Otonomi daerah pemerintahan kota Tebing Tinggi

SIREGAR, Gul Bakhri, Prof.Dr. Ichlasul Amal

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Penelitian ini difokuskan pada komponen yang dianggap relevan dan diprediksikan turut menentukan keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah. Adapun materi yang dianalisis yakni menyangkut organisasi Pemerintah Daerah, keuangan daerah, Dewan Penvakilan Rakyat Daerah, dan potensi masyarakat dengan mengambil studi kasus pada Kota Tebing Tinggi (Sumatera Utara). Mengingat luasnya konteks yang didiskusikan, maka dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Data dan informasi empiris dilihat dari teori ataupun konsepkonsep yang berkaitan erat dengan kebijakan Otonomi Daerah dan pembahasan seputarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam organisasi Pemerintah Daerah telah ada keleluasaan untuk menata organisasi sesuai kebutuhan yang akan dikelola. Hal ini dibuktikan dengan adanya penghapusan beberapa organisasi lama dan dibentuknya organisasi baru diikuti restrukturisasi serta pengalihan pegawai Instansi vertikal ke Instansi otonom. Dan segi kineja aparat menunjukkan.belum banyak mengalami perubahan dibandingkan masa sebelumnya. Kemampuan yang masih terbatas dilihat dari prosedur pelayanan, penanganan tugas, dan program kerja. Akan tetapi dari segi rencana umum dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara fisik untuk pelayanan publik skala makro telah ada pemikiran kedepan. Dari kemampuan keuangan daerah, tidakpun karena implementasi kebijakan Otonomi Daerah, selama ini pendanaan penyelenggaraan pemerintahan lebih besar berasal dari Pemerintah Pusat. Sedangkan penggunaan dana masih didominasi untuk pembiayaan keperluan rutin daripada belanja pembangunan. Rendahnya kemampuan keuangan, tidak ada pilihan lain kecuali melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Namun dalam hal ini ditemukan jenis retribusi perizinan yang potensial menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang sebenarnya telah dihapuskan pada era sebelumnya. Sementara itu, kalangan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan kewenangannya berimplikasi pada intervensi terhadap urusan teknis administratif dan tugas lapangan aparat. Pelaksanaan fungsi legislatif yang sangat lemah dipengaruhi rendahnya sumber daya anggota Dewan. Tindak lanjut aspirasi dan pengaduan masyarakat amat langka diselesaikan, kecuali dilakukan dengan cara unjuk rasa (demonstrasi). Sebaliknya, penggunaan anggaran cenderung memihak bagi keperluannya dan tidak diimbangi dengan peningkatan kinerja. Diperparah lagi dengan sikap dan prilaku beberapa oknum yang tidak mencerminkan sebagaimana layaknya sebagai wakil rakyat yang terhormat. Dari potensi masyarakat, dilihat dari kegiatan organisasi civil society belum banyak aktif mendesakkan tuntutannya ke sistem politik lokal. Diantaranya tidak sedikit organisasi yang bukan berakar dari masyarakat dan sebagian Iagi aktivitasnya nyaris tidak ada dan tinggal sebagai organisasi papan nama. Untuk segelintir pengurus dan tokoh masyarakat secara individual ditemukan adanya kepedulian menyampaikan masukan kepada Kepala Daerah. Dari Kepala Daerah sendiri telah menjalankan peranannya memberdayakan potensi masyarakat dan menerima aspirasi melalui pertemuan formal dan informal.

This research is focused on the component, which considered relevant and predicted to have role in determining the success of the Local Autonomy implementation. There is also a material, which is analysed, that dealing with the Local Administration, the local financial, DPRD organizations, and also the potential of the community, by sampling a case study in the city of Tebing Tinggi (North Sumatra). Based on the wide of the context discussed, therefore the research is used qualitative research method. The empiric data and information are correlated with the theory or concepts that have relationship with the policy of the Local Autonomy and with any discussion that related to that matter. The result from the research shows that the organization of Local Administration, there has been existed a fieedom to manage the organization in accordance with the necessity that will be managed. This is proved by the existence of elimination on the old organization and a forming of the new organization that followed by a restructure and also a transferring of vertical Instance employee into the autonomy Instance. From the oficer work ethos point of view, they have not showed much changes compared with the previous period. The limit ability can be seen from the service procedure, task handling and work program. However, from the general planning point of view and the fulJilment of the community's physical necessity for the macro scale public service, there has been a future planning. Form the local financial capability point of view, and also not because of an implementation of the Local Autonomy policy, during this present period, the financing of the administration implementation comes form the Central Government. Whereas, the financial use is still dominated for the routine necessity financing than the development expenditure. The low of the financial capability, there is no other option except through an effort for the income intens Scation and extens fication. However, in this case, it is found that there is a kind of potential license retribution that caused the economical high cost, which actually has been eliminated before. Meanwhile, the group of the DPRD in implementing its authority implies on the intervention toward the administrative technical afair and oficer 's field task. The low resources of the Council members influence the very weak implementation of the legislative function. The follow-up of the aspiration and community's denunciation are rarely finished, except it is done by a demonstration. In the contrary, the use of the budget tends to take side for the necessity and it is not balanced by work ethos improvement. It is worst by an attitude and behaviour of some individual who do not reflect as a goodpeople representation. From the community potential point of view, the organization activities of the civil society have not yet been active to force their demand into the local politic system. Among them, it is a lot of organizations that do not come from the community and most of them their activities almost disappear and remains as a label organization. For several administrators and public figures individually, it is found that there is a care to convey some input to the Head of the District. From the Head of the District hime& he has implemented his role in utilizing the community potential and in receiving aspirations through formal and informal meetings.

Kata Kunci : Otonomi Daerah,Pemerintahan Kota Tebing Tinggi