Efektivitas organisasi pemerintahan Nagari pasca perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 :: Studi kasus Nagari-nagari di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat

LUTFI AR., Mhd, Dr. Muhadjir Darwin

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Seiring dengan bergesernya sistem Pemerintahan Repubiik Indonesia, yang dijiwai oleh semangat reformasi, yang juga merobah sistem hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, diwilayah daratan Sumatera Barat juga terjadi peralihan sistem pemerintahan terendah kepada pola pemerintahan nagari yang menganut nilai-nilai budaya asli Minangkabau. Hal tersebut ditandai dengan lahirnya Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, yang merupaka payung bagi Daerah Kabupaten dalam pengaturan kembali ke Nagari didaerahnya masingmasing. Terhadap pelaksanaan pola pemerintahan nagari sebagai pemerintahan terendah dan terdepan dalam sistem pemerintahan di Sumatera Barat, maka dalam tesis ini penulis mengemukakan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut: bagaimana pelaksanaan Organisasi, Pemerintahan Nagari, tingkat efektifitas Organisasi Pemerintahan Nagari dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas Organisasi Pemerintahan Nagari. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban yang bersifat ilmiah dari permasalahan tersebut dan dapat memberikan sumbangan pikiran bagi Pemerintahan Nagari di Kabupaten Agam khususnya dan di Sumatera Barat umumnya . Dalam melakukan penelitian untuk memperoleh jawaban dari semua permasalahan tersebut penulis menggunakan jenis penelitian penjelasan (explanation research), dengan pendekatan kualitatif. lnstrumen penelitian yang digunakan dalam bentuk wawancara mendalam (indent interview), data-data sekunder dan pengamatan langsung dilapangan. Penelitian tersebut dilaksanakan pada 3 (tiga) nagari di Kabupaten Agam, yaitu Nagari Canduang Koto Laweh, Nagari Bayua dan Nagari Lubuk Basung. Dari hasil analisis yang penulis lakukan terhadap segala instrumen penelitian tersebut, maka diperoleh kesimpulan bahwa, pelaksanaan Pemerintahan Nagari yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 37 Tahun 2001 dari segi administrasi dan aparatur dilihat masih terdapat banyak kelemahan, terutama di bidang pelayanan masyarakat. Disisi lain pelaksanaan pemerintahan Nagari sangat tepat sekali atau sangat efektif dalam menghadapi perkembangan ams globalisasi dalam pembinaan masyarakat. Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut, maka untuk perkembangan dan perbaikan organisasi Pemerintahan Nagari dikemudian hari, maka dikemukakan beberapa rekomendasi sebagai berikut : 1.Perlu pengkajian ulang terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001, agar lebih membuka peluang kepada masyarakt untuk berpartisipasi 2.Perlu pengkajian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mempersingkat sistem pelayanan kepada masyarakat. 3.Perlu pembinaan yang terus menerus oleh Pemerintah Daerah Kabupaten maupun oleh unsur adat di Nagari kepada generasi muda. 4.Perlunya upaya dari Nagari dan Pemerintah Kabupaten untuk menggalang potensi perantau yang berada di Daerah lain.

Along with the shift of Republic of Indonesia’s government system, that inspired by reformation spirit, which also change the relation system between central government and local government, that is signed by the existence of ordinance No. 22 year of 1999. In West Sumatra also happen the change of the lowest government system to nagari government pattern with Minangkabau original culture value in it. It is signed by the existence of local regulation of West Sumatra No. 9 year of 2000 about the basic of nagari government, which is as reference for regencies in re-arrange nagari in their regency. Toward the realization nagari government pattern as the lowest and the first government in the government system in West Sumatra, so in this thesis writers show problem that is going to be discussed as follow: implementation nagari government institution, effectiveness of nagari government institution. In that case the aim of this research is to find scientific answers from the problems and able to give contribution for nagari government in Agam regency especially and in West Sumatra generally. In doing the research to get answers from the problems writer use qualitative approach, using research instrument in form of in-depth interview, secondary data, and direct observation in field. The research is done to 3 nagaries in Agam regency, namely Nagari Canduang Koto Laweh, Nagari Bayua, and Nagari Lubuk Basung. From the analysis that writer done to the instrument researches, writer get conclusions that the realization of Nagari government that is controlled by local regulation of Agam regency No. 31 year Of 2001 from administration and apparatus side there are many weaknesses. Especially in public services sector. In the other side implementation of Nagari government is appropriate and effective in public establishment in order to face globalization. Based on the result of the research, so for development and improvement Nagari government in future, writer suggest some recommendation as follow : 1.Re-investigation toward Agam regency’s local regulation No. 31 year of 2001, in order to give more chance to public to participate; 2.Investigation by local government of Agam regency in order to shorten public services bureaucracy; 3.Continually training by either local government of Agam regency or by elements of tradition in Nagari to the young generation; 4.Efforts from Nagari and regency government in order to cooperate the potential of people who settled in other place

Kata Kunci : Pemerintahan Nagari, Efektivitas Organisasi, UU No9 Th2000