TINJAUAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK-PIHAK DALAM PENGANGKUTAN LAUT DENGAN PENGGUNAAN LETTER OF INDEMNITY TANPA PENYERAHAN BILL OF LADING ATAU KONOSEMEN

RUDI YUDHO SARTONO, Hariyanto S.H., M.kn.

2015 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Para-Pihak-Pihak Dalam Pengangkutan Laut Dengan Penggunaan Letter of Indemnity Tanpa Penyerahan Bill of Lading Atau Konosemen Oleh: Rudi Yudho Sartono Abstrak Pengunaan dokumen-dokumen pengangkutan laut sangatlah memudahkan para pihak dalam proses pengangkutan laut baik skala nasional maupun internasional. Hal ini dikarenakan perlu diingat bahwa penggunaan dokumen pengangkutan laut mempermudah proses pengangkutan laut dengan cara membagi dengan jelas tanggung jawab diantara para pihak yang berhubungan. Namun tidak semua dokumen yang digunakan dalam pengangkutan laut mempermudah proses tanggung jawab dalam pengangkutan. Dokumen letter of indemnity atau dokumen pembebasan tanggung jawab justru mempersulit proses pengangkutan karena pihak penerbit membebaskan tanggung jawab pengangkutan dalam proses pengangkutan dan berjanji akan menanggung segala tanggung jawab dan ganti rugi atas segala kerugian yang timbul dari tindakan pihak pengangkut. Hal ini akan merugikan pihak penerima barang Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana penggunaan letter of indemnity di Indonesia serta bagaimana perspektif hukum Indonesia dalam penggunaannya dalam pengangkutan laut skala nasional maupun internasional. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pengunaan dokumen letter of indemnity pun dibagi tergantung kondisi penggunaanya. Sehingga perlakuan hukum yang digunakan akan berbeda antara jenis letter of indemnity yang satu dengan letter of indemnity yang lain. Dalam persepektif Indonesia pun pengaturan dokumen letter of indemnity harus memperhatikan jenis dokumen yang digunakan dalam proses pengangkutan tersebut.

An Overview On The Usage of Letter of Indemnity In Shipping Without Presentation Of Bills of Lading Oleh: Rudi Yudho Sartono Abstrak The usage of shipping documents in shipping industries has simplified the shipping process for the parties in the shipping process itself both national and international shipping process. The shipping document help simplified the shipping process by separating the responsibilities between parties, which helps if there are dispute in the future regarding parties responsibilities in the shipping process. However it is also must be noted that not all shipping documents simplify the shipping process. Letter of indemnity, on the contrary, made the shipping process more difficult since the issuer by issuing the letter, has guarantee that it will indemnify the ship owner from all of its liabilities and losses if the shipper conducted the action asked by the shipper. This may lead to loss for third parties since this will violates third parties rights over the goods. This research aims to look at how the Indonesian law regulates the use of letter of indemnity in shipping industries for both national and also international scale. From this research the writer founds that the use of letter of indemnity depends on the condition or the usage of the documents itself, for different situation will be dealt with different measures of the law itself. The Indonesian law itself also regulates the same as mention above regarding how the law regulates about the application of the letter of indemnity for shipping process for both national and international scale.

Kata Kunci : Hukum, Pengangkutan Laut, Konosemen, Bill of Lading, Letter of Indemnity