Relevansi Pemenuhan Hak Masyarakat Desa Hutan Dalam Kemitraan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Terhadap Pelestarian Lingkungan Di Desa Durensawit Kabupaten Pati

ISTIANI, Totok Dwi Diantoro, S.H., MA., LL.M.

2015 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan kerjasama pengelolaan hutan antara Perhutani dengan masyarakat desa hutan yang didesain dalam skema kemitraan dan menempatkan keduanya pada posisi yang sejajar sebagai mitra kerja. Hak masyarakat desa hutan pada keseluruhan kegiatan pengelolaan hutan sejak penyusunan rencana hingga evaluasi harus dipenuhi, karena memiliki relevansi atau kaitan terhadap pelestarian lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Cara pengumpulan data yaitu melalui wawancara dengan narasumber dan responden, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak masyarakat desa hutan dalam kemitraan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Durensawit masih terbatas pada tahap pelaksanaan saja yaitu kegiatan penanaman, perawatan dan pengamanan hutan. Pemenuhan hak masyarakat desa hutan yang belum dimaksimalkan tersebut, memiliki relevansi atau kaitan terhadap upaya pelestarian lingkungan yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan reboisasi di kawasan hutan pangkuan Perhutani, sehingga berdampak pada tingkat kelebatan hutan pangkuan yang masih jauh dibawah tingkat kelebatan hutan di hutan rakyat yang ada di Durensawit.

Collaborative Forest Resource Management Program (PHBM) is a collaboration between Perhutani Public Company with forest villagers were designed in partnership scheme and put them on equal position as partners. Right of forest villagers on the overall forest managemet activities from planning to evaluation must be fulfilled, because it has relevance toward environmental conservation. This research is a empirical law research with a qualitative descriptive approach. Data were collected by interviews with informants and respondents, as well as literature. The results showed that the fulfillment right of forest villagers on collaborative forest resource management partnership in Durensawit village is still limited to the stages of implementation (planting, maintenance, and security). Fulfillment right of forest villagers who have not maximized, its has relevance or relation toward the environmental conservation that is the lack of public awareness for reforestation, so the impact on the lap of the forest cover is still far below the level of forest cover in the forest people in Durensawit.

Kata Kunci : pengelolaan hutan bersama masyarakat, hak masyarakat desa hutan, pelestarian lingkungan