Pengaruh faktor-faktor implementasi kebijakan terhadap kinerja kebijakan perparkiran di kota Pasuruan

HARNENDRO, Yudhi, Dr. Warsito Utomo

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Retribusi Perparkxan merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang &pungut dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Pemerintah Kota Pasuruan merietapkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Tmpat Parkir Khusus dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum bagi pernungutan retribusi perparlaran, mengatur lalu lintas dan penataan parhr yang merupakan fasilitas umum yang dlsediakan bagi masyarakat. Instansi pelaksana kebijakan perparban tersebut adalah Dnas Perhubungan Daerah Kota Pasurum melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Parhr. Tentu saja dalam pelaksanaannya banyak faktor yang mempenganh hasil penerimaan dari retribusi perparkran. Untuk mengetahui keberhasilan kebijakan perparkran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pasuruan perlu dilakukan penelitian yang terfokus pada implementasi kebijakan tersebut sehingga dapat diketahui faktor-faktor implementasi kebijakan yang mempengardu hnerja kebijakaan perparban dan besar kontribusi sektor retribusi perparkiran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pasuruan. Teori yang dipergunakan untuk melakukan penelitian adalah dengan mempergunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan menetapkan variabel-variabel 3) Standar dan sasaran kebijakan perparkiran, 2) Komunikasi, 3) Smber daya, 4) Karakteristik organisasi, 5) Lingkungan eksternal dan 6) Sikap pelaksana, dimana keenam variabel tersebut akan mempengaruhi Kinerja kebijakan perparhan dan pada a m y a turut mempengaruhi pula kontribusi retribusi perparkran tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan mempenganh kineja kebijakan perparbran dan mengalubatkan rendahnya penerimaan pada sektor retnbusi tersebut. Juga belum terdapat data potensi peparluran dan penggunaan formulasi untuk menetapkan target penerimaan retribusi perparkiran sehingga penetapan target penerimaan parkir hanya didasarkan pada target tahun sebelumnya. Belum adanya alokasi anggaran tersendiri bagi UPTD Parkir mengakibatkan sulit untuk mengetahui tingkat efisiensi pengelolaan retribusi perparkuan dan menghambat pelaksanaan tugas UPTD Parkir terutama dalam melakukan kegiatan penertiban parhr yang selalu melibatkan instansi terkait. Demikian pula masih kurangnya jumlah staf pelaksana kebijakan perparkiran baik dan seg kualitas maupun kuantitas ikut mempengad keberhasilan implementasi kebijakan perparlaran. Peningkatan kualitas dan kuantitas staf pelaksana dan pengalokasian anggaran tersend-rri bagi UPTD Park akan memben dampak terhadap keberhasilan implementasi kebijakan perpadwan terlebih 1ag1 apabila diddung dengan peningkatan kesejahteraan bagi stafpelaksana

Parhng toll is one of the Region Origuzal Incomes resources whch is collected and interact directly to the community. Pasuruan City Government had established Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Perahran Daerah Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempt Parkir Khusus which purposes are to give the legal foundation for parking toll collections, to arrange traffics and to order parkmg which form of public facility that prepare for community. The policy parking implementer institution is Dinas Perhubungan Daerah Kota Pasuruan through Unit Pelaksam T e b s Dinas Parkir. Of course, in its implementation, there are so many factors influence the results of the parking toll. Policy implementation focused researches are needed to seek the succes of the parking policy that established by Pasuruan City Government with the result to how the influence factors of policy implementation and the big of the parhng toll sector contribution toward Pasuruan City Region Original Incomes. Theory that use doing the researches is policy implementation model by Van Meter and Van Horn with variables 1) Targets and standards of policy parking, 2) Communications, 3) Resources, 4) Organization characteristic, 5) External environments and 6) Implementor attitudes where that all six variables will influence the Policy Performance and last will influence the parking toll contribution toward the Region Ongnal Incomes. The research results show that policy implementation influences the policy parking performance and effect the low revenue of that toll sector. Even, there are no parking potention datas and using formulas yet to decide the parking toll revenue targets so that the parking revenue targets are decided by the target of years before. No self allocation budgets for UPTD Parkir yet effect hard to know the degree of parkmg toll management and obstruct the UPTD Parhr task implementation especially in doing the parking control activities that always involve other institutions. As well, still less numbers of policy parkmg implementers, in quality and quantity, effect the succes of the policy parking implementation. The implementers quality and quantity enhancement and self allocation budgets for UPTD Parkir will effect the succes of the parkmg policy implementation and even more if there are supported by raising the implementers welfare.

Kata Kunci : Kebijakan Perparkiran