Peran pemerintah dalam pemberdayaan usaha kecil menengah :: STudi kasus sentra industri kerajinan tas koper Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo

CAHYONO, Arie, Dr. Muhadjir Darwin

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Usaha keci menengah (UKM) sebagai kegiatan ekonomi rakyat mampu memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi Negara. Goncangan krisis moneter yang melanda Negara kita pada pertengahan 1997 membuktikan eksistensi usaha kecil menengah mampu bertahan dan berkembang. Sentra industry kerajinan tas koper Tanggulangin sebagai salah satu perwujudan sektor UKM di Kabupaten Sidoarjo memberikan bukti keberadaannya sebagai prosuk unggulan, selain mampu untuk menyerap tenaga kerja yang ada juga mampu memberikan sumbangan bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sidoarjo. Berangkat dari hal tersebut, penulis mencoba mengangkat bagaimana peran pemerintah dalam permberdayaan usaha kecil menengah pada sentra industri kerajinan tas koper Tanggulangin. Adapun tujuan dari penulisan tesis ini untuk mengetahui peran pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam permberdayaan UKM pada sentra tas koper Tanggulangin serta mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pemberdayaannya. Dalam tesis ini digunakan empat konsep yaitu pertama konsep mengenai peran pemerintah dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi, kedua konsep pembangunan sebagai pemberdayaan rakyat, ketiga konsep UKM dan perkembangannya serta keempat konsep faktor penghambat pemberdayaan UKM. Metode penelitian yang digunakan disini adalah penelitian kualitatif dengan format deskriptif yang difokuskan pada studi kasus, sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisis komponensial yang pada akhirnya akan dapat menjawab permasalahannya yang ada. Berdasarkan analisis data yang ada, didapatkan hasil bahwa selama ini peran pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pemberdayaan UKM pada sentra industry kerajinan tas koper Tanggulangin belum optimal. Pemberdayaan yang ada hanya berorientasi pada proyek, adanya deskriminasi perlakuan bagi UKM serta masih kentalnya pengaruh top down dari pada bottom up. Hal ini menyebabkan pemberdayaan tidak dapat menyentuh sasaran secara tepat. Faktor penghambat pemberdayaan yang terjadi adalah pertama pada program pembinaan dan bentuk pelatihan yang belum tepat ditambha dengan tidak tersedianya tenaga pendamping dan kurangnya sarana pendukung. Kedua, pemodalan yang terjadi adalah prosedur yang berbelit-belit dan bentuk bantuan yang tidak sesuai harapan. Ketiga, tidak adanya keterkaitan kemitraan dan monopoli terselubung. Keempat, konflik kultural yang menyebabkan kekhasan manajemen tradisional yang lebih memberdayakan masyarakat terancam dengan manajemen modern yang lebih memasung daya inovasi dan kreativitas masyarakat. Berdasarkan hasil tersebut pemerintah hendaknya tidak menjadikannya sebagai komoditi politik tetapi harus difokuskan benar-benar pada pemberdayaan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Small medium enterprises (SME) as society economy activity is capable to give the meaningful contribution for economic growth. The monetory crisis in our country in the middle of 1997 prove that the small medium enterprises are able to survive and develope. The central industry of suitcase in Tanggulangin in as one of the SME in Sidoarjo Regency. Based on those reasons, the writer tries to write about the goverment roles in empowerment SME for the industry of siutcase in Tanggulangin. The purpose of this thesis is to find out the goverment roles in Sidoarjo Regency for the suitcase industry in Tanggulangin and also to find out the Problems faced in it. The thesis used four concepts namely, first: the concep about the government roles in the economic development. Second: the concept about the development as empowerment people. Third: the concept about SME and the development. Fourth, the inhibiting factor concept in empowerment of SME. The thesis method used the qualitatif research with descriptif format focused in the case study. Where as the analysis technique is componential analysis technique to answer the problem. Based on the data, the research show that the participation of the government in empowering of SME for suitcase industry in Tanggulangin is not optimal. The empowerment is just project orientation, discrimination treatment for the SME, and the big influence more top down than bottom up. The discuss a matter empowerment is never touch target position. The inhibiting factor about empowerment namely, first from operational counselling programs is never touch the target, staffs and instrument operational were limited. Second, the capitality procedure was very difficult so that the subsidy form is not appropriate. Third, in partnership is not interrelated and give the monopoly covered. Fourth, in the inhibiting factor about conflict culture give empowerment people in traditional management is threatened with modern management when this system cause shacking of creativity and inovation people. From the result of the research, the government should not only used the politic commodity but also should empowering of SME to increase people prosperity.

Kata Kunci : Usaha Kecil Menengah, Peran Pemerintah Daerah