Prospek keuangan daerah Kabupaten Hulu Sungai utara :: STudi kasus pemekaran daerah otonom; Rencana pembentukan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan

HERNADI, Muhammad Fitri, Dr. Samsubar Saleh, MA

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) yang terletak di bagian utara Propinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu Daerah Otonom di Indonesia yang sedang menjalani proses pemecahan dengan berpisahnya wilayah Balangan dan Kabupaten HSU. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran derajat kemampuan keuangan daerah Kabupaten HSU, mengetahui klasifikasi kinerja penerimaan pajak daerah dan memberikan gambaran angka-angka penerimaan pajak daerah Kabupaten HSU pascapemecahan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan stud: dokumentasi dengan menggunakan pendekatan formal. Analisis data dilakukan terhadap derajat kemampuan keuangan daerah yang diukur dengan indikator derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal, upaya fiskal, dan indeks kemampuan rutin (IKR). Kemudian potensi pengembangan pajak daerah dianalisis melalui matriks klasifikasi pajak dan retribusi daerah, selanjutnya untuk memprediksi penerimaan keuangan daerah dilakukan proyeksi data-data pajak daerah melalui metode ARIMA modelling yang dimasukkan dalam suatu persamaan regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahlva derajat keuangan daerah Kabupaten HSU termasuk dalam kategori sangat kurang dengan derajat desentralisasi fiskal rasio PAD/TPD rata-rata sebesar 3,01 %, IKR rata-rata sebesar 5,72 %, DALJ/TPD rata-rata sebesar 62,98 %, kebutuhan fiskal rata-rata 12,10, kapasitas fiskal rata-rata sebesar 9,69 dan elastisitas PAD 2,90. Kemudian terdapat tiga jenis pajak daerah terbaik yang memiliki potensi optimal untuk berkembang yaitu jenis Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Penerangan Jalan serta Pajak Hotel dan Restoran. Prospek penerimaan jenis jenispajak daerah Kabupaten HSU pascapemecahan memiliki angka perkiraan yang relatif menyamai penerimaan sebelum terjadinya pemecahan. Dengan demikian perlu dipertimbangkan perluasan basis pajak daerah balk melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi jenis-jenis pajak daerah Kabupaten HSU, dengan menggunakan prosedur dan metode pengelolaan pajak daerah yang sama pada tiga jenis pjak daerah terbaik di Kabupaten HSU.

The Regency of Hulu Sungai Utara (HSU), locating in northern part of South Kalimantan Province, is one of Indonesia's autonomous regions undergoing a splitting process in which Balangan Area was removed from HSU Regency. This inquiry aimed at finding out the HSU rate financial capacity, regional tax potency classification and HSU post area-split regional revenue particularly from the HSU regional tax. The inquiry adopted observation, interview and documentary study for eliciting data with using formal approach. The rate of regional finance capacity was examined with using indicator standard of fiscal decentralization, fiscal need, fiscal capacity, fiscal effort, and routine capacity indexes (IKR). The potency of regional tax development was analyzed by means of the matrix of tax and retribution classification, furthermore procedures of ARIMA modelling projection method in regressive equation was employed to predict the regional revenue by counting the regional tax data. The result of the research shows that the rate of the regional finance capacity of HSU Regency counted into extremely less category, with fiscal decentralization rate for the ratio Original Revenue of Region (PAD) is on the average 3,01 %, IKR is on the average 5,72 %, the ratio of grant to regional total income for about 62,98 %, the average of fiscal needs is 12,10, fiscal capacity averagely for abaout 9,69, and PAD elasticity for about 2,90. There are three kinds of best regional tax fulfilling optimum potency, such as the Tax of Exploiting and Processing Mine Type C, Tax of Street Lightning and Tax of Hotel and Restaurant. The prospect of regional taxes in HSU Regency post area-split relatively contributes the same estimated number comparing to pre area-split. Then, the extention of basic regional tax through intensifying or extending diversed regional taxes in HSU Regency by employing the procedure and method of similar regional tax management to the three prima regional taxes should necessarily be considered.

Kata Kunci : Keuangan Daerah, Otonomi Daerah, Pemekaran