Implementasi kebijakan pelayanan masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk di Kota Depok

HAERANI, Prof.Dr. Miftah Thoha

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Pesatnya pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta berpengaruh pada perkembangan kota Depok sebagai daerah penyangga Ibu Kota dan yang diarahkan sebagai wilayah pemukiman. Dalam waktu lima belas tahun terakhir perkembangan Kota Depok terasa sangat pesat, jumlah penduduk meningkat pesat dimana sebagian besar penduduk bekerja di Jakarta. Hal ini menyebabkan bertambahnya beban pelayanan Pemerintah Kota Depok. Disisi lain pelayanan pemerintah kota terhadap penduduk yang heterogen menuntut kemudahankemudahan pelayanan. Hal ini memberi pengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Depok dirasa kurang efektif. Selama ini dirasakan bahwa untuk memperoleh KTP seringkali dirasakan terlalu memberatkan masyarakat dan membutuhkan waktu lama, sehingga kadang masyara kat harus menu nda a ktifitas keg iatan nya . Kond isi renda h nya kualitas pelayanan ini banyak menimbulkan beberap implikasi negatif dan permasalahan umumnya menyangkut beberapa ha1 : (a) Prosedur dan tata cara pelayanan yang berbelit-belit (tidak jelas) (b) waktu pelayanan yang lama dan (c) Biaya pelayanan yang tidak pasti. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya dalam memperbaiki kebijakan dan pelaksanaan dalam pengendalian penduduk terutama dalam kegiatan pelayanan pembuatan KTP. Tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi pemerintah kota Depok dalam penyelenggaraan pelayanan KTP, memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Depok dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan khususnya dalam pembuatan KTP dan mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam mengantisipasi pertumbuhan penduduk. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Metode penelitian dilakukan dengan metode kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pembuatan KTP di Kota Depok belum secara maksimal dapat terlaksana dan belum sepenuhnya sesuai dengan konsep pelayanan prima. Hal ini disebabkan antara lain oleh sikap masyarakat yang belum mau melepaskan KTP yang sebelumnya dimiliki (seperti KTP DKI), sehingga masih banyak masyarakat Depok yang memiliki KTP rangkap atau tidak sesuai dengan domisili, masih minimnya kualitas SDM dan sarana prasarana seperti komputerisasi serta tidak konsistennya pelaksanaan peraturan terutama yang berkaitan dengan sangsi terhadap pelanggaran dalam pemilikan KTP

Rapid population growth in DKI Jakarta have influence Depok city as a buffer area and it is aim as residence area. Depok city have developed rapidly on 15 years recently. The population total high increase and the most population works in Jakarta. The condition causes more burden of service city government, so carry out of government not yet efektive. Therefore its needs more easier of public service. As long as know that people needs too long time so people must be postpone their activities. The quality of service lower caused negative implication and problems such as procedure not clear, the services time too long and cost of service always changes. Therefore it needs revise population domination policy specially to service KTP production. The goal of research as to know problems had Depok Government of conduction KTP service, to give output to Depok Government for increasing services quality and to know local government policy about populatin growth. The research is descriptive and methode of research is qualitative approach. The result of research indicate that the KTP product Depok city didn't conduct maximazed and not according of main service concept. The condition caused people attitude didn't let loose their KTP specially KTP from Jakarta, so much people have double KTP or not according their domisili, lower the quality of human resources and the conduct of requlation consistenly such as doubt for attack having double KTP

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah,Pembuatan KTP