Restrukturisasi birokrasi dan pengembangan Good Governance :: Aspek kompetensi administrasi, transparansi dan efisiensi dalam restrukturisasi birokrasi pemerintah Kabupaten Tabalong

ARIANTO, Dr. Pratikno

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Konsekuensi implementasi Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan derivasinya, mengharuskan Pemerintah Daerah meiakukan restrukturisasi pada birokrasinya. Sesuai dengan paradigma bare penyelenggaraan pemerintahan, maka Restrukturisasi Birokrasi harus mampu menciptakan pengembangan Good Governance di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi proses restrukturisasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam kaitannya dengan pengembangan Good Governance di tingkat lokal khususnya dilihat dari aspek kompetensi administrasi, transparansi dan efisiensi dari Birokrasi Pemerintah Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menginterpretasikan dan menggambarkan dengan pemahaman intelektual tentang keadaan objek sesuai data dan informasi yang ditemukan dilapangan. Disimpulkan bahwa restrukturisasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong temyata tidak mengarah pada pengembangan good governance, balk dilihat dari prosesnya maupun hasil restrukturisasinya. Proses restrukturisasi birokrasi dilakukan dengan cara tertutup atau terbatas hanya dilakukan oleh struktur formal, yaitu Birokrasi (Eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Restrukturisasi birokrasi formulasinya juga dominan didasarkan pada pertimbangan kepentingan subjetif birokrat. Hasil restrukturisasi belum dapat mewujudkan peningkatan kompetensi lembaga dan kompetensi person'', karena dalam praktek birokrasi temyata masih ditemukan realitas duplikasi atas tugas dan tanggung jawab antar satuan. Distribusi personil belum mengacu pada prinsip "The Right Man on The Right Place" dan dalam promosi personil dominan masih didasarkan pada aspek senioritas bukan kompetensi. Restrukturisasi birokrasi beluni dapat mewujudkan peningkatan transparansi dari Birokrasi Pemerintah Daerah, karena secara formal aspek transparansi tidak diakomodasi di dalam tugas pokok dan fungsi organisasi dan secara praktis, aktivitas birokrasi masih tertutup dan cenderung pro status quo. Restrukturisasi Birokrasi juga belum dapat mewujudkan peningkatan efisiensi, karena restrukturisasi temyata tidak membuat Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tabalong semakin efisien, baik dalam penggunaan dana publik untuk keperluan birokrasi maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka Pengembangan Good Governance ditingkat lokal maka direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong agar melakukan kaji ulang secara komprehensif dan objektif terhadap Birokrasinya. Dalam kaji ulang perlu diperhatikan beberapa aspek diantaranya, yaitu : penyempumaan proses, perluasan aktor, dan perlu menjaga obyektivitas fomiulasi dan implementasinya.

The consequences of the Regional Autonomy implementation based on the Acts No. 22 of 1999 about Local Government and its derivative regulation required the Local Government to carry out bureaucratic restructuring. In consistent with the new paradigm of governmental administration, then the Bureaucratic Restructuring have to be able to create local Good Governance development. The research aims to know and to evaluate the bureaucratic restructuring process carried out by the Government of Tabalong Regency in relation to the development of Good Governance in local level, particularly viewed from the aspects of administrative competence, transparency and efficiency of the Local Government Bureaucracy. It used descriptive-qualitative method that is to interpret and to describe, with intellectual understanding about the object condition in consistent with the data and information in field. It is concluded that the bureaucratic restructuring carried out by the Government of Tabalong Regency, in fact does not manage to the good governance development, either is viewed from the process or from the restructuring result. Bureaucratic restructuring process is implemented by means of closed or limited way only by the formal structure, that is the Bureaucracy (Executive) with the Assembly at Regional level. The formulation of bureaucratic restructuring is also dominant based on the consideration of bureaucrat's subjective interest. The restructuring result have not been able to improve the institution competence and personnel competence, because in bureaucratic practice there is still duplication reality on the duty and responsibility inter-unit. The personnel distribution have not referred to "The Right Man on The Right Place" principle and in promoting the dominant personnel is based on seniority not competence aspects. Bureaucratic restructuring has not capable in forming the transparency improvement from the Regional Government Bureaucracy. Because, in formal, the transparency aspect is not accommodated in the principal duty and the organizational function and in practice, the bureaucratic activity is still closed or it tends to be pro status quo. Bureaucratic restructuring also have not been able to from the improvement of efficiency, because in fact the restructuring have not made the Government Bureaucracy of Tabalong Regency being more efficient, either in using the public fund for the bureaucratic needs or in servicing the public. In other to develop the Good Governance in local level, then it is recommended for the Government of Tabalong Regency to comprehensively and objectively review the bureaucracy. In reviewing the bureaucracy, it is needed to take a note on several aspects, those are: finishing the processes, making extensive the actors and keeping the formulation objectivity and its implementation.

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Restrukturisasi Birokrasi