Peran stakeholders dan konflik kepentingan dalam pengelolaan hutan :: STudi kasus pengelolaan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi

LUKMAN, Indra Agus, Dr. Muhadjir Darwin

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Pelaksanaan otonomi daerah yang didasarkan pada Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang Nomor 25 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, telah memberikan kewenangan pada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri serta menuntut kemandirian daerah dalam memenuhi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan. Keadaan tersebut membuat daerah mau atau tidak mau bemsaha meningkatkan PAD ( Pendapatan Asli Daerah ) dengan berbagai cara yang ditempuh. Demikian pula halnya dengan kabupaten Kuantan Singingi, salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan mengadakan pengelolaan hutan mengingat potensi dan keberadaan hutan yang relatii luas di kabupaten Kuantan Singingi. Untuk itu penulis bertujuan untuk meneliti perana stakeholders dan konflik kepentingan dalam pengelolaan hutan di kabupaten Kuantan Singingi. Untuk melaksanakan ha1 tersebut diatas rnaka peneliti menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus serta teknik pengumpulan data melalui wawancara rnendalam, , obsewasi dan kajian dokumen dan literature dengan berdasarkan pada peran stakeholders dan konflik kepentingan yang tejadi dalam pengelolan hutan di kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik deskripti kualitatii. Pengelolaan hutan yang dilaksanakqn di kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan penulis pada dasamya telah berjalan meski belum begitu baik, ha1 ini terbukti dengan hasil penelitian melalui wawancara mendalam dan obserpasi serta kajian dokumen dimana terdapat keterbatasan dan kekurangan dalam pelaksanaan peranan stakeholders. Demikian pula halnya dengan hasil penelitian pada konflik kepentingan yang tejadi berdampak terhadap pelaksanaan pengelolan hutan di kabupaten Kuantan Singingi, untuk itu diperlukannya peningkatan peranan yang dijalankan stakeholders di kabupaten Kuantan Singingi guna mengurangi bahkan mencegah tejadinya konflik kepentingan dalam pengeldaan hutan di kabupaten Kuantan Singingi tersebut

Implementation of district autonomy base on Local Government Law number 22 of 1999 and Monetary Balancing between Centre and Local Government Law number 25 of 1999, handing authority over local government to handle their own disctrict and demanding local government to meet government and development finances. This condition makes local government to increase their PAD (Pendapatan Asli Daerah) with many alternatives. It is also happen in Kuantan Singingi Regency, an alternative they prefered is to increase their income from forest managing as consequence of forest potential and large forest area Kuantan Singingi has. Therefore, author purpose to do research on forest effective managing in Kuantan Singingi Regency specially on every aspect those have affect on forest managing base on role of stakeholders also conflict of interest that happen on forest managing in Kuantan Singingi Regency. For the research, author use qualitative description research method with case study approximation also gathering facts technique by brave interview, quiz, observation, and documentation and literature study base on forest effective managing variable as close variable and role of stakeholders as open variable with many indicators. Then, facts were analyzed by qualitative description method. Forest managing in Kuantan Singingi Regency base on author research has been working however not so far effective. me fact is showed by research result from interview and observation also literature examination those are having fact about inadequacy of role of stakeholders. Thus, research result about conflict of interest have impact on implementation of forest managing in Kuantan Singingi Regency. So, raising role of stakeholders is needed to decrease or even to prevent conflict of interest in forest managing in Kuantan Singingi Regency. xiii

Kata Kunci : Pengelolaan Hutan,Peran Stakeholders