Implikasi penataan organisasi perangkat daerah terhadap manajemen kepegawaian

MUDITHA, R. Widya Budi, Dr. Warsito Utomo

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Diberlakukannya UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan perubahan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik. Kewenangan Daerah menjadi semakin besar. Di dalam rangka menjalankan kewenangan yang semakin besar tersebut, maka dilakukan penataan organisasi perangkat Daerah. Pelaksanaan penataan organisasi perangkat Daerah ternyata membawa implikasi terhadap manajemen kepegawaian di Daerah. Penelitian ini berjudul " Implikasi penataan organisasi perangkat Daerah terhadap manajemen kepegawaian". Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penatan organisasi perangkat Daerah di Kabupaten Sragen dan untuk mengetahui implikasi penataan organisasi perangkat Daerah terhadap mamjemen kepegawaian di Daerah rangka pelaksanaan otonomi Daerah. Landasan teori yang digunakan adalah dalam ruang lingkup pengembangan organisasi dan manajemen kepegawaian dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan data sekunder dan data primer yaitu melaluii dokumentasi, wawancara, dan angket. Teknik analisis yang digunakan adalah model analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Adapun aspek manajemen kepegawaian yang diteliti ada tujuh aspek yaitu aspek pelimpahan PNS pusat ke Daerah, aspek pengangkatan dalam jabatan struktural, aspek wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai, aspek kenaikan pangkat, aspek Diklat pegawai dan Dampak positip dan dampak negatip. adanya peningkatan jumlah pegawai sebanyak 4.149 pegawai (naik 50,93%).Belanja pegawai nalk sebesar 149?A.( 72% dari APBD). Eselonisasi naik, jumlah jabatan struktural berkurang, banyak pegawai mengalami kenaikan pangkat pilihan lebh dari satu kali dalam setahun, wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai didesentralisasikan di Daerah, ada sekitar 298 pejabat struktural yang belum ikut Diklatpim, anggaran Diklat yang minim (hanya 50% dari belanja pegawai) dan terjadi overlaping tugas antara BKD dan Bagian kepegawaian. Dampak positip yang muncul adalah kenaikan eselon, administmi kepegawaian lebih bak, semangat kerja meningkat, kewenangan semakin besar, dan berkembanguya potensi Daerah. Sedangkan dampak negatipnya adalah penempatan personil yang kurang tepat dalam struktur organisasi yang baru, kehilangan jabatan, volume pekerjaan bertambah, kurangnya dana, sarana dan prasarana, ekonomi biaya tinggi, dan mutasi anata Daerah susah Perubahan mendasar pelaksanaan manajemen kepegawaian sebagai implikasi dari penataan oraniasi pearangkat Daerah adalah adanya desentralisasi pengelolaan manajemen kepegawaian di daerah. Daerah mempunyai kewenangan yang besar sedang peran Pemerintah Pusat semakin kecil. Sebaiknya Pelaksanaan manajemen kepegawaian oleh Daerah hendaknya dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik hdonesia (NKRI), dan pengawasan dan pengendalian oleh Pusat masih mutlak diperlukan

Put the constitution of 22/1999 into effect about Local Government affect changes of running local government fiom the system of centralization to decentalization. The authority of it be more, in doing the bigger authority$ was done in arranging organization of staff in fact, carrying out of arranging of staff organization implicate Human Resources Management in the Local Government . The research has title "Implication Arrangement of Local Staff Organization for Human Resources Management", and the aim of the research is to know running arrangement local staff in Regency Sragen and implication of arranging local staff organization for human resources management in the Local Government in doing authonomy. The theory that based on institutional building and human resources management. The used methode in this research was descriptive qualitative the data colecting tehnique was with secondary and primary data, those were documentation, interview and questionnaire the used analysis tecbque was model of interactive analysis from Miles and Huberman, and the aspect of human resources management that examined has seven aspects. Those are delegation civil servant fiom central to local government, appoinment aspect in structural position appoinment authority aspect, mutation and dismassal aspect, promotion aspect, trainning aspect and positive and negaive effect From the result of research found that increasing number of official as many as 4.149 officials (incereased 50,93%) The expense of official increased as 149% (72% fiom APBD). Eselonisation increased, the number of structural position decrease, the number of official got higher chosen position was more than once a year authority of appoinment, mutation and dismassal was desentralized in local, about 298 structural official did not follow Diklatpim yet, the minimum training expense (only 0,50%) from official expence and there was overlapping of duty between BKD and official section the positive effect appeared was promotion of eselon, the better official administration increased spirit, the greater authority and improving local potency, and the negative effect was unproper position in a new organization structure, lost position, the volume of work increased, less of expense, instrument and infi-astructure, high cost economical and difficult mutation between Local Government. The basic change in doing management of official as implication from arrangement organization local staff is decentralization in managing management of official in Local Government, it has big authority but the central government has smaller one and to do official management by local government should be done based on norm, standart, procedure and compass set by central government supervision and controling by central government still really needed

Kata Kunci : Organisasi Pemerintah Daerah,Manajemen Kepegawaian,Penataan