Netralitas birokrasi publik :: Studi kasus birokrasi pemerintah Kota Cirebon

HERDHYANA, Agus, Prof.Dr. Mohtar Mas'oed

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Tesis ini dilatarbelakangi oleh kondisi birokrasi publik di Indonesia yang selama pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru selalu terseret dalam kancah politik praktis. Kondisi ini mengakibatkan birokrasi publik terkotak-kotak dalam ideologi dan kepentingan-kepentingan politik, atau bahkan menjadi mesin politik untuk mempertahankan kekuasaan. Berlandaskan realitas tersebut, tesis ini mencoba untuk mendeskripsikan netralitas birokrasi Pemerintah Kota Cirebon, seiring dengan perubahan konstelasi politik pasca Orde Baru dan tuntutan reformasi di bidang politik, serta menjelaskan kendala-kendala dalam mewujudkan netralitas tersebut. Paling tidak terdapat dua faktor yang dapat mendorong terwujudnya birokrasi yang netral dan non partisan, yaitu : (1) perangkat hukum administrasi yang kuat, dan (2) profesionalisasi dalam pelayanan publik. Perangkat hukum administrasi yang kuat ditujukan untuk mencegah dan menutup peluang keterlibatan birokrasi publik dalam kegiatan politik praktis, dalam bentuk dukungan ataupun keberpihakannya terhadap partai politik. Sedangkan profesionalisasi dalam pelayanan publik mengandung suatu kewajiban etis bagi birokrasi publik untuk memberikan perlakuan yang sama, adil, transparan, dan konsisten terhadap masyarakat pengguna jasa, tanpa diskriminasi, dan tanpa pertimbangan-pertimbangan yang dilandasi oleh kepentingan pribadi ataupun politik. Sesuai tujuan penelitian, metode kualitatif merupakan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan obyek, dan kemudian berusaha untuk mengkaji permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penelitian. Data yang valid dan relevan untuk maksud tersebut 'diperoleh melalui tiga cara, yaitu : Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Sedangkan analisis data yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan keadaan obyek dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data melalui tiga tahapan, yaitu : Reduksi Data, Display Data, dan Verifikasi Data. Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 dan 12 Tahun 1999, yang melarang Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota atau pengurus partai politik, dukungan dan keberpihakan birokrasi publik terhadap kekuatan-kekuatan politik tidak lagi ditunjukkan oleh keterlibatannya di dalam keanggotaan atau kepengurusan partai politik. Dukungan dan keberpihakannya tersebut ditunjukkan dengan keterlibatannya dalam aktifitas organisasi massa yang berada di bawah naungan partai politik. Dari aspek pelayanan publik, birokrasi Pemerintah Kota Cirebon telah menunjukkan kesadaran dan upaya, untuk mengimplementasikan kewajiban etis tersebut, dengan memperlakukan masyarakat pengguna jasa secara • sama, tanpa diskriminasi, dan tanpa dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan yang sarat oleh kepentingan politik. Namun demikian, kecenderungan untuk memberikan privilege kepada pengguna jasa atas dasar kepentingan pribadi, masih ditunjukkan oleh jajaran birokrasi Pemerintah Kota Cirebon. Dari gambaran tersebut, terdapat dua hal yang dapat direkomendasikan untuk membangun netralitas birokrasi publik secara konsisten, yaitu : (1) dikeluarkannya kebijakan daerah untuk menutupi kelemahan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 dan 12 Tahun 1999, serta (2) memperkuat pecan Sekretaris Daerah, sebagai pejabat birokrasi tertinggi, untuk membangun soliditas jajaran birokrasi dalam membangun netralitasnya secara konsisten.

The background of the thesis is public bureaucracy condition in Indonesia which within Orde Baru and Orde Lama administration always involve into action-oriented politics. This condition cause public bureaucracy divide into compartments in ideology and political interest, or even become political machine to endure authority. Based on the reality, this thesis try to describe bureaucracy neutrality of Cirebon City Government, along with political constellation change after Orde Baru and reformation demand in political sector, also explain obstacle in realizing the neutrality. There are, at least, two factors that able to support the realization of neutral and non partisan bureaucracy namely : (1) strong administrative law, and (2) professionalization of technical services. Strong administrative law aimed to prevent and close opportunity of public bureaucracy involvement in action-oriented politics activities, in form of either support or one-sidedness toward political party. Whereas professionalization of technical services consist on an ethical obligation for public bureaucracy to give same treat, fair, transparent, and consistent toward people that use service, without discrimination, and without consideration that based on personal or political interest. In accordance with the purpose of the research, qualitative method is instrument that use in this research. This kind of research is aimed to described object's condition, and then try to investigate problems based on facts that is get from the research. Valid and relevant data for the purpose is get through three ways, those are : interview, observation, and documentation. Whereas analyzing data which purpose is to described and explain the object's condition done at the same time with the process of collecting data through three steps, are : reduction of the data, display of the data, and verification of the data. Since put the government regulation No. 5 and 12 year of 1999 into effect, that prohibit public servant for being a member or management of political party, support and one-sidedness public bureaucracy toward political power not show anymore by the involvement in membership or management of political party. Support and taking side show by the involvement in mass organization activities which is under protection of political party. From public service aspect, bureaucracy of Cirebon City Government has show awareness and effort, to implement the ethic obligation, by treating people who use service equality, without discrimination, and without consideration that based on political interest. Nevertheless, tendency to give privilege to service user based on personal interest, still show by the bureaucracy of Cirebon City Government. From the description above, there are three things that can be recommended to build public bureaucracy neutrality consistently, namely : (1) make a local policy to cover the weakness that exist in government regulation No. 5 and 12 year of 1999, and (2) strengthen the role of Secretary of Local Government Officer, as the highest official bureaucracy, to build solidification in bureaucracy in build neutrality consistently.

Kata Kunci : Birokrasi Pemerintah Daerah, Netralitas