Strategi peningkatan kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura

PASOLO, Fahrudin, Dr. Warsito Utomo

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Lahunya Undang-Undang Nomor 22 T&un 1999 tentang pemerhtah daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua kebijakan tersebut d.~sa tu sisi memberikan discretion power untuk daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendxi sesuai dengan p r h s a dan aspirasi masyarhtnya, namun di sisi lain membawa konsekwensi yang berdimensi keuangan, dimana pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggali dan mengembmgkan sumbersumber keuangan daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya untuk membiayai tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan tugas dan h g s i Dinas Pendapatan D a e d Kota Jayapura sebagai koordinator di bidang pengelolaan pendapatan daerah, dituntut untuk meningkakan krnerjanya secara optimal dalam mencari, menggali dan meningkatkan sumber-sumber keuangan daerah terutama yang berasal dari PAD. Sebagai organisasi birokrasi publik, kinerja Dipenda dapat diukur dengan menggunakan indikator; produktifitas, kualitas layman, responbilitas, responsivitas dan akuntabilitas. Kinerja Dipenda dalam pengelolaan PAD belum optimal karena dari tahun anggaran 1996/1997 s/d 2000, pertumbuhan realisasi per tahun sangat rendah hanya 8,8 %, bahkan pada tahun tertentu realisasi tidak mencapai target, dan kontribusi terhadap APBD Kota Jayapura per tahun sangat kecil yakni sebesar 6,6% masih di bawah proporsi rata-rata peneamaan PAD Daerah Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia, dimana peman PAD terhadap APBD Kabupated Kota seluruh Indonesia pada tahun 1997/1998 sebesar 13,03 %, tahun 1998/1999 10,76% dan tahun 1999/2000 sebesar 9,63 %. Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan menemukan isu-isu strategis dan permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja Dipenda dengan melakukan indentifikasi faktor-faktor kekuatm dan kelemahan yang di miliki dan peluang dan ancaman yang dihadapi dengan menggunakan analisis SWOT. Berdasarkan analisis SWOT dapat diperoleh 8 (delapan) isu strategis yaitu (1) Bagaimana melakukan pendataan secara efektif, (2) Bagaimana membangun kerjasama dengan pihak swasta (masyarakat) dalam pernungutan PAD, (3) Bagaimana mengintensifkan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang menyangkut pajak dan retribusi daerah, (4) Bagaimana menegakkan aturan bagi pegawai maupun masyarakat yang melanggar aturan, (5) Bagaimana meningkatkan kualitas aparat/SDM, (6) Bagaimana mengoptimalkan koordinasi intern dan ekstern, (7) Bagaimana meningkatkan sarana dan prasarana, (8) Bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan, dan setelah dilakukan tes litmus, maka dapat didentifikasi, dipilih dan ditetapkan empat isu strate@ sebagai strategi yang harus diresponldilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura dalam rm&a meningkatkan kenerjanya, yaitu: (1) Strategi meningkatkan kualitas dan kuantitas SDWAparat, (2) Strategi meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat (WPD dan WRD), (3) Strategi melakukan pendataan potensi PAD secara efektif dan (4) Strategi pengadaan sarana dan prasarana.

-

Kata Kunci : Kinerja Dinas Pendapatan Daerah, Strategi Peningkatan