Efektifitas Kebijakan Pemerintah Daerah Pamekasan Dalam Menciptakan Perlindungan Terhadap Petani Tambakau dari Monopoli dalam Tata Niaga Tembakau

HISNUDDIN LUBIS, S.SOS, Krisdyatmiko, S.Sos., M.Si.

2015 | Disertasi | S2 Sosiologi minat Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial

Tembakau Madura dikenal sebagai salah satu potensi daerah Pamekasan. Sejauh ini tembakau dikenal dengan image “emas hijau” karena nilai ekonomisnya yang tinggi. seharusnya petani tembakau mendapatkan kesejahteraan dari nilai ekonomis tembakau ini. Realitanya petani tembakau Madura di Pamekasan justeru sebaliknya, Mereka tidak mendapatkan keuntungan melimpah dari hasil tanam tembakau, bahkan sering merugi. Tema dalam penelitian ini adalah Efektifitas Kebijakan Pemerintah Daerah Pamekasan Dalam Menciptakan Perlindungan Terhadap Petani Tambakau dari Monopoli dalam Tata Niaga Tembakau. Kajian ini menggunakan pendekatan teoritis konsep kebijakan publik. Implementasi dan evaluasi terhadap outcome kebijakan menjadi salah satu perspektif dalam melihat permasalahan dalam penelitian ini. Selain itu faktor external kebijakan, relasi pengusaha dan penguasa juga rentan sekali menjadi pemicu tidak efektifnya sebuah kebijakan. Pendekatan kapitalisme semu, shadow state kiranya relevan untuk memotret “kemesraan” pengusaha dan penguasa yang rentan melahirkan kebijakan yang kurang populis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, FGD yang kemudian dilakukan triangulasi data guna mendapatkan data yang valid Temuan: Strategi jangka panjang untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi petani tembakau Madura di Pamekasan terutama permasalahan yang sifatnya artifisial pemerintah daerah Pamekasan merumuskan dan mengundangkan peraturan daerah Pamekasan nomor 6 tahun 2008 tentang penatausahaan tembakau Madura. Implementasi peraturan daerah ini menemui kendala terutama dalam sumberdaya. Adapun disposisi dan komunikasi cukup baik dilapangan dan yang paling baik adalah struktur birokrasi. Kelemahan dalam sumberdaya ini berakibat pada kurangnya Efektifitas, kecukupan, pemerataan, responsifitas dan ketepatan yang menjadi tolak ukur keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah yang berupa peraturan daerah Pamekasan ini. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan kegagalan dalam implementasi kebijakan peraturan daerah. pertama ketidaktahuan petani dan pemerintah daerah mengenai kriteria grade tembakau. Dalam proses ini memang yang dominan adalah subyektifitas. Kelemahan ini semakin memperkuat dominasi pihak pembeli dalam tataniaga tembakau Madura di Pamekasan. Kedua belum adanya standard nasional yang memerinci secara detail mengenai grade tembakau. Ketiga keterbatasan kualitas sumberdaya manusia untuk menunjang implementasi peraturan daerah ini. Keempat terlalu kuat peran dan dominasi pengusaha tembakau di Pamekasan. Kelima masih banyaknya petani tembakau Madura yang kurang memahami peraturan daerah ini sendiri. Keenam faktor eksternal kebijakan adalah adanya hubungan khusus antara pengusaha tembakau dengan pejabat pengambil kebijakan. Akibatnya kebijakan yang dihasilnya masih terdapat celah untuk melakukan monopoli dan sekan-akan “dilegalkan” oleh kebijakan (karena tidak ada standard baku penetapan harga) Kesimpulannya kebijakan peraturan daerah Pamekasan nomor 6 tahun 2008 tentang penatausahaan tembakau ini belum berhasil sepenuhnya. Masih banyak petani tembakau di Pamekasan yang belum merasakan kesejahteraan pasca diundangkannya peraturan daerah Pamekasan nomor 6 tahun 2008 ini. Artinya peraturan daerah ini belum mencapai tujuannya dalam rangka menciptakan tataniaga tembakau Madura yang jujur, terbuka dan bermanfaat bagi kesejahteraan petani tembakau.

Madura Tobacco is known as one of the potential from Pamekasan. Has so far the tobacco known with the image as\\"green gold\\" because of the high economic value. Tobacco farmers should get economical welfare from the economic value of this tobacco. But in reality its precisely the opposite for the Madura tobacco farmers in Pamekasan, they do not benefit much from the abundant crop of tobacco yields, even often losing money. The main theme in this research is the Effectiveness of Pamekasan Local Government Policy In Creating Protection forTembakau Farmers From Monopoly in Tobacco Trade System. This study uses a theoretical approach to the concept of public policy. The implementation and evaluation of policy outcomes become one perspective in looking at the problem in this study. In addition, external factors of policy, relations of employers and authorities are also vulnerable to be a trigger of a policy ineffectiveness. The approach of ersatz capitalism, shadow state would be relevant to capture the\\"intimacy\\" that employers and authorities that are less susceptible spawned by less populist policies. This study used qualitative methods. The collection of data conducted through observation, interviews, focus group discussions, and then performed triangulation of data in order to obtain valid data. Findings: a long-term strategy to address the problems faced by the Madura tobacco farmers in Pamekasan, especially problems that are Pamekasan local governments artificially to formulate and enact local regulations of Pamekasan No. 6 of 2008 about the administration of Madura tobacco. The implementation of these regulations facing problems especially in the resource constraints. However the disposition and communication in the field is good enough and it is best to bureaucratic structure. The weakness in this resource resulted in a lack of effectiveness, adequacy, equity, responsiveness and accuracy which are the barometer of successful implementation of government policy in the form of Pamekasan local regulations. There are some things that cause failure in the implementation of regional regulatory policy.First, the ignorance of farmers and local governments regarding tobacco grade criteria. In this process the most dominant is subjectivity. This weakness reinforces the dominance of buyers in the trading system for Pamekasan Madura tobacco. Second, the absence of national standards that specify in detail about the grade of tobacco. Third, the limited quality of human resources to support the implementation of these regulations. Fourth,the role and dominance of tobacco businessman is too strong in Pamekasan. Fifth, still many Madura tobacco farmers who do not understand this local rules. Sixth, external factor of the policy is a special relationship between tobacco businessman with official policy makers. Consequently the policy resulted still have some room for a monopoly and as if\\"legalized\\" by the policy (since there is no gold standard pricing). In conclusion, the regulatory policies of Pamekasan No. 6 of 2008 on the administration of tobacco has not been entirely successful. Still many tobacco farmers who have not felt the economic welfare in Pamekasan after the enactment of Pamekasan local regulations No. 6 of 2008. This means that these regulations have not yet reached the goal in order to create a honest, open and beneficial trading system of Madura tobacco to the welfare of farmers.

Kata Kunci : petani tembakau Pamekasan, bandol tembakau, tengkulak tembakau peraturan daerah kabupaten Pamekasan nomor 6 tahun 2008, tataniaga tembakau