Tingkat adopsi E-Government dalam pemerintah kota Yogyakarta

YUSUF, Muhammad Faisal, Dr. Muhadjir Darwin

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Perkembangan teknologi khususnya komputer dan internet sudah begitu pesatnya yang mengubah jalannya dunia menuju sebuah bentuk baru dan belum pernah terjadi sepanjang sejarah inovasi teknologi. Dengan pemanfaatan teknologi digital (electronic digital service) telah melahirkan sebuah bentuk mekanisme birokrasi pemerintahan yang baru juga atau disebut dengan elektronik govemment (E-Government). E-Government merupakan agen informasi teknologi, aplikasi dan proses yang menghubungkan pemerintah, perusahaan dan komunitas tertentu juga masyarakat melalui transaksi jaringan elektronik yaitu internet. E-Government sendiri dapat mengurangi biaya transaksi dan memperbaiki kualitas pelayanan publik kepada masyarakat atau usernya. Tingkat adopsi E-government dalam Pemerintah Kota Yogyakarta memerlukan dukungan sumber daya manusia, jaringan teknologi informasi antar pemerintah, kultur birokrasi, dan strategi kebijakan pendukung, sehingga program untuk merubah manajemen pemerintahan dengan E-Government dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diinginkan. Kebijakan E-Government juga menawarkan terjadinya perubahan-perubahan mendasar sehubungan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan di era modern ini. Dari faktor sumber daya manusia di Pemerintahan Kota Yogyakarta dari hasil peneiitian dapat menunjukkan adanya kekurangan kualitas dan kuantitas terhadap pemahaman dan pengetahuan pada teknologi informasi, keadaan ini juga tidak didukung dengan sarana dan prasarana komputerisasi untuk mendukung kepentingan E-Government. Potensi yang dikembangkan melalui Kantor Pengolahan Data Elektronik (KaPDE) di Pemerintah Kota Yogyakarta memulai kebijakan e-government dengan akan membuka website sebagai layanan informasi . Jaringan antar pemerintah bagi kepentingan pubiik yang dirintis oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui unit pelayanan terpadu satu atap (UPTSA) hanya sebagai “counter” (pasar saja), tantangan membangun cyber komuniti belum didukung dengan infrastruktur, koordinasi dan jaringan on-line pada masing-masing instansi yang terlibat. Dalam birokrasi sendiri muncul resistensi yang diperparah dengan masih adanya kultur birokrasi masa Orde Baru yang masih belum bisa dihilangkan. Perbedaan kepentingan antara masyarakat dan aparat birokrasi belum diperbaiki dalam mendorong bekerjanya E-Government terntarria dalam terjadinya perubahan birokrasi yang kondusif. Maka diperlukan strategi kebijakan untuk mendukung terbentuknya E-Government yaitu dengan membuat client certer sebagai referensi bagi aparat dan masyarakat pada kebutuhan pelayanan, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan pemberdayaan masyarakat sendiri untuk mensosialisasikan pengembangan dan Emplementasi E-Government tersebut. Kenyataan yang dikemukakan di atas banyak terkait dengan kesiapan pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, beberapa kesenjangan dapat dirasakan dalam analisis yang diuraikan kebutuhan akan komputerisasi elektronik government menjadi mutlak adanya bagi setiap instansi di Pemerintahan Kota Yogyakarta terutama dalam proses pelayanan publik dengan tujuan akhir memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa agar lebih efektif dan efisien untuk memperbaiki kualitas dalam pelayanan public tersebut.

Technology development especially in computer and Internet has pursued so fast which change the world way to a new form and it not ever has created from a long history of technology innovation. This technology advantage on digital technology (electronic digital service) has revealed a new bureaucracy mechanism‘s form too or it is called as electronic government (E-Government). E-Government is a technoIogy information agent, application and processes that connecting government, enterprises and certain community society by electronic transaction network via Internet. E-government itself can decrease cost of transaction and can repair quality of public services to their society or to their user. Adoption E-government level will create efficiency and affectivity in public service at Yogyakarta region, it’s need support from Human resources, Networking technology information between government, Bureaucracy Culture and Policy Strategies. So the government program to change management in using e-government can work well. E-government policy also offers a basic changing that is related on process government management in this modern era. From Human Resources factor at Yogyakarta regional government, the result of research shows that there are lacks of understanding and acknowledge quality to technology information. In this condition, they don’t get support with computerized infrastructure in improve e-government. Potency that is developed by data electronic processing office (KAPDE) will start e-government policy by making web site for public information service. Networking between governments for public interest which has became pioneer by government city of Yogyakarta in one roof public services (UPTSA) but it is only became as “counter”, the challenge to built cyber community cannot get support with infrastructure, coordination and also on line network to owns instances that are involved. Inside bureaucracy own self appears resistance that can make seriously damage because of the existence of new order bureaucracy culture in the past, that‘s all still can’t be lost until this day. The differences of interest between society and bureaucracy officer may not repair to pushing e-government engaged. Main focus in this situation is needed support on making e-government by Clients Center in purpose for references society and bureaucracy officer in public services, also by doing cooperation with the third side and empower society for socializes development and implementation the e-government too. The real fact that is mentioned above interlaced with environment government Yogyakarta region, some gaps are noticed in this analysis explanations very important to consider, computerized electronic that it became absolute needed in every instances at government of Yogyakarta region, especially in public services process. The Final purposed that give services satisfaction to society or user service for making effective and efficiency to improve quality in public services.

Kata Kunci : Pemerintah Kota Yogyakarta,E,Government