil untuk dapat menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi masyarakat. Pemerintah akan menghadapi masyarakat yang semakin cerdas (knowledge based society) dan masyarakat yang semakin banyak tuntutan (demanding community). Menyikapi hal tersebut pemerintah harus mengubah cara pandang, perilaku, dan caranya mengelola sektor publik ini secara moderen. Perkembangan paradgma baru administrasi publik dengan New Public Managemant-nya (1980) sampai pada usaha Osborne dan Gaebler (1992) dengan karyanya yang monumental melahirkan konsepnya "Reznventing Government" yang telah menawarkan bentuk dan cara pengelolaan sektor publik dengan mengadopsi prinsip, semangat dan spirit entrepreneuriul (kewirausahaan). Penerapan konsep ini membutuhkan arah yang jelas dan political will yang kuat dari pemerintah dan dukungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi kan dan menganalisa perspektif pejabat birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menerima dan memahami konsep kewirausahaan dan untuk memahami faktor-faktor yang menjelaskan pemahaman dan sikap pejabat birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menerima konsep kewirausahaan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan data kuesioner (angket), wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebagai sumber data dan populasinya adalah seluruh pejabat struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan stratrfied random sampling Dari hail analisis dan interpretasi ditemukan bahwa pemahaman dan pengetahuan pejabat Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap konsep kewirausahaan secara mum dapat dikatakan masih rendah. Ini tergambar dari banyaknya pejabat yang tidak mengerti dengan ide-ide yang ada didalam kewirausahaan seperti customer oriented, citizen charter, anggaran berbasis kinerja, sistem insentif, sunset law, kompetisi antarproviders, pola kemitraan dengan swasta dan adanya orientasi profit oriented bagi pemerintah. Hal ini disebabkan masih jarangnya konsep ini diperkenalkan (kurangnya sosialisasi) kedalam birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis, kurangnya' kompetensi dan adanya budaya birokrasi paternalistik yang tidak kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya konsep ini kedalam birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pejabat Pemda Kabupaten Bengkalis terhadap konsep kewirausahaan amaka disarankan Pemda Kabupaten Bengkalis untuk lebih giat mensosialisasikan dan mengenalkan konsep ini pada pejabat-pejabatnya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengirim pejabatnya mengihti program S-2 administrasi publik, seminar, lokakqa, simposium maupun workshop yang mengenalkan tentang cara mengimplementasikan konsep ini kesektor publik. Sehingga didapatkan pemahaman dan pengatahuan yang holistik. Selanjutnya menggusur budaya paternalistik kepada budaya yang menghargai inovasi, kreatifitas dan etos kerja dengan mengubah nilai, simbol dan sistem insentif yang ada dalam birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Selain itu, yang terpenting adalah adanya perubahan pola pikir dan mentalitas baru ditubuh birokrasi pemerintah itu sendiri karena sebaik apapun konsep yang ditawarkan jika semangat dan mentalitas penyelenggara pemerintahan masih menggunakan paradigma lama, konsep tersebut hanya &an menjadi slogan kosong tanpa membawa perubahan apa-apa yang berarti

In the future, the central government has been too big to complete small problems, but too small to be able to solve all problems faced by the society. In the future, the government will face knowledge-based society and the demanding community. To react on these things, the government has to change the pint of view, behavior, and its way to manage this public sector modernly. The development of new public administrative paradigm with its New Public Management (1980) reaches in the Osborne and Gaebler (1992) efforts with their monumental work, delivering their concept of “Reinventing Government”, which has offered the form and the way to manage the public sector by adopting the principles, motivation and the spirit of entrepreneurial. The implementation of this concept needs clear direction and strong political will from the government and the support of the society. This study was aimed to describe and analyze the perspective of bureaucratic officers in Bengkalis Regency government in receiving and understanding the concept of entrepreneurial government and to comprehend the factor explaining the understanding and the attitude of bureaucratic officers of Bengkalis Regency Government in receiving the entrepreneurial government concept. The methods used in this study were descriptive-quantitative using questionnaire as the data collecting techmque, interview, observation and documentation. The data source and the population were all structural officers in local government environment of Bengkalis Regency using stratified random sampling. From the result of the analysis and the interpretation, it was found out that the understanding and the knowledge of local government officers of Bengkalis Regency toward the concept of entrepreneurial government, generally, could be said still low. It was illustrated from the many officer that did not understand ideas within entrepreneurial government such as custamer oriented, citizen charter, performancebased budget, incentive system, sunset law, competition between providers, partnership with private pattern, and profit oriented for government. It was because the rare existence of the introduction of this concept (lack of socialization) into the governmental bureaucratic of Bengkalis Regency, lack of competency and the paternalistic bureaucratic culture, which was not conducive for the growth and the development of this concept within the governmental bureaucracy of Bengkalis Regency. To increase the understanding and the knowledge of local government officers of Bengkalis Regency on the concept of entrepreneurial government, thus, it was recommended that the local government of Bengkalis Regency to promote more on the socialization and introducing this concept to its officers. It could be carried out by sending its officers to follow public administration mastery program, seminar, workshop, and symposium, introducing the way to implement t h ~ sc oncept to the public sector. So, it was obtained holistic understanding and knowledge. Furthermore, the omission of paternalistic culture to the culture, which appreciate innovation, creativity and work ethic by changing the value, symbol and incentive system existing in the bureaucratic of local government of Bengkalis Regency. Besides, the most important thing is the existence of thinking model and new mentality in the body of government bureaucratic itself because, any kind of concept offered, if the spirit and the mentality of the government a1 operators are still using old parad~gmt,h e concept will only be an empty sentence without bringing any meaningful changes.

Kata Kunci : Aparatur Pemerintah Daerah,Pejabat Birokrasi,Entrepreneurial Government