Analisis kebijakan peningkatan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan otonomi daerah

MULYANTO, Diri, Dr. Warsito Utomo

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Ciri utama suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat semakin kecil, dan diharapkan PAD harus manjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah, pelayananan masyarakat dan pembangunan daerah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat situsi problematis kemampuan keuangan daerah Kabupaten Semarang dalam melaksanakan otonomi daerah, serta mencari solusi pemecahannya dan mencari kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Semarang dalam melaksanakan otonomi daerah. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode deskriptif kualitatif, dalam ha1 ini Kebijakan apa yang paling efektif dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi, untuk kemudian dilakukan penilaian data dengan cara mengkategorikannya dan memeriksa kebenarannya (tehnik triangulasi), interpretasi data serta penyimpulan data. Sedangkan untuk analisa alternatif kebijakan digunakan methode Alternative Non- Dominant Methode. Hasil pengukuran Kemampuan Keuangan Kabupaten Semarang menunjukkan rendah dengan indikator : derajat desentralisasi fiskal rasio PAD/TPD rata-rata sebesar 13,82 %, rasio (BPHBP+PPH)/TPD sebesar 25,28 % dan rasio sumabangan (Dana Alokasi Umum)/TPD rata-rata sebesar 73,76 %.Index Kemampuan Rutin (IKR) rata-rata sebesar 25,80 %, Rata-rata Location Quotient (LQ) untuk masing-masing sektor (pertanian=l,07; penggalian=0,23; industri=l,59;Listrik gas dan air=1,66; konstruksi=0,73; perdagangan dan rumah makan=0,60; Angkutan dan komunikasi=0,68; Lembaga Keuangan=2,15; jasa-jasa hiburan sosial=l,28), Efektivitas PAD rata-rata sebesar 107,54 %, Efisiensi PAD rata-rata sebesar 55,07 % serta elastisitas PAD rata-rata 1,89 %. Berdasarkan hasil pemilihan alternatif kebijakan, Kebijakan Peningkatan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu ( W E T ) yang direkomendasikan sebagai kebijakan terbaik, namun harus dikuti kebijakan lainnya secara bersamasama karena sifatnya saling melengkapi yaitu Kebijakan Peningkatan efisiensi dan produktiviatas kinerja Perusda, Peningkatan intensifikasi dan Optimalisasi Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, serta Kebijakan peningkatan efektivitas pengawasan pengelolaaan Keuangan Daerah. Sedangkan strategi implementasi kebijakan yang direkomendasikan meliputi strategi organisasi, strategi kemitraan dan strategi pemberdayaan masyarakat

Main Characteristics of a region being able to be autonomous are emphasized on the capability of local finance to fund their official house affairs with the degree of dependence upon the central government is getting smaller, and PAD is really supposed to be the biggest part in mobilizing the fund for running the local government. This research is carried out by using the approach of case study with qualitative descriptive method, in this term what the most effective policy is implemented to improve financial capability of Semarang Regency in the implementation of Local Autonomy. Accumulating the data is carried out by observation, interview and documentation study, the data assessment is done by the way of categorizing them and checking their correctness (triangulation technique), data inter pretation and data conclusion. But for analizing policy alternatives use the method Alternative Non-Dominant Methode Based on the result of the research shows that Financial Capability of Semarang Regency is low with the degree of ratio fiscal decentralization PAD/TPD in the average of 13.82 %, Ratio (BPHBP+PPH)/TPD is 25.28 % and Ratio of Contribution (General Alocation Fund)/TPD in the average of 73.76 %, Routine Capability Index is 25.80 %,the average of Location Quotient (LQ) for each sector (Apculture = 1.07 ; Digging = 0.23 ; Industry = 1.59 ; Electricity for Gas and Water = 1.66 ; Construction = 0.73 ; Merchandize and Restaurant = 0.60 ; Transportation and Communication = 0.68 ; Finance Institution = 2.15 ; Social Entertainment Service = 1.28 ) ; PAD Effectiveness in the average of 107.54 % ; PAD’S efficiency = 55.07 % and then PAD’S elasticity = 1.89 %. Based on the result of selection on Policy Alternatives, Policy of Cummulative economic area development increase ( KAPET in Indonesian) which is recommended as the best policy, but it must be followed by the other polices collectively because their characteristic complete each other namely Policy of Efficiency increase and productivity of local companies working power, intensification and tax extensification and local retribution also policy of effectiveness increase on observation and local financial management. But policy of implementation strategy which is recommended comprises organization strategy, partnership strategy and society powerfulness strategy.

Kata Kunci : Otonomi Daerah,Kebijakan Keuangan Daerah