Implementasi kebijakan penyediaan buku pelajaran sekolah tingkat pendidikan dasar

CHAMIDAH, Sri Amien, Dr. Agus Dwiyanto

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Kebijakan penyediaan buku pelajaran sekolah tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pendidikan nasional. Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, buku pelajaran dan guru merupakan komponen yang penting, khususnya dalam kegiatan belaj ar-mengajar (KBM), mengingat buku pelajaran sebagai sumber pengetahuan yang dapat memperluas wawasan berpikir siswa. Karena itu, hingga saat ini peranan buku pelajaran masih tetap dominan dalam KBM. Begitu pentingnya peranan buku pelajaran, maka sejak tahun 1970-an pemerintah menentapkan kebijakan penyediaan buku pelajaran sekolah. Kebijakan tersebut tetap dilaksanakan sampai di era otonomi daerah sekarang dengan berbagai perubahan cara untuk mewujudkan tercapainya tujuan, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyediaan buku pelajaran yang berkualitas. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh efehvitas implementasi kebijakan penyediaan buku pelajaran sekolah selama ini, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Tujuan lainnya adalah untuk menghimpun masukan yang dapat dijadikan bahan untuk perbaikan program dan perumusan kebijakan yang akan datang. Penelitian ini dilakukan melalui survei dengan pendekatan deskriptif, untuk memberikan gambaran bagaimana proses implementasi kebijakan tersebut terjadi dan bagaimana hasil-hasilnya. Untuk itu, penelitian ini dilakukan di daerah Kota Jakarta Selatan, dengan sasaran populasi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Berdasarkan analisis hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyediaan buku pelajaran sekolah selama ini efektivitasnya belum maksimal dilihat dari rasio buku terhadap siswa dan pemanfaatannya dalam KBM. Sudah saatnya kebijakan tersebut untuk dikaji ulang. Demikian pula penetapan buku wajib atau buku teks utama oleh pemerintah pusat terhadap suatu buku pelajaran untuk KBM perlu ditinjau kembali. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi implementasi kebij akan tersebut yaitu: (1) isi kebijakan yang dikategorikan sebagai kebijakan yang afirmatif (good news), regulasi yang dibuat tidak fair hanya ditujukan ke sekolah. Sedangkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kebijakan regulasi tersebut tidak tersentuh dan sanksinya tidak diterapkan sungguhsungguh. (2) perilaku pelaksana yang kreativitas dan kepeduliannya rendah, (3) sumber daya yang berupa data sekolah yang akurat tidak tersedia, (4) komunikasi dengan kelompok sasaran kurang intensif, (5) delivery system yang diterapkan rantainya terlalu panjang, (6) lingkungan dan karakteristik sekolah yang efektif tidak perlu lagi menjadi beban pemerintah. Saran-saran untuk memperbaiki kebijakan penyediaan buku pelajaran sekolah pada umumnya dapat ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut: pertama, perlu segera menetapkan standar kualitas buku pelajaran sekolah, sebagai acuan sekolah untuk memilih sendiri buku pelajarannya; kedua, perlu segera meninjau dan mengkaji kembali Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 10a/U/1998, tentang penggunaan buku pelajaran; ketigu, melibatkan Dewan Sekolah atau Komite Sekolah dan partisipasi oran-ma siswa dalam pemilihan dan pengawasan penggunaan buku pelajaran sekolah; keempuf, mensosialisasikan secara intensif kebijakan penyediaan buku pelajaran sekolah melalui pola block grunt langsung ke sekolah ataupun sistem voucher

Policy of the school text books provision can not be separated from policy of national education. In purpose to increase of educational quality, text books and teacher are important components, particularly in teaching-learning process, with regard to text books are knowledge spurce which can advance student’s though insight. Therefore, until now the role of text books still remain dominance in teachmg-learning process. It is so important that since 1970s the government has been determining policy of school text books provision. The mentioned policy has been remaining to be done until now in regional autonomy era which is done by various changes of ways to embody the mission which will be aclueved, namely to develop educational quality by means of provision of the good quality of text books. The main aim of this research is to know how effective the implementation of school text books provision policy as long the time, what the factors affected them. The other aim is to gather inputs which can be material to reform program and to formulate policy in the future. Tbs research was done by survey and used descriptive method, to give picture how implementation process of the mentioned policy happened and how the results were. Therefore, this research was done in south Jakarta with population object of junior secondary school. On basis of analyses of the mentioned research’s results, it is shown that the effective implementation of provision text books policy as long the time have not been maximum if it was seen from ratio between books and students and usage in teaching-learning process. It is time that the mentioned policy was reviewed. And also, determination of the main text books by central government toward any text books for teaching-learning process needs to review. Factors that were estimated to affect implementation of the mentioned policy are: (1) content of policy that was categorized as affirmative policy (good news), the regulation made unfairly was directed to school. While the other sides involved in making the mentioned regulation policy were not touch and the sanctions were not really applied. (2) Performer behavior, their creativity and care were low, (3) resources of the accurate school data were unavailable, (4) Communications to object group were lack of intensive, (5) Delivery system that was applied, its chains were too long, (6) School environment and its effective character did not need again to be government’s load. Recommendations to improve the policy of school textbooks provision generally can be shown by the following steps: First, it is necessary to establish immediately standard quality school textbooks, to motivate the schools to have their own textbooks; Second, it is necessary to immediately review and-re-study the decision of education and culture minister Number lOaKJ/1998, concerning use of textbooks; Third, to involve board of school or School Committee and Participation of Student Parent in having and controlling use of school textbooks; Fourth, to socialize intensively the policy of school textbooks provision through pattern of block grant direct to school or voucher system. (Key words: policy implementation, school textbook provision

Kata Kunci : Kebijakan Kependidikan,Penyediaan Buku Pelajaran Sekolah