Proses penyusunan struktur organisasi pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam penyelenggaraan otonomi daerah

MUDA, Muhammad Ilyas Hayani, Dr. Warsito Utomo

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Transformasi sistem administrasi Pemerintahan Daerah saat ini telah terjadi di Indonesia. Transformasi ini dipicu oleh tuntutan rakyat, yakni perlunya perubahan paradigma penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bergerak dari sentralisasi menuju kepada desentralisasi, ditandai dengan pelimpahan sebagian besar wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah). Hal ini kemudian membawa konsekuensi bagi Daerah untuk menata Kembali (restrukturisasi) Organisasi Pemerintahnya. Penelitian yang mengambil setting kasus di lingkungan Organisasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung ini, bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisa dan menginterprestasikan proses penyusunan struktur organisasi pemerintah (perangkat daerah) dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah serta faktor-faktor yang berpengamh terhadap proses tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan halitatif dengan menggunakan metodologi post-positivisme phenomenologi interpretif, serta meggunakan teknik wawancara mendalam (in dept interview), observasi, dan dokumentasi dalam pengumpulan datanya. Teknik analisis data yang dipilih adalah model interaktif (interaktive model of analysis) dari Miles dan Huberman, yang menekankan proses analisis sebagai siklus yang berjalan terus semenjak pengumpulan data sampai pengambil kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyusunan strwktur organisasi pemerintah Kabupaten Lmnpung Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagai suatu proses penyusunan kebijakan publik, dengan output berupa peraturan daerah nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja perangkat daerah Kabupaten Lanpung Tengah yang telah diimplementasikan saat ini. Meskipun demikian, proses penyusunan struktur tersebut tidak menggambarkan obyektifitas, prosedur yang sistematis, logis dan komprehensif. Adapun faktor yang berpengaruh dalam proses penyusunan struktm organisasi pemerintah Kabupaten Lampung Tengah adalah aspek kapabilitas SDM, pengenalan masalah dan diagnosa organisasional serta dukungan politis dari para stakeholders yang terlibat dalam proses tersebut. Rekomendasi yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini, perlu dilakukan evaluasi kinerja terhadap hasil penyusunan struktur organisasi pemerintah yang baru, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi unit kerja yang ada. Disamping itu pada masa yang akan datang proses penyusunan struktur organisasi pemerintah hams dilaksanakan secara obyektif, sistematis dan transparan serta didukung oleh partisipasi dari para pegawai yang ada, sehingga hasil dari proses tersebut bersifat responsive dan sensitive terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi baik dilingkungan internal maupun eksternal ormnisasi.

Administrative system of Local Authorities, presently, has transformed. Such a transformation has been triggered by public call, taht is, the requirement of paradigm shifting in Local Authority governance From centralised to decentralised, identified by delegating most control provided by Central for Local Authorities (Local Autonomi). This, then, creates consequences for Locals to restructure their Organisational Administrations. The present researh with case setting in Organisational Administration of Central Lampung regency, Lampung Province was aimed to describe, analyse and interpret organisatinal structuring process of local authority (local apparatus) in Local Autonomy governance. The research employed qualitative approach using interpretative phenomenologcal method of post-positivism and in-depth interview, observation and documentation to collect data. Data analysis technique preferred was iriteractive model of analysis that Miles and Huberman developed, emphasising on analysis process as continuous cycle from data collection to conclusion. Results concluded that organisational structuring process of local authority or (local apparatus) in Central Lampung regency was had been performed based on mrchanism regarded as structuring process of public policy with output of 200 1 Local Authority Regulation Number 1, 2, 3, 4 and 5 on Organization and Procedure for Local Apparatus of Cental Lampung Regency tahat presently implemented. The structuring process, however, did not represent objectivity, systematic, logical, and comprehensive procedures. Factors affecting organisational structuring process of local authority in Central Lampung regency were human resources capability, problem recognition, organizational diagnosis, and political values from stakeholdera involved within the process. It was recommended that permance resulted from organisational structuring for new local authority should be evaluated, so no overlapping task and function of working unit will occur. Moreover, in the future organisational structuring process of local authority should be objectively, systematically, and transparently performed and supported by available employees. Hence, the result would be responsive and sensitive to development and changes occured withm both internal and external organization

Kata Kunci : Organisasi Pemerintah Daerah,Struktur Organisasi,Otonomi Daerah