Laporkan Masalah

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PADA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (KSN) BOROBUDUR

WIDI ASTUTI, Prof. Dr. M. Baiquni, MA

2015 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Sektor pertanian dan sektor pariwisata merupakan dua sektor penting yang menopang perekonomian suatu wilayah. Dilema kebijakan yang bersifat paradoksal dan dualistik, lebih cenderung mengakibatkan sektor pertanian menjadi tersisih. Sementara itu jika ditelaah lebih jauh, sebelum pembangunan pariwisata banyak didominasi dengan pembangunan fisik untuk meningkatkan daya tarik objek wisata secara visual, kehidupan masyarakat yang berbasis pada sektor pertanian merupakan akar kebudayaan yang sarat akan nilai-nilai khas budaya masyarakat agraris. Kesadaran pemerintah untuk menjadi lebih inovatif dalam meningkatkan nilai jual pariwisata dengan mengangkat kebudayaan lokal (local wisdom dan local genius) merupakan kunci untuk menyelamatkan dua sektor penting tersebut. Penelitian yang dikembangkan ini dilakukan untuk mengukur seberapa efektif kebijakan pemerintah dalam kurun waktu 10 tahun (2004-2013) dalam rangka menyelamatkan sektor pertanian dari ancaman pembangunan sektor pariwisata yang dituangkan dengan aturan rencana tata ruang di wilayah KSN Borobudur Kabupaten Magelang. Kebijakan rencana tata ruang yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2011, mengamanatkan tentang upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan pengaturan wilayah strategis pariwisata. Lebih lanjut pihak Pemerintah Kabupaten Magelang bahkan telah menetapkan moratorium alih fungsi lahan sejak tahun 2009 yaitu setelah PP Nomor 26 Tahun 2008 terbit, untuk mengantisipasi berkurangnya lahan pertanian sebagai akibat perubahan kepemilikan lahan dari petani kepada investor. Efektifitas pelaksanaan PP nomor 26 tahun 2008 dan Perda nomor 5 tahan 2011 merupakan suatu bentuk kesiapan pemerintah untuk melaksanakan Perpres Nomor 58 tahun 2014 yang merupakan detail rencana tata ruang wilayah di KSN Borobudur yang memuat tentang pembatasan pembangunan fisik di kawasan tersebut . Hal ini merupakan upaya penting yang dilaksanakan pemerintah untuk menyelamatkan local wisdom dan local genius yang berbasis pada kehidupan agraris sebagai budaya masyarakat setempat.

Agriculture and tourism sectors are the key sector that prop up the economic system of one region. Yet, the paradoxical and dualistic policy dilemma tends to cause the agriculture sector excluded. However, further study revealed that before the development of tourism sector dominated mostly by the physical constructions of tourism sector to attract more visitors, the society who rely their life on agriculture sectors possess the full of cultural values which is typical cultural values of an agrarian society. The government awareness to inovatively increase the selling point of tourism sector by promoting the local cultural wisdom is the key to preserve the two sectors. This research figured out and measured the effectiveness of government policy during 10 years (2004-2013) in preserving the agriculture sector from the threat of tourism sector development that set forth in the spatial planning regulation in KSN Borobudur region at Magelang Regency. The policy about the regional spatial planning sets forth in Government Regulation No 26 /2008 and Local Government Regulation No 5/2011 instructing the control of agriculture land conversion and the arrangement of tourism strategic area. Moreover, Magelang local government has enforced the moratorium of land conversion in 2009 after the government regulation no 26/2008 has been enacted. The moratorium is issued to anticipate the reduction of agricultural land caused by the change of land ownership from the farmers to the investors. The implementation effectiveness of government regulation no 26 /2008 and local government regulation no 5/2011 shows the readiness of the government to execute the govenrment regulation no 58/2014 about the detail of spatial planning regulation in KSN Borobudur that contains the limitation of any physical construction in that area. It is government substantial effort to preserve the local wisdom and local genius based on the agricultural life as the cultural value of the local society.

Kata Kunci : Kebijakan, Pertanian, Pariwisata, Local Wisdom, Local Genius


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.