PELAYANAN PENCAIRAN DANA PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN), STUDI KASUS PADA KPPN SIBOLGA

FAZRUL ICHSAN, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo

2015 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Sebagai salah satu instansi yang melakukan reformasi birokrasi, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan sangat memperhatikan kualitas pelayanan publik. Seiring dengan terjadinya reformasi birokrasi di Ditjen Perbendaharaan, instansi-instansi vertikal dibawah naungan Ditjen Perbendaharaan ikut terbawa pada suatu rangkaian perubahan yang tidak mempunyai batasan waktu. Perubahan berkelanjutan ini tentu saja mempengaruhi efektivitas pelayanan pencairan dana Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sibolga, sebagai salah satu instansi vertikal dibawah Ditjen Perbendaharaan. Tujuan dari Tesis ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelayanan pencairan dana, faktor-faktor mempengaruhi, dan pola pencairan dana yang dilakukan oleh satuan kerja. Dengan mempunyai pola persebaran pencairan dana yang baik maka sasaran strategis dari fungsi pelaksanaan anggaran dapat tercapai. Efektivitas berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia berasal dari efektif yang berarti membawa hasil. Dengan demikian, penelitian efektivitas pelayanan pencairan dana adalah untuk mengetahui keberhasilan pencapaian pelayanan pencairan dana KPPN Sibolga dalam mencapai tujuan organisasi. Salah satu tujuan dari fungsi pelaksanaan anggaran Ditjen Perbendaharaan adalah mencapai belanja negara yang optimal. Belanja negara yang optimal dapat dicapai apabila pola persebaran pencairan dana tidak menyebabkan pencairan menumpuk di akhir tahun karena dapat mengurangi kualitas dari pencairan. Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan agar KPPN dapat mengindentifikasi permasalahan yang disebabkan faktor internal dan eksternal yang dihadapi oleh satuan kerja. Dengan melakukan pendampingan dari awal tahun, KPPN dapat memodifikasi pola pencairan yang terjadi selama ini.

As one of the agencies that carry out bureaucracy reform, the Directorate General of Treasury, Ministry of Finance is concerned about the quality of public services. Along with the reform of the bureaucracy in DJPB, vertical agencies under the authority of the Directorate General of Treasury be carried on a series of changes that do not have a time limit. This continuous change of course affect the activities of the State Treasury Office (KPPN) Sibolga, as one of the vertical institutions under the Directorate General of Treasury, and all users of treasury services One of the outcomes of bureaucratic reform desired by the community is increasing the quality of public services. The purpose of this thesis was to examine the effectiveness of disbursement services, factors affecting, and the pattern of funds disbursement by working unit. By having the pattern of distribution of the funds disbursement good, strategic objective of the budget execution function can be achieved. Effectiveness based on the Indonesian dictionary derived from “effective”. Effective means to bring results. Thus, the research service effectiveness of disbursement is to determine the achievement of disbursement services KPPNs Sibolga in achieving organizational goals. One of the objectives of budget execution DG Treasury function is to achieve an optimal state spending. Optimal state spending can be achieved if the distribution pattern disbursement does not accumulate at the end of the fiscal year because it can reduce the quality of disbursment. Based on the research results, it is recommended that Treasury Office can identify the problems caused by internal and external factors faced by the working unit. With guidance from the beginning of the year, Treasury Office can modify the pattern of disbursement that usually occurred.

Kata Kunci : Reformasi birokrasi, pelayanan publik, pelayanan pencairan dana