EVALUASI FUNGSI DEWAN RISET DAERAH (DRD) SEBAGAI THINK TANK KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENDUKUNG PROGRAM PEMBANGUNAN DI PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UMBU TAY WUKI PARIANGU , Dr. Erwan Agus Purwanto, MSi; Dr. Ely Susanto, MBA

2015 | Tesis | S2 Manajemen dan Kebijakan Publik

Dewan Riset Daerah (DRD) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) didirikan dengan tujuan merumuskan berbagai kebijakan dan prioritas utama program pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan serta rekayasa. Diperlukannya kebijakan pemerintah yang berbasis riset menjadi dasar bagi pentingnya DRD sebagai Think Tank pemerintah dalam mendukung program pembangunan di NTT. Penelitian ini difokuskan untuk mengevaluasi fungsi DRD dengan tujuan mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan fungsi DRD serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan tugas dan fungsi DRD dalam mendukung Program Pembangunan Pemerintah Propinsi NTT. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berbasis wawancara mendalam untuk menggali dan menganalisis dinamika fungsi kelembagaan DRD sebagai Think Tank kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kelembagaan DRD NTT belum dipersepsikan sebagai lembaga yang memperkuat fungsi kebijakan pemerintah daerah. Hal ini diindikasikan oleh desain pembentukan, rekruitmen dan sosialisasi DRD yang tidak dipersiapkan secara berkualitas dan efektif. Proses penunjukan anggota yang lebih bersifat politis dan sekadar formalistik berimplikasi pada rendahnya kinerja kelembagaan DRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya khususnya dalam menghasilkan road map dan rekomendasi penelitian yang kontekstual dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. Selain itu, untuk memperkuat fungsinya sebagai mediator dan penopang proses perumusan kebijakan publik yang berbasis riset atau ilmiah, DRD NTT diperhadapkan dengan masalah keterbatasan sumber daya manusia kelembagaan, benturan politik kepentingan kelembagaan, pola pembangunan yang masih berorientasi proyek serta minimnya legitimasi DRD, antara lain karena lemahnya faktor komunikasi dan koordinasi dengan mitra strategisnya. Minimnya kapabilitas produk-produk kajian DRD dapat dicermati dari jumlah kajian riset yang diadopsi oleh pemerintah provinsi yang belum mencapai standar yang diharapkan. Salah satunya karena kualitas kajian yang belum berkualitas dan merepresentasikan peringkat kebutuhan dan persoalan pembangunan. Dengan belum tersedianya secara maksimal fasilitas lembaga riset maupun produk-produk ilmiah yang dihasilkan oleh DRD sebagai Think Tank atau penghasil gagasan-gagasan alternatif kebijakan yang berbasis evidence terhadap pemerintah provinsi, hal demikian turut menghambat pelaksanaan program pembangunan di NTT. Saran utama dari hasil penelitian ini yakni pemerintah perlu mendukung penguatan institusional DRD lewat perbaikan mekanisme perekrutan berdasarkan kriteria yang profesional dan rasional. Selain itu diperlukan komitmen dan kemampuan DRD untuksecara taktis mulai mengupayakan sumber anggaran di luar APBD atau pihak ketiga demi menopang dan memperkuat operasionalisasi fungsi DRD sehingga perannya sebagai Think Tank bagi pemerintah provinsi, khususnya dalam mendukung program pembangunan NTT dapat terwujud secara maksimal.

Regional Research Council (DRD) of East Nusa Tenggara (NTT) province was established to formulate various policies and priorities of science and technology development program related to research, development and engineering. Research-based government policy is important base for DRD as government Think Tank in supporting development program in NTT. This research is focused on evaluation of DRD function to describe and analyze factors influencing implementation of DRD function and identifying factors inhibiting implementation of DRD task and function. The research used qualitative approach with in-depth interview to explore and analyze dynamic of DRD as public policy Think Tank. The result indicated that DRD has not been perceived as institution strengthening local government policy function. It is indicated by establishment, recruitment and socialization designs that were not prepared in quality and effective manner. Its members were appointed politically and formalistically that have implication on low institutional performance in doing its task and function particularly in producing road map and recommendation of contextual research according to local development needs. In addition, to strengthen research based public policy formulation, DRD faced problems of limited human resources, conflict of interest between institutions, development pattern orienting on project and minimal legitimacy of DRD due to weak communication and coordination with strategic partners. Minimal capability of its research products may be seen from amount of research adopted by the province government that has not achieved expected standard. One of the factors is low quality and low representation of development requirement and issues ranks. Insufficient facility of the research institution and scientific product produced by DRD as Think Tank for evidence-based policy alternative inhibits implementation of development program in NTT. Main recommendation of this research is that government should support institutional strengthening of DRD through improvement in recruitment mechanism based on professional and rational criteria. It addition, it is necessary commitment and capability to begin tactically carrying on fund source outside local budget to support and strengthen implementation of DRD function so its role as Think Tank for provincial government in supporting development program can be realized maximally.

Kata Kunci : DRD, Think Tank