Implementasi kebijakan pengusahaan hutan pada Hutan Tanaman Produksi di propinsi Jambi

ARFANI, Dr. Agus Dwiyanto

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Kebijakan pembangunan sektor kehutanan, khususnya pengusahaan hutan tanaman produksi di Propinsi Jambi bertujuan untuk mewujudkan keberadaan sumberdaya hutan yang berkualitas, memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Namun demikian kenyataannya tidak sesuai dengan isi dan pesan kebijakan, hal ini dikarenakan proses implementasi kebijakan yang dilaksanakan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi kebijakan pengusahaan hutan tanaman produksi dilaksanakan, menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data melalui dokumentasi. Sementara data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara, serta untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan menyangkut prosedur pemberian hak pengusahaan hutan tanaman produksi di Propinsi Jambi belum didasarkan pada sistem yang benar serta masih terjadinya pelanggaran kegiatan eksploitasi maupun penyimpangan hasil produksi dalam sistem pembayaran PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan). Sementara itu tujuan kebijakan yang belum tercapai meliputi kualitas sumberdaya hutan, belum dapat meningkatkan pendapatan pemerintah daerah serta belum memberikan kontribusi manfaat seperti rendahnya angkatan kerja yang diperoleh masyarakat desa. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor teknologi, perilaku kelompok sasaran, kejelasan tujuan, diskresi pelaksana dan komitmen pelaksana. Pada faktor teknologi yang dimiliki menunjukkan masih hanya sebatas penebangan kayu dan pengolahan "barang antara", belum sampai pada penyiapan "barang konsumen" yang lebih banyak menyerap tenaga kerja serta mempunyai pangsa pasar kompetitif, sedangkan perilaku kelompok sasaran menunjukkan tidak adanya sensitivitas terhadap aspirasi masyarakat, sehingga program pemberdayaan masyarakat desa terabaikan. Untuk faktor kejelasan tujuan menunjukkan tidak adanya kepastian siapa yang berhak dan berapa jumlah luas lahan hutan yang diperbolehkan untuk pengusahaan hutan, sedangkan diskresi pelaksana ditandai dengan pemberian izin lokasi lahan kepada pengusaha dikeluarkan oleh berbagai instansi pemerintah di daerah. Dan faktor komitmen belum adanya kesungguhan pelaksana karena adanya kesimpangsiuran antara pemerintah pusat dan daerah dalam melihat tujuan kebijakan. Dengan melihat berbagai faktor penghambat dalam proses implementasi kebijakan pengusahaan hutan tanaman produksi tersebut, maka implikasi kebijakan yang dapat direkomendasikan untuk dilaksanakan adalah meningkatkan kualitas implementasi kebijakan melalui penyempurnaan terhadap ketentuan-ketentuan kebijakan itu sendiri, organisasi pelaksana, dan kondisi sosial ekonomi-masyarakat.

The policy of forest development sector, particularly the industrial timber estate in the Jambi Province aims to create quality forest resources, to contribute the increase of local income and to provide the community inside and surrounding the forest with employment. The reality, however, is not in line with the content of the said policy since the policy implementation process had never run as what it had been supposed to be. Based on the matter, this research strived to know the running of policy implementation process in exerting the industrial timber estate and to find the factors influencing it. The method used in the research was descriptive. The used data was secondary data with data gathering method by documentation, while the primary data was compiled through numbers of observations and interviews. In the mean time, the data analysis was carried out qualitatively. The results showed the policy implementation process relating to the procedure of providing the rights on the industrial timber estate in the Jambi Province had not been under the right system. Besides, there were violations in exploitation activities as well as the confusion on the industrial output in PSDH (Forest Resources Provision) remittance system. It was seen that there were some policy objectives that had been never met, namely the forest resources quality, there was no increase of local government income, and there had been no contribution of benefits such as the low labor forces originated from the local community. They were caused by the .impact of factors of technology, target group behavior, the clarity of the objectives, and the managers' discretion and commitment. Regarding the mastered technology factor, still the exertion included only timber industry and "intermediate goods" manufacture, but never included any "final goods" preparation that would absorb a great numbers of labors and would have more competitive market share. The target group behavior showed that there was no sensitivity of community aspiration so that the county community enforcement program was neglected. Concerning the objective clarity factor, there was no certainty about who has the rights and how wide was the permitted woods area of the timber industry. While the mangers' discretion was indicated by the area principal permit provided by various local government institutions for some certain industrialists. About the managers' commitment factor, there was no seriousness of them due to the mixing-up between the central government's and the local one's vision of the policy objective. Knowing the inhibiting factors in the policy implementation process of exerting the industrial timber estate, the recommended policy implication is rising performance policy implementation by perfecting to the rules of its policy, • implementers and social economy condition community.

Kata Kunci : Kebijakan Kehutanan, Hutan Tanaman Produksi