Laporkan Masalah

Kolusi dalam pengelolaan proyek-proyek pembangunan pertanian di Kabupaten "Merah Putih"

SAMIYANA, Sambodo, Dr. Muhadjir Darwin

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Kolusi sebagai d a h satu unsw penyakit dalam birokrasi sebenmya bukanlah masalah yang baru, namun memang sangat sulit dibuktikau, tetapi semua or- mengakui keberadaamya, bahkan menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa dan masyarakat sendiri seakan pasrah dengan keadaan tersebut dan tidak tahu harus berbuat apa, karena kolusi terjadi hampir di seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali pada pengelolaan proyek pembangunan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang bentuk dan mekanisme kolusi yang terjadi pada pengelolaan proyek-proyek pembangumn sektor Pertaniau di Kabupaten “Merah Putih”, Mendeteksi aktor-aktor yang terlibat dalam perkolusian tersebut baik secara individual maupun institusional dan memperoleh gambaran tentang kondisi-kondisi yang memberi peluaug terjadinya kolusi. Metodologi yang digunakan adalah menggumkan pendekatan kualitatif deskriptif yang bersifat eksploratif dan lebih bersifat intrinsik dipadukan dengan instnunen-instnunen lainnya Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kmderungan terjadinya kolusi tid& hanya terjadi pada tahap pelaksauaan, tapi dapat dan telah terjadi pada seluruh tahap pengelolaan proyek, mulai dari tahap pengusulan rencana kegiatan, pengalokasian dan pembahasan anggaran sampai pada tahap pelaksanaan dan pelaporan. Kolusi pada tahap penyusunan rencana kegiatan umumnya dimaksudkan untuk “menggolkan” usulan agar dapt diakomodir dalam DURP. Kolusi dalam tahap pengalokasian dan pembahasan anggaran sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan mengenai alokasi dana dan besarnya anggaran. Kolusi pada tahap pelaksanaan proyek lebih kompleks dan lebih banyak aktor yang terlibat, hal-hal yang disepakati antara lain adalah menentukan siapa melaksanakan apa dan bagaimaua melaksanakannya; pembagian keuntungan; pencairan dana proyek; sisa hail usaha; monitoring, laporan dan pertanggungjawaban fiktif. Aktor yang terlibat kolusi tidak hanya melibatkau satu dua pihak saja tapi melibatkan berbagai pihak tergantung kegiatan yang dilaksanakan dan pada tahap apa kolusi itu terjadi. Aktor-aktor yang terlibat umumnya bertindak secara individu walau terkadang mereka mengatasnamakan masyarakat atau institusi, namun karena banyaknya pihak yang terlibat atau harus dilibatkan maka seakan-&an merupakan suatu jaringan atau mafia. Peran yang dimainkan juga berbeda-beda, seakan berada dalam suatu mekanisme pasar, ada yang bertindak sebagai pembeli, ada pula yang bertindak sebagai penjual, bahkan diantara mereka ada yang bertindak sebagai perantara atau calo. Setiap aktor dapat saja berubah peran dari pembeli menjadi penjual atau sebaliknya, bahkan mereka dapat berperan ganda sebagai pembeli sekaligus calo atau broker, sementara di lain waktu dia akan berperan sebagai penjual sekaligus perantara atau calo. Para aktor tersebut dapat terlibat dalam berbagai kegiatan yang terkadang tidak berhubungan satu sama lain, menyebar ke bagian-bagian lain serta mempengaruhi organisme birokrasi lainnya, namun terkadang tidak berhubungan secara langsung tapi saling mempengaruhi satu sama lain, saling merasa membutuhkan dan saling tergantung. Rekomendasi yang diperlukan antara lain dokumen PO harus dibuat selengkap munglun, calon pengelola proyek diikutsertakan dalam pembahasan lembaran kerja proyek, rekmitmen pengelola proyek sebisanya dilakukan secara obyektif, tindakan pilih kasih dan diskriminasi h a s dihilangkan, perlunya diskresi dan rewards ataupun sistem insentif kepada pengelola proyek, transparansi dan akuntabilitas harus lebih ditingkatkan, b g s i pengawasan harus lebih ditingkatkan, proses tender terbdca harus lebih transparan dan sesuai prosedur.

Collusion as one of diseases in bureaucracy, actually not a new problems, however very difficult evidence, but all people admit existence it. More ever regard as something that accustomed and the community submit to the conditions, because collusions occur almost in all side of community, include development project implementation. This research aims at gain information of type and mechanism of collusion on development project of agriculture sector implementation in “Merah Putih” Regency, detection of the actor that involve collusion and gain information of condition that offering opportunity of the collusion occurred. Methodology that used is descriptive qualitative approach that more have the quality exploratif and fused with others instruments. Result of the research is that tendency collusions not only occurred an enforcement (implementation), but can and already occur in all phases of project implementations, from plan of activity, allocation and discussions of budgeting. Collusion in plan of activity phase aims to slip of their idea or proposal in order to DURP. Collusion in allocation and dscussion of budgeting very s e c t in decision making about allocation to fund and big of budgeting. Collusion in project implementation more complex and more much actor, that agreement is who is what to do and how do it, distribution of profit, remainder of handiwork, monitoring and report fictitious. The actor that involve collusion not only involving one or two side but involving to multi side depend activity that implemented and where collusion phase. The actors that involve measure according to individual, although some time they upon name of society or institution, however because more than actor involve or must involved, then as for as constitute as “gang”. Character of the actor have a difference of, like in market mechanism, any as buyer, any as sales, even between them any as agent. Each and every actor be able also become different form buyer become sales or on the contrary. The actors be able involve in various activity that not be in contact any one, spread to other part and influence organism in the other bureaucracy, however once in a while not direct contact but interdependent one with other one, mutually feel necessity and interdependence. Recommendation that necessary is PO documents must comprehensive and complete, a manager of project must participated in project worksheet discussion, project manager recruitment must objective and not discrimination, need to discretion and rewards or merit system to project implementor, transparancy and accountability must advanced, control1 function must more advanced, tender process must more transparancy and agree with the procedure.

Kata Kunci : Pembangunan Pertanian,Kolusi Proyek, Collusions, Development Projects of Agriculture Sector, The Actors involve, Conditions offering opportunity


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.