Analisis Eskalasi Konflik dan Peran Thai-Cambodian Joint Boundary Commission dalam Proses Resolusi Konflik Perbatasan Preah Vihear

IHWAN MUHAMMADI H., Drs. Samsu Rizal Panggabean, M.Sc.

2015 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Sengketa perbatasan Preah Vihear pertama kali terjadi pada awal abad ke-20. Sengketa tersebut utamanya disebabkan oleh kesalahpahaman mengenai peta tahun 1908 yang dihasilkan oleh perjanjian tahun 1904 dan 1907 antara pemerintah French-Indochina dan Kerajaan Siam. Kasus ini diperparah oleh tindakan pembiaran yang dilakukan oleh Thailand pada tahun-tahun setelahnya. Thailand kemudian mengklaim kembali wilayah teritorial mereka di French-Indochina, termasuk di dalamnya wilayah Preah Vihear, setelah pemerintah Protektorat Perancis meninggalkan Kamboja pada akhir tahun 1953. Setelah kegagalan upaya negosiasi antara tahun 1954-1958, Kamboja mengajukan kasus ini ke Mahkamah Internasional tahun 1959 dan pada putusan MI 1962, Preah Vihear diputuskan menjadi bagian dari Kamboja. Lebih dari itu, seluruh kegiatan militer Thailand yang berada di wilayah tersebut harus ditarik mundur dan segala benda yang diambil atau dipindahkan dari Candi Preah Vihear harus dikembalikan kepada Kamboja. Akan tetapi, Thailand sebenarnya tidak menerima secara penuh putusan MI tersebut. Maka, eskalasi konflik kemudian terjadi pada bulan Oktober 2008, setelah pendaftaran Kamboja atas Preah Vihear sebagai salah satu situs kebudayaan dunia diresmikan oleh UNESCO. Thai-Cambodian Joint Boundary Commission adalah sebuah mekanisme mediasi bilateral yang dipilih dan digunakan oleh pemerintahan Thailand dan Kamboja. Salah satu tujuan terpentingnya adalah pembuatan peta Orthophoto yang dilegitimasi dan diterima oleh kedua belah negara. Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis inti konflik, eskalasi dan model konflik yang terjadi; peran dari TC-JBC, dan bagaimana teori penyelesaian masalah digunakan melalui solusi-solusi integratif yang ditawarkannya kepada kasus tersebut.

The Preah Vihear dispute occurred for the first time on the early 20th century. It was caused mainly by the misinterpretation of the 1908 Map which created by the results of 1904 and 1907 Franco-Siamese Treaties. This case was compounded by Thailand negligence in the subsequent years. Thailand then reclaimed their territory in French Indochina, including the Preah Vihear area after French Protectorate left Cambodia by the end of 1953. After the failure of negotiation efforts between 1954-1958, Cambodian Government filled the case to the International Court of Justice in 1959 and as a result, in the ICJ Judgment 1962, Preah Vihear was recognized as a part of Cambodia. Moreover, all of the Thailand military activity in the area had to be withdrawn and all properties taken or moved from Preah Vihear Temple had to be returned to Cambodia. However, Thailand Government actually did not fully accept the ICJ result. Thus, the conflict escalation began in October 2008, after Cambodia submission for Preah Vihear listed on World Heritage Sites was accepted by UNESCO. Thai-Cambodian Joint Boundary Commission was a bilateral mediation mechanism that chosen and used by the Thailand and Cambodia government to solve Preah Vihear dispute. This bilateral mediation was a product of Memorandum of Understanding 2000 between the Kingdom of Thailand and the Kingdom of Cambodia. One of the most significant purpose for this establishment was to create an Orthophoto Map legitimated and accepted by both countries. Therefore, this thesis is aimed to analyze the core of the conflict, escalation and conflict model happened, the role of TC-JBC, and how problem solving theory was used by its integrative solutions towards the case.

Kata Kunci : Preah Vihear, Cambodia, Thailand, Joint Boundary Commission, conflict escalation