Kualitas kesetaraan gender dalam administrasi publik Indonesia :: Evaluasi pada kebijakan organisasi, pendidikan dan mekanisme

NUGROHO, Riant, Dr. Muhadjir Darwin

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Setiap negara, khususnya negara berkembang, mempunyai cita-cita yang sama, yaitu mencapai keberhasilan pembangunan. Di masa lalu, keberhasilan pembangunan hanya diukur dari ukuranukuran ekonomi. Memasuki tahun 1980an, ukuran pembangunan berkembang ke ukuran keberhasilan ekonomi dan non-ekonomi, khususnya kemajuan sosial dari masyarakat. PBB memperkenalkan Human Development Index yang merupakan komprehensiasi dari pengukuran yang sebelumnya digunakan. HDI mencakup kinerja ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Di dalam perkembangannya, HDI mencakup pula kinerja kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan yang diberi label sebagai kesetaraan gender. Selanjutnya, secara bersamaan Bank Dunia memperkenalkan prasyarat keberhasilan pembangunan, yaitu good governance atau kepemerintahan yang baik. Secara paralel ketiganya berjalan bersama dan saling berkait: pembangunan akan lebih terjamin keberhasilannya apabila kekuasaan diselenggarakan dengan melandaskan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik, dan salah satu unsur dalam kepemerintahan yang baik adalah kesetaraan gender. Keterkaitan ini difokuskan kepada evaluasi kesetaraan gender di dalam administrasi publik, sebagai pelaksana dari kepemerintahan yang baik. Pertanyaan yang hendak dijawab adalah bagaimana kualitas kesetaraan gender administrasi publik Indonesia. Administrasi publik di sini didefinisikan sebagai “negara” di mana menurut UUD 1945, organisasi dari “negara” adalah legislatif atau lembaga perwakilan rakyat (MPR dan DPR), eksekutif (Presiden dan kabinet), yudikatif (MA), Akuntatif (BPK), dan Konsultatif (DPA). Pendekatan atau metode yang dipergunakan untuk menentukan obyek penelitian adalah pendekatan atau metode institusionalisme atau kelembagaan yang difahami menurut David E. Apter. Dengan demikian, obyek penelitian terdiri dari empat institusi, yaitu kebijakan, organisasi, pendidikan, dan mekanisme. Secara spesifik, obyek penelitian pada penelitian ini adalah kebijakan, organisasi, pendidikan, dan mekanisme dari administrasi publik di tingkat nasional atau di tingkat Pusat. Penelitian ini diawali dari asumsi umum yang diperoleh dari berbagai diskusi tentang gender dan administrasi publik yang pada intinya mengatakan bahwa kualitas kesetaraan gender dari administrasi publik sangatlah rendah. Asumsi ini kemudian berkembang ke arah pesimisme untuk membangun kesetaraan gender dalam administrasi publik. Gagasan yang dikemukakan untuk mengarusutramakan gender 5 dalam administrasi publik adalah membuat undang-undang yang baru atau melakukan langkah paksa (afirmatiue action). Dari penelitian, dengan menggunakan model posisi-kompetitif yang dikembangkan oleh Michael E. Porter, diketemukan bahwa kualitas kesetaraan gender Administrasi Publik Indonesia tidaklah tinggi, namun tidaklah sangat rendah. Kualitas kesetaraan gender dari administrasi publik Indonesia dalam penelitian ini adalah memadai, karena mempunyai skor 206,25, dari rentang penyekoran tiga pilah, yaitu rendah (1 atau loo), memadai (2 atau ~ o o )da, n tinggi (3 atau 300). Skor tersebut disumbangkan dari skor kebijakan (300, atau tinggi), organisasi (145, atau rendah), pendidikan (180, atau rendah), dan mekanisme (200, atau memadai).Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingginya kualitas kesetaraan gender administrasi publik Indonesia baru pada tingkat kebijakan/peraturan perundang-undangan -sehingga rekomendasi umum yang mendesak perlunya undang-undang baru perlu dipertimbangkan kembali- dan namun belum sampai kepada pelaksanaan. Dengan demikian, agenda ke depan adalah merumuskan strategi pelaksanaan PUG yang efektif. Kedua, program pengarusutamaan gender (PUG) dalam administrasi publik Indonesia optimis dapat bejalan dengan baik karena terdapat faktor-faktor pendukung yang dapat berperan secara optimal, yaitu kebijakan (300) dan mekanisme (200).Penulis berpendapat, bahwa penelitian ini bersifat seminal,atau perintisan awal bagi penelitian-penelitian sejenis di masa mendatang, sehingga penelitian ini akan lebih bermanfaat apabila dikembangkan lebih lanjut, khususnya dalam ha1 melakukan pengujian ulang atas alat ukur yang dikembangkan dalam penelitian ini.

As with other developed nations, developing countries have the same wish to succeed in their development. In the past, success are only measured by economic parameters. However, the 80s remarks increase justification beyond economic measurements such as social development and werfare of the society as two important measures of development cycles. UN introduced Human Development Index as a comprehension from previous development indicator. HDI covered economic performance, as well as education and health. Recently, HDI included gender development. World Bank, introduced new condition for development in order to succeed i.e. good governance. HDI, gender development, and good governance, together incorporated, will guarantee of development success and its sustainability depend upon how power use in a good governance way, and one of the elements of good governance is gender equality. These relations focused on gender equality evaluation in the public administrations, as implementer of good governance. The question is how good is the quality of gender equality in Indonesia’s Public Administration? Public administration is defined as “state” in which the Indonesia Constitution -UUD 1945- refer state organization are PeopleS Consultative Assembly (MPR), House of PeopleS Representative (DPR), President (or Executive, including Cabinets), Supreme Advisory Council (DPA), Supreme Court (MA), and State Audit Board (BPK). Researcher is using institutionalism paradigm -as introduced by David E. Apter-to approach the research object. Under this approach, research objects determined are four institutions in the public administration: (public) policy, (public) organizations, education @or public administrators), and (public administration) mechanism in the cenGal/national level. Preliminary research raised issue on the very low quality of gender equality in the Indonesia Public Administration. Research is conducted by using competitiveness-positional model developed by Michael E. Porter, showed that the quality is not that low, moreover the quality is fair, because total score is 206,25 according to the three level of scoring: low (1 or loo),f air (2 or ~ o o )a,n d high (3 or 300). The yuir score” is contributed by variable of policy (300, or high), Organization (145, or low), education (180, or low), and mechanism (200, or fair). This research concluded, jirstly, that the highest performance is in the reguZation/Zaw, but not yet in the implementation. The new agenda is to formulate the ,effective strategy for implementing gender mainstreaming in Indonesia Public Administration. Secondly, it is optimistic to mainstream gender (equality) in Indonesia Public Administration because there are some supporting factors that can work optimally which are policy (300) and mechanism (200). In researcher’s opinion, this research is a seminal research, or a pioneer for the same research in the future, so the research will be more meaningful ifit isfurther developed, especially to retest the measurement tools used in this research.

Kata Kunci : Kebijakan Organisasi, Kesetaraan Gender