Implementasi kebijakan pajak hotel dan restoran :: Studi kasus penerimaan PHR terhadap peningkatan PAD Kabupaten Bantul

WIBOWO, Harso, Dr. Warsito Utomo

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Penerapan otonomi daerah secara otomatis memberikan peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan semua potensi penerimaan, baik pajak daerah maupun retribusi daerah untuk membiayai rumah tangganya sendiri. Salah satu penerimaan daerah yang dapat diandalkan di Kabupaten Bantu1 adalah Pajak Hotel Dan Restoran yang dikenakan pada setiap usaha hotel maupun restoran sebesar 10 YO dari omset yang diperolehnya. lmplementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, dimana di dalam penelitian ini ditinjau faktor isi kebijakan, faktor sumber daya manusia, faktor kepatuhan wajib pajak, dan faktor kondisi sosial ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskripsi kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai fenomena sosial yang ada di seputar implementasi kebijakan pajak hotel dan restoran. Data sekunder, pengamatan lapangan dan wawancara mendalam menjadi dasar bagi analisis dan interprestasi yang dilakukan. Dari hasil analisis ditemukan bahwa kinerja implementasi pajak hotel dan restoran belum optimal yang disebabkan oleh perbedaan persepsi antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif yang berkaitan dengan besaran target dan realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya. Pada variabel isi kebijakan terlihat adanya penolakan dari para wajib pajak terhadap pengenaan 10 % terhadap omset yang ada, sementara variabel sumber daya manusia memperlihatkan bahwa aparat pajak yang ada sudah cukup memadai, faktor kepatuhan pajak dari para wajib pajak tidak optimal, sedangkan variabel kondisi sosial ekonomi yang ada cukup kondusif dalam mempengaruhi implementasi kebijakan yang ada. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah perlu dilakukan sosialisasi dan pendekatan yang tepat agar kesadaran dari para wajib pajak dapat ditingkatkan, sumber daya manusia yang terkait dengan kualitas aparatur pajak perlu ditingkatkan, dan upaya penciptaan situasi sosial ekonomi perlu terus dijaga, sehingga hasil pembangunan dapat terus dilakukan secara berkelanjutan.

To anticipate the implementation of authonomy, the local government should be prepared all aspect including the revenue of local tax for spending the cost of local government. One of the main revenue could be used is the hotel and restaurant tax that take from 10 % of omzet reached. Implementation of this policy influnced from the content of policy, human resources development, obedience of tax obligation, and social economy condition. The research uses the qualitative descriptive not only through the analysis data secondary to explain the social phenomenon, but also use the observation and in depth interview technical. The result of thesis find some problem, namely the performance of policy implementation occurs the difference of perception between the executive of government and the legislative in regards the target and the result of income tax per annual. While the variable of policy content shows that there is the objection of tax obligation about 10 % of based income tax, and the human resources variable shows the performance of aparatur reach optimum, the obedience of tax obligation could be not optimum, and the last variable social economy posively influence the implementation and the goals of policy for the running the development sustainable. This thesis recommends some practical guidance for review and make the the policy start by socialization of policy to the all stakeholders deeply for increasing the obedience of tax obligation, it need the increasing of quality of human condition of social Bantu1 regency. resources in the Dipenda institution, and it need the economy running well to persistent the development in

Kata Kunci : Kebijakan Pajak Hotel dan Restoran,PAD